Buka data "public exposure sites" hasil contact tracing COVID-19

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


Selasa, 17 Maret 2020, jumlah/kumulatif penderita COVID-19 di Indonesia telah mencapai angka 134 berdasarkan data Kemenkes RI (per 16/03/2020), sekitar 15 hari sejak pasien positif pertama dan kedua diumumkan oleh Pemerintah pada 2 Maret 2020.

Meskipun Kemenkes RI telah menyediakan data dan informasi kesiapsiagaan menghadapi COVID-19 di sini serta data dan informasi situasi terkini di sini, salah satu keping informasi penting yang berupa "public exposure sites" atau "lokasi-lokasi dan rentang waktu indikasi terjadinya kontak dan transmisi/penularan COVID-19" (untuk masing-masing kejadian transmission) sampai dengan saat ini BELUM secara utuh diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat.

Berdasarkan UU 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 152, Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung jawab melakukan upaya
pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular serta akibat yang ditimbulkannya.

Pemerintah/Pemerintah Daerah juga perlu "secara berkala mengumumkan jenis dan persebaran penyakit yang berpotensi menular dan/atau menyebar dalam waktu yang singkat, serta menyebutkan daerah yang dapat menjadi sumber penularan". (Pasal 154 ayat (1) dan Pasal 155 ayat (1))

Selain itu, berdasarkan Pasal 10 UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik "Badan Publik wajib mengumumkan secara sertamerta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum".

Untuk itu, Pemerintah harus membuka data "public exposure sites" atau "lokasi-lokasi dan rentang waktu indikasi terjadinya kontak dan transmisi/penularan COVID-19" agar kami selaku masyarakat dapat berperan penuh dalam turut mencegah penularan COVID-19 yang belum ditemukan vaksin dan obatnya ini.