Petisi TOLAK Menekan peredaran Ponsel BM lewat Regulasi IMEI

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


Petisi tolak regulasi imei

Kemenperin, Kominfo, Kemendag

Berencana mengeluarkan sebuah kebijakan

Terkait ponsel ilegal / Blackmarket yang akan di tandatangani pada 17 Agustus 2019 .

Bertujuan untuk kesadaran masyarakat indonesia terhadap produk-produk dalam negri khususnya ponsel . Regulasi imei di kabarkan bertujuan untuk melindungi industri ( Ponsel ) dalam negeri.

Saat ini regulasi imei masih dalam proses dari ketiga menteri terkait (Kemenperin,Kominfo,Kemendag).

Petisi penolakan regulasi ini di buat karena ada beberapa faktor konsekuensi yang tidak logis yang masuk akal.

1. Ponsel yang di beli dari luar negeri tidak bisa di gunakan di indonesia. Tentu saja kebijakan ini menuai protes dan merugikan banyak pihak . Pihak yang di rugikan seperti WNI yang berkerja di luar negeri dan kembali ke indonesia entah itu karena masalah perkerjaan atau bertemu keluarga. Saat sampai di indonesia, Hanya karena nomor imei ponsel tidak terdaftar secara legal di indonesia lantas ponsel tidak bisa di gunakan di indonesia dan harus membeli ponsel baru.
2. Wisatawan atau perkerja luar negeri yang berkunjung ke indonesia. Lantas mereka tidak bisa menggunakan ponsel di indonesia . Jika ada toleransi di rasakan juga merugikan waktu, data pribadi, dll . Syarat itu tentu melakukan pendaftaran dengan data pribadi yang tidak di jamin keamanannya, atau bisa gunakan ponsel luar negeri di indonesia asal menggunakan roaming data yang seharusnya turis atau para perkerja bisa menggunakan operator sellular yang berasal dari indonesia. Bukankah sektor pariwisata indonesia adalah salah satu penyumbang dana terbesar untuk negara indonesia. Perlu di perhatikan karena bisa saja mereka memilih destinasi liburan / investasi ke negara lain yang lebih bersahabat seperti ( Malaysia,Singapura,Thailand,Filipina )
3. Permasalahan dunia komunikasi dan informasi masih banyak yang harus di selesaikan seperti registrasi menggunakan KTP dan KK setelah registrasi berhasil banyak sms masuk yang menawarkan pinjaman . Tentu hal itu sangat mengganggu.
Belum lagi persoalan jual-beli data ponsel kita. Pemerintah cenderung membuat keputusan dengan serangkaian efek yang beruntun dengan secara instan. Bila tujuannya ingin memutuskan ponsel seludupan & replika karena tidak membayar pajak. Butuh regulasi yang lebih detail dan lebih matang lagi .
4.Penjual retail dan online store sangat terkena dampak akibat regulasi imei ini. Anjloknya penghasilan mereka 50-90%.
5. Belum lagi proses sosialisasi regulasi ini . Di karenakan pasti masih banyak masyarakat yang tidak tahu cara registrasi imei tersebut seperti yang di rencanakan sedangkan registrasi SIM card saja masih banyak masyarakat yang tidak tahu prosesnya. Ada juga yang membeli/mencuri data pribadi seseorang untung melakukan pendaftaran.
6. Banyak Negara-negara lain yang tidak melakukan registrasi imei tersebut seperti yang di rencanakan di indonesia dan negara tersebut mereka mampu menekan angka penjualan ponsel blackmarket.
7. Banyak Masyarakat indonesia pula mengetahui bahwa ponsel yang mereka beli adalah blackmarket dan mereka tau resiko yang mereka hadapi seperti jaminan garansi / kualitas mereka siap menanggung sendiri .jika di bandingkan memang ada juga para penjual nakal yang menjebak mereka tapi tidak semua bahkan bisa di katakan ada juga layanan after sales handphone ilegal yang lebih bagus seperti pengembalian dana jika berkendala Asuransi human error,dll


Petisi ini di buat agar regulasi ini tidak mencapai kesepakatan di karenakan menuai banyak protes dari berbagai pihak dari masyarakat indonesia yang berdampak kerugian bagi mereka.

Terimakasih