TERAPKAN KEPUTUSAN MK Hapus Aturan Larang Pernikahan Antar-karyawan Sekantor

0 telah menandatangani. Mari kita ke 200.


Kami adalah para pekerja di salah satu Bank BUMD Jawa Timur, yang merasa menemukan jodoh kami di dalam satu lingkungan pekerjaan. Awalnya ketentuan perusahaan melarang adanya pernikahan dengan teman satu kantor. Mungkin ini adalah petunjuk untuk kami, dan sebuah karunia dari Tuhan, pada tanggal 14 Desember 2017 keluarlah putusan MK.

Dikutip dari berita Kompas.com Jumat, 15 Desember 2017,

"MK mengabulkan permohonan uji materi Pasal 153 Ayat 1 Huruf f Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dengan adanya putusan MK tersebut, sebuah perusahaan tidak bisa menetapkan aturan yang melarang karyawannya menikah dengan rekan kerja satu kantor." 

"Amar putusan, mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya," ujar Ketua Majelis Hakim MK Arif Hidayat dalam sidang pleno di gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (14/12/2017)."

"Dalam pertimbangan, MK menyatakan, pertalian darah atau perkawinan adalah takdir, hal yang tak dapat dielakkan. Selain itu, dengan adanya perkawinan, tidak ada hak orang lain yang terganggu."

-

Namun pada kenyataannya, kantor kami tidak mematuhi aturan baru tersebut. Kami semakin ditekan bahwa aturan tersebut tidak berlaku untuk perbankan terlebih BUMD. Rasanya sudah sangat sering mengajukan pertanyaan seperti, "Pak, bagaimana sikap perusahaan dengan adanya Keputusan MK tersebut?" setiap kali ada pelatihan internal dengan para Pimpinan Yang Terhormat -

namun tanggapan Beliau-Beliau Yang Terhormat tersebut hanyalah akan mencarikan solusi pekerjaan yang baru.

Apakah anda yakin akan menampung beban mencarikan pekerjaan sebegitu banyaknya Pekerja anda dengan layak? Atau hanya suatu jebakan dan basa-basi? 

Kami paham sepertinya ada yang salah di perusahaan ini.

Hingga suatu saat teman seperjuangan kami melangsungkan pernikahan pada bulan Maret 2018, beberapa saat kemudian, teman kami disidang oleh para petinggi kami dan dipaksa untuk mengajukan surat pengunduran diri. Awalnya kami menguatkan, tetapi ancaman sosial membuat dia tidak kuat sehingga dengan berat hati dia akhirnya memutuskan untuk resign. Hingga detik ini pun, kami tidak pernah tau apa alasan perusahaan kami tidak mau mematuhi peraturan MK tersebut. Bahkan perusahaan pun tidak bisa menunjukkan secara tertulis peraturan perusahaan yang mengatur aturan perkawinan dengan teman satu perusahaan. Kami paham, sebetulnya Perusahaan mengerti hukum. Oleh karena itu, mereka tidak mengeluarkan surat resmi secara tertulis menolak pernikahan satu kantor, karena akan sangat ber-resiko untuk perusahaan. Hanya bisa menekan melalu lisan dan ancaman.

Kami merasa sangat kecewa, Hak kami terampas. Bahwasanya jodoh adalah kuasa Tuhan. Dan pernikahan adalah Hak Asasi Manusia. Apakah salah jika kami menuntut hak kami di bawah perlindungan hukum? Sedangkan Perusahaan kami memperbolehkan hubungan orangtua, anak, kakak, adik, mantu dan besan dalam satu kantor. Apa yang membedakan? Padahal sudah jelas Negara melindungi Hak Kami sebagai manusia. Kami hanya ingin keadilan. 

Dengan adanya petisi ini, kami berharap adanya dorongan secara mental untuk kami agar tetap bertahan, bahwasanya kami ini tidak melakukan kejahatan kriminal atau fraud. Kami hanya ingin menuntut Hak dan dilindungi secara hukum. Besar harapan kami, teman-teman yang membaca petisi ini bisa memberikan energi positif dengan menandatangani petisi kami. Kami ucapkan terima kasih. Salam.



Hari ini: Aksara mengandalkanmu

Aksara Dua membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia: TERAPKAN KEPUTUSAN MK Hapus Aturan Larang Pernikahan Antar-karyawan Sekantor". Bergabunglah dengan Aksara dan 115 pendukung lainnya hari ini.