Petition Closed
Petitioning Kemendikbud dan Kemenag and 4 others

Kemendikbud & Kemenag: Stop kriminalisasi korban perkosaan di sekolah


Tahun lalu di Bengkulu terjadi perkosaan pada seorang siswi yang akan menghadapi ujian akhir, namun pihak sekolah mengeluarkannya karena telah dianggap melakukan tindakan asusila dan membuat citra sekolah buruk. Proses mediasi telah diupayakan dan mendapatkan dukungan dari beberapa lembaga pemerintah seperti KPAI, Kemen.PP & PA, Ka Badan PP & PA namun tak digubris sekolah. Alasannya adalah sekolah memiliki otonomi untuk mengambil keputusan terkait dengan peraturan di sekolahnya.


Sabtu, tanggal 8 September 2012, sekolah di Jawa Timur mengeluarkan seorang siswi yang menjadi korban perkosaan selama 3 tahun oleh kakeknya sendiri. Terjadi beberapa protes yang ditujukan ke sekolah karena berita ini diketahui oleh media dan tersebar di masyarakat.


Senin, tanggal 8 Oktober 2012, sebuah sekolah di Depok mengeluarkan seorang siswi yang menjadi korban penculikan dan perkosaan oleh orang yang dikenalnya lewat jejaring sosial. Terdapat mediasi dan akhirnya siswi tidak jadi dikeluarkan karena mendapatkan kecaman yang keras dari masyarakat.


Kasus di Bengkulu tidak diketahui oleh banyak orang sehingga hasilnya sangat menyedihkan, sedangkan 2 kasus lainnya diketahui media dan khalayak ramai sehingga terjadi penekanan terhadap sekolah untuk tidak mengeluarkan siswi korban perkosaan. Sekolah sebagai lembaga pendidikan harusnya melindungi korban perkosaan dan memberikan dukungannya agar korban terus melanjutkan pendidikannya, bukannya malah merebut hak untuk mendapatkan pendidikan! Bagaimana dengan kasus-kasus serupa yang tidak terungkap? Korban perkosaan membutuhkan dukungan dari segala pihak untuk lepas dari traumanya dan pendidikan untuk melanjutkan hidupnya.


Kemendikbud dan Kemenag adalah lembaga yang mempunyai wewenang di bidang pendidikan di Indonesia. Keduanya harus mengeluarkan pernyataan dan peraturan keras yang melarang sekolah mengeluarkan siswi korban perkosaan dan memberikan sangsi kepada sekolah yang berani mengeluarkannya!

 

Lagi-lagi terjadi stigma kepada korban perkosaan, berikut ini adalah detail transkrip dari M. Nuh (Mendikbud) mengenai siswi korban perkosaan di Depok oleh Republika (Rabu, 17 Oktober 2012):

Berikut transkrip wawancara antara Republika dengan Mendikbud, M Nuh:

Republika: Pak Nuh, minta tanggapan, untuk korban pemerkosaan di Depok kan akan dikeluarkan dari sekolahnya?

Mendikbud: Masa' ndak ah.

Republika: Tapi korban trauma dan tidak mau masuk sekolah lagi?

Mendikbud: Saya akan cek, terus terang belum tahu persis, karena belum ketemu dengan putrinya. Jadi gini lho ya, sekolah itu hak dari setiap anak. Oleh karena itu, sekolah harus tetap memberikan layanan kepada sang anak. Tetapi ya, ada tetapinya, pada kondisi-kondisi tertentu, bisa jadi misalkan karena kenakalannya maka sekolah bisa mengembalikan sang anak kepada org tuanya. Tetapi itu pun juga tidak menyelesaikan persoalan karena mereka harus sekolah juga, harus ada sekolah yang mau menampung, sehingga harus dicarikan jalan keluarnya. Jadi tidak sekedar langsung di-drop out, mau sekolah dimana. Sehingga harus dicarikan jalan keluarnya. untuk hal yang sangat khusus seperti yang anda sampaikan itu yang pertama sekolah, kecuali kalau itu sengaja lho ya. Sengajagak dia?

Republika: Sengaja apanya? korbannya? tidak sengaja, mereka ketemuan setelah kenal di facebook dan dia diperkosa.

Mendikbud: Soalnya ada yang sengaja.

Republika: Maksudnya sengaja diperkosa pak?

Mendikbud: Soalnya kadang-kadang ada yang sengaja sama-sama senang ngakunya diperkosa. harus dibuktikan.

Republika: Dibuktikan dari korbannya pak?

