PEMERINTAH, JANGAN PERSULIT PENERBITAN KARTU PENYANDANG DISABILITAS!

0 telah menandatangani. Mari kita ke 2.500.


Kartu Penyandang Disabilitas (KPD) adalah amanat yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Seluruh Penyandang Disabilitas berhak memiliki KPD setelah masuk dalam data nasional penyandang disabilitas, yang sudah seharusnya terkait dengan data administrasi kependudukan. KPD digunakan sebagai kartu identitas yang memuat keterangan bahwa seseorang adalah penyandang disabilitas, seingga ketika perlu untuk mengakses fasilitas atau akomodasi tertentu tidak perlu lagi menjelaskan atau bahkan berdebat terlebih dahulu dengan penyedia layanan.

KPD sangat diperlukan mengingat data terkait kondisi kedisabilitasan seseorang belum masuk dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan tidak semua orang tahu perihal kondisi kedisabilitasan ini. Oleh karena itu kehadiran KPD harus dimaknai ganda, yaitu sebagai kartu identitas disabilitas, dan juga sebagai alat untuk melengkapi pendataan disabilitas dalam administrasi kependudukan.

Aspek pendataan bagi disabilitas sangat penting dan merupakan hak dari setiap penyandang disabilitas sebagai bagian dari warga negara Indonesia. Dengan adanya data yang valid, maka kebijakan yang ramah kepada disabilitas dapat dengan mudah untuk disusun dan diimplementasikan. Hal itu yang menjadi kelemahan Pemerintah dan pemerintah daerah saat ini, yaitu tidak memiliki data yang valid tentang masyarakat disabilitas, sehingga perumusan kebijakan selalu tidak tepat pada sasaran.

Dibalik pentingnya keberadaan KPD, Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) justru menyusun kebijakan yang akan mempersulit warga negara Indonesia dengan disabilitas mengakses KPD tersebut. Kesulitan itu tercermin dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2017 tentang Penerbitan Kartu Penyandang Disabilitas (Permensos 21/2017). Ada 5 hal yang mendasari akan sulitnya KPD diakses oleh para penyandang disabilitas:

 1.       Pasal 7 ayat (1) huruf a menyebutkan bahwa pendaftaran untuk KPD dilakukan dengan mengisi formulir di dinas sosial daerah kabupaten/kota. Ketentuan ini akan menyulitkan penyandang disabilitas yang tersebar dan berada di wilayah kelurahan atau desa. Kantor Dinas Sosial di berbagai daerah di Indonesia berada di pusat kabupaten/kota yang jauh dari wilayah kelurahan atau desa, yang bahkan tidak dilewati kendaraan umum yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas.  Akibatnya sangat mungkin banyak penyandang disabilitas yang tidak bisa memperoleh KPD;

2.       Pasal 7 ayat (1) huruf a juga melanggar ketentuan dalam Pasal 119 ayat (1) UU Penyandang Disabilitas yang menyebutkan bahwa Penyandang Disabilitas yang belum terdata dalam pendataan dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada lurah atau kepala desa atau nama lain di tempat tinggalnya;

3.       Ketentuan pasal 6 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (3) Permensos 21/2017 saling bertentangan. Pasal 6 ayat (2) mengatur bahwa perubahan data dilaporkan kepada lurah atau kepala desa, sedangkan Pasal 11 ayat (3) perubahan data dilaporkan dengan melakukan pendaftaran kepada Dinas Sosial. Pertentangan ketentuan ini berpotensi membingungkan pelaksanaan dilapangan, yang akan berdampak kepada tidak terpenuhinya hak penyandang disabilitas dalam mendapatkan KPD;

4.       Data nasional penyandang disabilitas yang digunakan sebagai dasar pembuatan KPD harus dipandang sebagai data yang komprehensif dan selaras dengan administrasi kependudukan. Hal ini sesuai dengan semangat UU Penyandang Disabilitas yang menjadikan disabilitas sebagai isu multisektor, dan memposisikan disabilitas sebagai isu HAM, bukan hanya sekadar isu sosial;

5.       Data nasional penyandang disabilitas bukan hanya memuat penyandang disabilitas yang menjadi target kebijakan bantuan sosial dari Kementerian Sosial, tetapi seluruh penyandang disabilitas dari berbagai ragam dan latar belakang ekonomi maupun sosial. Seluruh warga negara Indonesia yang menyandang disabilitas harus masuk dalam data nasional penyandang disabilitas. Oleh karena itu Menteri Sosial sebagai pelaksana dari pendataan dan penerbit KPD, dalam melaksanakan perannya, perlu melakukan koordinasi dengan Kementerian terkait, seperti Kementerian Dalam Negeri karena terkait dengan kependudukan, Kementerian Perencanaan Pembangunan karena berkaitan dengan kemiskinan, dan Kementerian Keuangan karena berkaitan dengan pemenuhan konsesi atau pemenuhan fasilitas dan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas.

5 poin diatas sudah menjelaskan dengan tegas bahwa ada permasalahan mendasar dalam Permensos 21/2017 dan layak untuk segera direvisi sebelum diberlakukan. Adapun revisi yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

 1.       Pasal 7 ayat (1) huruf a menjadi, “mengisi formulir pendaftaran di kantor Kelurahan atau kantor Kepala Desa setempat”.

2.       Pasal 11 ayat (3) menjadi, “Dalam hal Penyandang Disabilitas mengalami perubahan data, diterbitkan KPD baru dengan melakukan pendaftaran di kantor Kelurahan atau kantor Kepala Desa setempat.”.

3.       Pasal 4 ayat (3) menjadi, “Verifikasi dan validasi data nasional Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dengan berkoordinasi dengan Kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan.”

Jangan sampai penerbitan KPD hanya dilakukan sebagai bentuk pengguguran kewajiban dan menjalankan pekerjaan yang sudah diprogramkan di Kementerian terkait. Manfaat KPD sudah banyak ditunggu oleh masyarakat, sehingga jangan sampai ketika diberlakukan berdasarkan Permensos 21/2017 hanya akan menjadi kebijakan yang parsial dan tidak maksimal.



Hari ini: Pokja Implementasi UU Penyandang Disabilitas mengandalkanmu

Pokja Implementasi UU Penyandang Disabilitas membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "@kemensosRI: PEMERINTAH, JANGAN PERSULIT PENERBITAN KARTU PENYANDANG DISABILITAS!". Bergabunglah dengan Pokja Implementasi UU Penyandang Disabilitas dan 1.839 pendukung lainnya hari ini.