Apa Kabar Dana RESES DPRD Kabupaten Bandung 2014-2019?

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


Dugaan korupsi dana reses dan manipulasi dokumen bukti kegiatan reses yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Bandung sangat melukai perasaan publik. Bahwa kasus yg sudah dilaporkan beberapa tahun lalu kekejaksaan ini dikhawatirkan mengendap dan tidak diproses sesuai dengan harapan publik.

Kasus ini bermula dari adanya laporan sejumlah LSM yg menemukan dokumen manipulasi laporan kegiatan reses DPRD Kab.Bandung ke kejaksaan.

Kegiatan reses yg dilakukan dengan cara berkelompok, dimana dalam satu kegiatan, diisi oleh tiga sampai delapan anggota DPRD, tidak salah jika merujuk pada PP No 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Tertib DPRD, bahwa pelaksanaan reses dapat dilakukan dengan Kelompok Dapil. Tetapi jumlah peserta reses dan pengeluaran biaya reses harus faktual tidak dilakukan markup dan tidak dimanipulasi sesuai dengan ketentuan Pasal 64 ayat (6) PP No 16 Tahun 2010.

Kami menduga telah terjadi manipulasi data baik itu daftar hadir, pemalsuan tanda tangan peserta yang itu-itu saja orangnya, kwitansi konsumsi, sampai tanda honor pemateri yang dilakukan dengan tujuan mengambil keuntungan materi. Jika ini benar terjadi, kerugian negara bisa mencapai lebih dari 4 milyar.

Maka dari itu kami menuntut Kejaksaan Agung untuk memastikan proses hukum yg sedang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Bale Bandung berjalan dengan baik terhadap dugaan terjadinya praktek korupsi yg dilakukan oleh oknum anggota DPRD tersebut.

Hingga saat ini Kami belum mengetahui bagaimana kelanjutan dari kasus dugaan korupsi dana Reses tersebut. apakah sudah selesai atau mengendap dibalik meja? sehinnga kami menuntut proses ini terus dilanjutkan ke tingkatan lebih tinggi  agar kemudian kasus ini terang benderang sehingga kejaksaan bisa melakukan penuntutan dan pengadilan bisa menjatuhkan vonis bahwa yg dilakukan oknum anggota DPRD ini benar-benar merupakan tindak pidana korupsi.

Apabila telah selesainya kasus ini kami harap publik berhak tau dengan di informasikan secara resmi oleh lembaga yang memiliki kewenangan menyampaikan ini terhadap publik.