Bagikan PKH Tepat Sasaran

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


Berawal dari Bulan Desember 2018. Saya mengamati program PKH (Program Keluarga Harapan) di desa saya.

Saya amati pembagian PKH tidak tepat sasaran. Beberapa warga desa saya yang mampu (rumah gandeng 3, lantai keramik, punya motor, punya sawah luas) mendapatkan PKH dengan alasan anak sekolah. Sementara manula dan janda miskin yang mengasuh cucunya balita di desa saya tidak mendapatkan PKH. Padahal ada yg satu rumah kecil, dihuni 3 keluarga justru tidak mendapat PKH. Bahkan ada yang memiliki mobil pun dapat PKH, kan konyol dan lucu, sangat tidak tepat sasaran. 

Saya usul PKH untuk yang tidak mampu tersebut sekaligus mengeluarkan yang mampu karena sebenarnya mereka tidak berhak. 

Lalu saya usul ke elit desa. Oleh elit desa saya diarahkan ke dinsos Kabupaten. Dari dinsos saya ngurus ke kecamatan, ke kantor PKH menemui pendamping PKH. Lalu untuk usul penerima baru PKH saya ke TKSW

Nah, saya usul untuk janda miskin tersebut ke pendamping PKH. Katanya tidak bisa. Kalau mengeluarkan bisa, lalu saya tegas meminta mereka yang mampu dan bermental kere untuk dikeluarkan karena memakan hak orang miskin. Saya diminta menjadi saksi dan membuat pernyataan di atas materai.

Nah untuk yg saya usulkan, saya harus berurusan dengan TKSK. Saya pun mengurus. Kata petugas TKSK, Pak edi in syaAllah bisa nambah yg dapat PKH asal ada input dari desa. 

Prosedur PKH itu begini yang perlu diketahui:

1. Warga miskin di data oleh BPS tahun 2011. Harusnya diperbaiki, karena kan ekonomi masyarakat bisa dinamis. Dari yang miskin bisa jadi mampu dan yang kaya bisa bangkrut atau tetap. Nah itu masih jadi patokan hingga sekarang. Kan salah fatal. 

2. Data warga miskin diterima TKSK untuk digunakan pendamping PKH membagikan bantuan PKH. 

CATATAN

Sekalipun miskin bahkan sangat miskin kalau tidak terdaftar sebagai KDT warga miskin ya tidak dapat PKH. Sekalipun kaya kalau terdaftar KDT miskin ya dapat PKH. 

Padahal tujuan PKH adalah mengentaskan kemiskinan. Kalau salah sasaran sama saja membuang buang uang negara tanpa kemajuan justru menambah hutang dan output negara. 

Jangan jadikan alasan punya balita, anak sekolah berhak PKH padahal mampu. Kalau mampu pasti bisa membiayai sendiri. Namanya bantuan, logikanya ya untuk yang perlu dibantu. Tidak mampu. Saya kasihan janda miskin tersebut dan manula tersebut yg tinggal sambil merawat cucu balitanya. 

Pemerintah poterlu tegas, salah input data. Data kan bisa diperbaiki, wong usernya juga manusia. Untuk elit desa yang menginput data warga miskin, tapi ngawur yang dikasih PKH adalah orang yg mendukungnya saat caleg, atau kerabatnya perlu ditegur dan diselidiki. 

Harusnya input data itu kan based survey lapangan. Mengamati aset warganya. Masak elit desa tidak tahu kondisi warganya, kan miris. Disini tercium ada ketidakadilan. 

Pendamping hanya memberikan pendampingan PKH, data dari TKSW, TKSW dr input desa.. Lah berarti akarnya masalah  kenapa PKH tidak tepat sasaran ya karena usul dari elit desa saat input dimintai data dari TKSW dan BPS salah. Dan itu yang dijadikan rujukan. Sistem perlu diperbaiki, nah elit desa atau pegawai yang salah perlu diberikan teguran dan saksi tegas agar bekerja adil dan tidak ngawur. 

PKH ini ndak main main, triliunan uang negara untuk mengentaskan kemiskinan. Kalau salah sasaran, tidak menuntaskan kemiskinan malah menambah masalah baru. 

Banyak warga mampu yang pura pura miskin yang mendapat PKH, disalahgunakan. Uang dr PKH dipakai nyate, pamer, ketawa ngakak, beli cincin dan gelang emas buat pamer. Saya kasihan justru dengan warga miskin yang seharusnya dapat tapi tidak dapat. 

Kepada kemensos, Dinsos, TKSW, Pendamping PKH dan khususnya Pak Jokowi agar memberikan saksi tegas terhadap segala penyelewengan yang menggunakan uang negara.

Usul saya komponen PKH perlu dirubah, bukan balita, ibu menyusui, anak sekolah saja yang digarisbawahi. Karena itu sering dipakai penyelewengan. Alasan ibu hamil, menyusui, balita dapat PKH padahal dari keluarga mampu. 

Komponen PKH yang benar adalah adanya ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, anak sekolah SD-SMA, janda, manula dari keluarga kondisi SANGAT MISKIN . kondisinya yang digaris bawah. Kalau mampu apalagi kaya, punya balita, hamil, dll pun saya rasa sanggup membiayai hidupnya wong berpenghasilan cukup.

Berikan sanksi untuk warga mampu yang pura pura miskin dan merampas warga miskin dengan PKH. Berikan saksi juga pada pegawai terutama bagian input data warga miskin yang menjadi patokan PKH bila dia tidak adil. Tugas elit desa kan mensejahterakan warga dan menegakkan keadilan. Kalau tidak adil mohon ditindaklanjuti untuk kemajuan Indonesia. 

Mohon ditindak lanjuti agar program PKH untuk mengentaskan kemiskinan tepat sasaran dan tercapai tujuan �

Salam, 

 

Dewi Nur Halimah, S. Si

Warga dusun Bandungrojo, Kec. Ngawen, Kab. Blora. 



Hari ini: Dewi Nur mengandalkanmu

Dewi Nur Halimah membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "Kemensos, Dinsos, TKSK, Petugas PKH, Kordinator PKH. : Bagikan PKH Tepat Sasaran". Bergabunglah dengan Dewi Nur dan 22 pendukung lainnya hari ini.