Tolak PMK Nomor 26 Tahun 2020

0 telah menandatangani. Mari kita ke 1.000.


Pernyataan sikap ILUNI Farmasi UI terkait Penerbitan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas sebagaimana tertuang pada:

-Perubahan Pasal 6 sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Penyelenggaraan Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas dilaksanakan pada unit pelayanan berupa ruang farmasi.

(2) Ruang farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Apoteker sebagai penanggung jawab.

(3) Dalam penyelenggaraan Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas, Apoteker sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh Apoteker, Tenaga Teknis Kefarmasian dan/atau tenaga kesehatan lainnya berdasarkan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam hal Puskesmas belum memiliki Apoteker sebagai penanggung jawab, penyelenggaraan Pelayanan Kefarmasian secara terbatas dilakukan oleh Tenaga Teknis Kefarmasian di bawah pembinaan dan pengawasan Apoteker yang ditunjuk oleh kepala dinas kesehatan kabupaten/kota.

(5) Pelayanan Kefarmasian secara terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:

a. pengelolaan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai; dan

b. pengkajian dan pelayanan resep, pelayanan informasi Obat, dan monitoring efek samping Obat.

-Penghapusan pasal 11 yang berbunyi pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

-Penghapusan pasal 12 yang mensyaratkan dalam 3 tahun sejak PMK 74 Tahun 2016 diundangkan Puskesmas harus memiliki Apoteker

ILUNI Farmasi UI menyatakan sebagai berikut:

1. Menolak dengan tegas penerbitan PMK nomor 26 tahun 2020 dan meminta kepada Menteri Kesehatan RI dan jajaran untuk merevisi PMK nomor 26 tahun 2020 pada pasal 6 dan 12 yang menghapus aturan Puskesmas harus memiliki apoteker penanggungjawab, serta mengembalikan pasal 11 agar sistem regulasi kesehatan di Indonesia khususnya seluruh puskesmas di Indonesia dapat berjalan secara benar.

2. Meminta kepada jajaran Menteri Kesehatan agar melakukan public hearing sebelum menerbitkan PMK sesuai dengan standar pelayanan publik yang berlaku.