Mendikbud: Iya, kok tahu (tidak sengaja), tanya sama yang mengorbankan (pelaku pemerkosaan). Jadi kadang-kadang, itu yang susah tuh. Tapi kalau memang jadi korban, kita harus lindungi, kita pulihkan traumatiknya, hak-haknya pun juga kita siapkan. Kasihan dia, tidak boleh. Sudah kena musibah, terus sekolahnya juga tidak selesai, harus kita lindungi mereka.

 

Sejak kapan cara untuk mengetahui orang diperkosa atau tidak dengan bertanya kepada pelakunya ini digunakan? Tidak akan ada pemerkosa yang mengaku kalau dia sudah memperkosa! Pernyataan yang stigmatif ini sangat menyudutkan korban, padahal untuk kasus perkosaan biasanya korban mengalami kesulitan ketika harus melapor. Hal ini dikarenakan keadaan trauma akibat perkosaan yang berpengaruh besar terhadap kondisi psikologis korban.


Pasal 9 (1) UU 23/2002 menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Jadi, setiap anak berhak mendapatkan akses pendidikan tanpa memperdulikan latar belakangnya.. Meskipun ia hamil karena bukan menjadi korban perkosaan, maka ia tetap masih berhak untuk melanjutkan sekolah! 

 

Jika setiap orang di Indonesia mendapatkan pendidikan seksualitas yang komprehensif dimana mereka mengetahui dan mengenali apa saja yang termasuk dengan pelecehan atau kekerasan seksual beserta dampaknya, maka remaja, guru, orang tua, masyarakat, termasuk Mentri sekalipun akan tahu bagaimana menghindari dan menangani kasus perkosaan pada remaja.

 

Penolakan terhadap pendidikan seksualitas yang komprehensif oleh Mendikbud menjelaskan bahwa norma ketimuran dan budaya itu lebih penting daripada menyelamatkan generasi muda. Diketahui bahwa sekitar 49% infeksi HIV itu terjadi di kalangan anak muda dan 1 dari 4 perempuan itu mengalami kasus pelecehan seksual. M. Nuh belum tahu apa saja yang ada dalam kurikulum pendidikan seksualitas yang komrpehensif, namun bukannya mencari tahu tapi ia malah asal bicara dan menolak hal itu.

Letter to
Kemendikbud dan Kemenag
Mendikbud
mendikbud
and 2 others
Mendikbud
Menkes
Tahun lalu di Bengkulu terjadi perkosaan pada seorang siswi yang akan menghadapi ujian akhir, namun pihak sekolah mengeluarkannya karena telah dianggap melakukan tindakan asusila dan membuat citra sekolah buruk. Proses mediasi telah diupayakan dan mendapatkan dukungan dari beberapa lembaga pemerintah seperti KPAI, Kemen.PP & PA, Ka Badan PP & PA namun tak digubris sekolah. Alasannya adalah sekolah memiliki otonomi untuk mengambil keputusan terkait dengan peraturan di sekolahnya.


Sabtu, tanggal 8 September 2012, sekolah di Jawa Timur mengeluarkan seorang siswi yang menjadi korban perkosaan selama 3 tahun oleh kakeknya sendiri. Terjadi beberapa protes yang ditujukan ke sekolah karena berita ini diketahui oleh media dan tersebar di masyarakat.


Senin, tanggal 8 Oktober 2012, sebuah sekolah di Depok mengeluarkan seorang siswi yang menjadi korban penculikan dan perkosaan oleh orang yang dikenalnya lewat jejaring sosial. Terdapat mediasi dan akhirnya siswi tidak jadi dikeluarkan karena mendapatkan kecaman yang keras dari masyarakat.


Kasus di Bengkulu tidak diketahui oleh banyak orang sehingga hasilnya sangat menyedihkan, sedangkan 2 kasus lainnya diketahui media dan khalayak ramai sehingga terjadi penekanan terhadap sekolah untuk tidak mengeluarkan siswi korban perkosaan. Sekolah sebagai lembaga pendidikan harusnya melindungi korban perkosaan dan memberikan dukungannya agar korban terus melanjutkan pendidikannya, bukannya malah merebut hak untuk mendapatkan pendidikan! Bagaimana dengan kasus-kasus serupa yang tidak terungkap? Korban perkosaan membutuhkan dukungan dari segala pihak untuk lepas dari traumanya dan pendidikan untuk melanjutkan hidupnya.


