Mendukung PM 108/2017, sebagai payung hukum pelaku angkutan sewa khusus (ASK)

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


Dengan adanya legal standing yang ditetapkan oleh pemerintah maka kita sebagai pelaku usaha angkutan sewa khusus (ASK), dapat menjalankan profesinya secara profesional dan akan dapat melawan pihak aplikasi yang telah melakukan putus mitra sepihak tanpa penjelasan.

Dengan demikian apabila legal standing sudah jelas maka kita dapat menjalankan kegiatan usaha tanpa khawatir putus mitra sepihak oleh pihak aplikasi yang selama ini terjadi.

Peraturan Menteri Perhubungan No. 108/2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek dengan tegas mengatakan pada Bab IV Pasal 65 Point a sampai dengan e juncto Pasal 67 ayat 1 point a sampai e, ayat 2 Point a sampai e.

Jadi dengan demikian sudah jelas bahwasanya pihak aplikasi sudah tidak berhak melakukan Putus Mitra dan merekrut driver.

Demikian pemaparan secara singkat problematika yang ada saat ini dan memakan waktu proses yang panjang dari tahun 2016 sampai dengan saat ini belum ada perlindungan hukum bagi kami pelaku usaha bisnis Transportasi berbasis IT.

Kami mengharapkan agar pemerintah dapat segera merealisasikan pertaturan yang telah ditetapkan dijakarta pada tanggal 24 Oktober 2017.



Hari ini: Berli mengandalkanmu

Berli Erwanda membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "Kemenhub harus berani : Mendukung PM 108/2017, sebagai payung hukum pelaku angkutan sewa khusus (ASK)". Bergabunglah dengan Berli dan 24 pendukung lainnya hari ini.