Tolak. Permen PANRB 36/2018. Huruf H point 7 Berlaku di Tanah Papua

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


Tolak !!! PermenpanRB 36/2018. Huruf H point 7 di TANAH PAPUA yang mana menyatakan bahwa Calon pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) Instansi
Pemerintah dan 1 (satu) formasi jabatan.

Alasannya : 

Konteks penundaan yang terjadi untuk Papua berbeda dengan saudara-saudara kita di Sulteng yang menimpa Musibah sehingga ditunda pelaksanaannya. Untuk formasi umum d Papua sama sekali tidak ada informasi pemerintah akan melakukan penerimaan CPNS 2018 atau tidak. Para pencaker mengadu peluang pada kementerian/lembaga yg ada. Tidak ada yang salah sama sekali. Bahkan kami harus bertarung hingga ke ibukota provinsi untuk ikut tahapan seleksi. Lalu kami gagal. 

Setelah menjelang semua itu dilalui barulah pemerintah mulai sibuk sana sibuk sini menginformasikan akan melakukan penerimaan CPNS di tanah Papua. 

Kami menolak permenpan 36/2018. Huruf H point 7 berlaku di Tanah papua dikarenakan kami para sarjana di tanah Papua merasa aturan tersebut tidak bisa disamakan untuk kami di tanah Papua karena konteksnya saat itu tidak ada kuota dan formasi yang diusulkan sehingga penerimaan itu tidak ada. kalaupun kemarin kuota n formasi umum di Papua/PapuaBarat ada maka kita harus memilih dan permen tersebut tdk menjadi soal. 

Dan faktor pemerintah daerah yg lamban untuk mengambil langkah dalam memberikan himbauan sehingga tidak ada best practice dari pemerintah daerah sendiri bagi kami pencaker (pejuang NIP). 

sekarang kami yang gagal tidak diberikan kesempatan untuk mendaftar CPNS Papua/Papua Barat formasi umum 2018 yang akan dilaksanakan bulan maret ini karena terbentur aturan. kami merasa dirugikan oleh keputusan politik pemerintah saat ini. 

Untuk Siapa CPNS 2018 di Tanah Papua ?