Kemendikbud dan Kemenag adalah lembaga yang mempunyai wewenang di bidang pendidikan di Indonesia. Keduanya harus mengeluarkan pernyataan dan peraturan keras yang melarang sekolah mengeluarkan siswi korban perkosaan dan memberikan sangsi kepada sekolah yang berani mengeluarkannya!



Lagi-lagi terjadi stigma kepada korban perkosaan, berikut ini adalah detail tanggapan dari M. Nuh (Mendikbud) mengenai siswi korban perkosaan di Depok yang dikutip oleh Republika (Kamis, 11 Oktober 2012):

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), M Nuh mengaku belum mengetahui secara detail mengenai kasus tersebut. Ia juga belum bertemu secara langsung dengan SA. Namun ia mengatakan, kemungkinan SA adalah siswi nakal dan hanya mengaku diperkosa.

"Akan tetapi dalam kondisi tertentu, bisa saja karena kenakalannya maka sekolah mengembalikannya ke orangtuanya. Soalnya ada yang sengaja, kadang-kadang ada yang sama-sama senang, ngakunya diperkosa," kata Mendikbud, M Nuh yang ditemui usai jumpa pers di kantornya, Jakarta, Kamis (11/10).



Pernyataan mengenai korban perkosaan mungkin saja adalah siswi yang nakal dan mengaku diperkosa adalah sangat tidak manusiawi karena meskipun itu hanya persepsi, harusnya Mendikbud menyadari bahwa kasus itu sedang diusut dan pastinya korban saat ini sedang mengalami masa trauma. Seharusnya Mendikbud memberikan dukungan moral, bukan malah memberikan stigma kepada korban.



Kompas, 14 Oktober 2012. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh meminta maaf atas pernyataan terkait kasus perkosaan siswa salah satu SMP swasta di Depok yang menimbulkan kesalahpahaman.

"Saya menyampaikan maaf atas pernyataan saya yang dipahami keliru karena konteksnya tidak sebagaimana yang dimaksud dan tidak utuh disampaikan sehingga dipersepsi negatif oleh publik," kata Nuh sebelum membuka acara Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) ke-12 tingkat Mahasiswa di Lapangan Merdeka, Ambon, Minggu (14/10/2012) malam.

Nuh melanjutkan, apa yang ia sampaikan ketika menjawab pertanyaan wartawan konteksnya bukan dalam menanggapi kasus di Depok. Namun, pernyataan itu dalam konteks umum dan lebih luas.

"Saya diminta komentar tentang kasus Depok, lalu saya katakan, kalau saya belum mengetahui secara detail kasus tersebut dan belum bertemu secara langsung dengan korban," kata Nuh.

Ada dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama, tentang hak anak dalam mendapatkan layanan pendidikan. Dalam keadaan apa pun, anak harus tetap mendapat layanan pendidikan.

"Apa yang saya katakan ada kaitannya dengan hak anak untuk mendapatkan layanan pendidikan," kata Nuh.

Namun, di sisi lain, disiplin sekolah juga harus ditegakkan. Jika ada anak tidak masuk sekolah atau melakukan perilaku tidak baik, termasuk melakukan hal-hal di luar kelaziman, sekolah bisa menegakkan disiplin.

"Bisa dibayangkan kalau sekolah tidak punya kewenangan menegakkan disiplin, apa jadinya. Jadi, konteksnya anak tetap harus dilindungi. Bukan hanya dalam kasus di Depok, saya mengatakannya secara umum. Di sinilah letak misscontext itu," kata Nuh.


Dalam hal ini, jika benar apa yang dikatakan oleh Mendikbud bahwa secara tidak langsung pemberitaan di media membuat masyarakat salah persepsi, maka media juga bertanggung jawab atas berita yang mereka buat. Apalagi terkait dengan isu sensitif perkosaan, ini menjadi sebuah pelajaran penting agar Mendikbud ataupun media berhati-hati dalam mengemas ide.


Pasal 9 (1) UU 23/2002 menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Jadi, setiap anak berhak mendapatkan akses pendidikan tanpa memperdulikan latar belakangnya.. Meskipun ia hamil karena bukan menjadi korban perkosaan, maka ia tetap masih berhak untuk melanjutkan sekolah!



Jika setiap orang di Indonesia mendapatkan pendidikan seksualitas yang komprehensif dimana mereka mengetahui dan mengenali apa saja yang termasuk dengan pelecehan atau kekerasan seksual beserta dampaknya, maka remaja, guru, orang tua, masyarakat, termasuk Mentri sekalipun akan tahu bagaimana menghindari dan menangani kasus perkosaan pada remaja.