Tolak Referendum Aceh

0 telah menandatangani. Mari kita ke 7.500.


Hingga 22 Maret 1999, referendum masih punya landasan hukum berupa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 Tentang Referendum. Artinya saat itu referendum adalah hak yang dijamin undang-undang.

23 Maret 1999, lahir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1999 Tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985.

Jadi, saat ini tuntutan referendum tidak lagi memiliki landasan hukum. Berdasarkan logika hukum, mengkampanyekan referendum adalah tindakan inkonstitusional dan subversif yang mengancam keutuhan NKRI.

Di level daerah, agenda pembangunan Aceh yang sedang bergerak ke arah signifikan juga akan mengalami hambatan, bahkan kemunduran. Bahkan pertumbuhan ekonomi yang tengah menunjukkan trend positif akan terganggu, belum lagi agenda-agenda pembangunan yang akan terhambat cuma oleh sebuah obsesi yang tidak memiliki landasan hukum, bahkan melanggar aturan hukum.

Bagian terburuk dari fakta di balik referendum yang digaungkan beberapa hari terakhir hanyalah bagian dari upaya elit politik Aceh yang kalah dalam kontestasi politik (Pilpres) demi membangun posisi tawarnya semata. Lebih buruk dari itu, mengikuti syahwat politik mereka berarti mencampakkan akal sehat, nalar dan marwah Anda ke dalam tong sampah berisi keculasan elit yang mengorbankan orang lain demi kepentingan kelompok mereka semata. Selamatkan nalar Anda. Tolak referendum Aceh.