Tetapkan standar upah minimum "sektoral nasional" pelaut Indonesia

0 telah menandatangani. Mari kita ke 1.500.


Bahwa, Serikat Pekerja/Serikat Buruh Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI) sebagaimana visi kami "Mewujudkan Pelaut Indonesia yang cerdas, bermartabat, adil dan makmur" meminta kepada Pemerintah RI khususnya kementerian yang membidangi urusan ketenagakerjaan "KEMNAKER" dan kementerian yang membidangi urusan transportasi "KEMENHUB" secara tegas dan nyata melakukan pengawasan terhadap perlindungan kerja "sebagaimana ketentuan PP No. 51/2012, Pasal 35" bagi pekerja transportasi (pelaut) sesuai PP No. 51/2012, Pasal 41 ayat (1).

Bahwa Pengawasan Perlindungan Kerja dalam PP tersebut diatas, mencakup tentang Kesejahteraan, Kesehatan Kerja, dan Keselamatan Kerja. Selama ini, Kemnaker melalui Pengawas Ketenagakerjaan hampir tidak pernah melakukan pengawasan pada kapal-kapal berbendera Indonesia di dalam negeri terkait aspek kesejahteraan pelaut selaku pekerja di sektor transportasi laut, sehingga di tahun 2018 ini pun masih terdapat pelaut-pelaut di dalam negeri yang diupah jauh dibawah kata layak. Bahkan lebih tragis dari pekerja/buruh pada umumnya (buruh pabrik).

Kemudian, selain pengupahan yang tidak standar, praktek pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak pun marak. Bahkan ironisnya, tidak sedikit para pelaut yang belum bisa menikmati hak tunjangan hari raya (THR) keagamaan, yang menurut mereka THR hanyalah mimpi bagi pelaut.

Soal kesehatan kerja, berdasarkan investigasi di lapangan jarang sekali pelaut diikutsertakan menjadi peserta BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan oleh pengusaha selaku pemberi kerja.

UU No. 17/2008, pasal 337 menyatakan "Ketentuan ketenagakerjaan di bidang pelayaran dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan"

Penjelasan Umum UU No. 15/2016 tentang Pengesahan MLC 2006, UU No. 13/2003 tentang ketenagakerjaan dan UU No. 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional merupakan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan nasional Indonesia telah sesuai (comply) dengan substansi Maritime Labour Convention, 2006 (Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006).

PP No. 7/2000 tentang Kepelautan, Pasal 22 ayat (1) menyatakan "Upah minimum bagi awak kapal dengan jabatan terendah ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, berdasarkan ketentuan upah minimum tenaga kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku"

Lalu?

Apalagi yang menjadi dasar pemerintah sehingga tidak segera merumuskan dengan serikat pekerja dan asosiasi pengusaha guna menerbitkan regulasi tentang standar pengupahan sektoral bagi pelaut Indonesia yang bekerja di dalam negeri?

Pelaut merupakan profesi mulia yang ditunjang dengan sertifikasi profesi berstandar Internasional Maritim Organization (IMO), profesi yang mengarungi lautan dengan kapal membawa kebutuhan pokok masyarakat, dan profesi yang apabila melakukan MOGOK KERJA bisa dipastikan berapa kerugian negara? 

Tapi Apa...

Apa yang pelaut dapatkan?

Susah cari kerja...

Biaya pendidikan dan peningkatan mahal...

Upah masih ada yang Rp. 300 s/d Rp. 750 Ribu/bulan...

BPJS masih jadi mimpi...

THR harapan semu...

Semoga pemerintah melihat, membaca, dan menuruti permintaan pelaut dalam negeri agar memiliki regulasi tentang standar upah minimum yang sesuai dengan kebutuhan hidup layak pelaut, tentunya bukan standar upah minimum provinsi dan/ atau kabupaten/kota, tapi standar sektoral dan nasional.

Terima kasih.

 



Hari ini: Imam mengandalkanmu

Imam Syafii membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "Kementerian Ketenagakerjaan: Tetapkan standar upah minimum "sektoral nasional" pelaut Indonesia". Bergabunglah dengan Imam dan 1.467 pendukung lainnya hari ini.