Hapus Surat Pengantar RT/RW Sebagai Prasyarat Dokumen Kewarganegaraan

0 telah menandatangani. Mari kita ke 200.


Sistem RT/RW adalah sistem yang dibentuk saat masa pendudukan Jepang di Indonesia. Di mana RT/RW menjadi kolaborator penjajah Jepang untuk memata-matai pergerakan masyarakat di wilayah jajahannya. Dengan adanya RT/RW ini penjajah Jepang dapat mencegah pemberontakan sejak dini karena pemerintah Jepang yang menguasai Indonesia, kala itu, dapat mengontrol masyarakat dengan bertanya kepada RT atau RW.

Anehnya sistem ini masih dipertahankan sampai sekarang oleh pemerintah Indonesia meskipun sudah merdeka hampir 73 tahun. Dokumen dasar yang seharusnya menjadi hak dasar warga negara harus mendapatkan persetujuan RT/RW sebut saja KTP, Kartu Keluarga, Akte Lahir, Akte Kematian, surat keterangan domisili, dan lain-lain.

Adanya kewenangan yang diberikan bukan pada pemerintah yang sah menjadikan praktik pungutan liar dan upaya memperkaya diri-sendiri sangat mungkin bagi RT/RW khususnya di wilayah perkotaan. Ketika RT/RW meminta pungutan liar hingga jutaan rupiah, warga tidak punya pilihan lain selain membayar pungutan liar tersebut karena tanpa Surat Pengatar RT/RW, dokumen-dokumen negara tersebut tidak dapat diproses oleh kelurahan. Pungutan itu lantas di"formal"kan dalam bentuk aturan RT/RW yang isinya sering kali tidak berdasarkan musyawarah warga namun ditetapkan sepihak dari Pihak RT/RW. Selain itu penggunaan dana dari Pihak RT/RW seringkali tidak transparan. Penyalahgunaan wewenang ini semakin bertumbuh subur karena ketika praktik ini disampaikan ke pemerintah yang sah dalam hal ini pemerintah kota/kabupaten. Pihak pemerintah seolah tidak berdaya karena pihak pemerintah kota/kabupaten tidak dapat menindak RT/RW lantaran RT/RW bukanlah bagian dari pemerintah atau PNS. Hal ini membuat RT/RW seolah menjadi raja kecil di wilayah NKRI.

Argumen yang disampaikan dari pihak RT/RW adalah mereka adalah kepanjangan tangan pemerintah untuk memeriksa apakah warga tersebut adalah warga yang "baik" padahal fungsi pengawasan seharusnya dijalankan oleh aparatur negara seperti Kelurahan, Babinsa, dan Babinkamtibmas bukan oleh pihak di luar pemerintah seperti RT/RW

Selain itu dengan adanya E-KTP semua data masyarakat sudah terekam di sistem informasi milik pemerintah Indonesia sehingga sebenarnya tidak perlu lagi Surat Pengantar RT/RW sebagai justifikasi atas kebenaran data warga tersebut. 

Di era Basuki Tjahja Purnama, DKI Jakarta mengambil langkah maju dengan menghapus surat pengantar RT/RW  sebagai syarat mengurus dokumen negara, akan tetapi sayangnya ketika pemimpin berganti, praktik ini muncul kembali.

Kami percaya semangat NAWACITA dan juga reformasi birokrasi yang dijalankan oleh pemerintah saat ini sebaiknya juga dilaksanakan hingga level paling bawah.

Kami berharap Presiden Joko Widodo dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dapat mengubah aturan pusat yang mewajibkan setiap warga negara untuk mendapatkan Surat Pengantar RT/RW sebagai persyaratan untuk mengurus dokumen dasar yang menjadi hak warga negara. Sehingga setiap warga negara bisa langsung mengurus ke kelurahan tanpa harus menyuburkan praktik pungutan liar oleh RT/RW. Kami berharap aturan ini disah-kan di level pemerintah pusat sehingga di setiap kabupaten/kota tidak akan ada lagi pungutan liar dari pihak RT/RW.

Salam Perubahan!



Hari ini: Bodhiya mengandalkanmu

Bodhiya Wijaya Mulya membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "Kementerian Dalam Negeri: Hapus Surat Pengantar RT/RW sebagai syarat dokumen kependudukan". Bergabunglah dengan Bodhiya dan 141 pendukung lainnya hari ini.