Kenali Bencana RUU Pertembakauan

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


Rancangan Undang-Undang Pertembakauan (RUU Pertembakauan) adalah regulasi yang muncul dengan semangat pengelolaan tembakau yang adil di Indonesia serta penyejahteraan petani tembakau sebagai salah satu pelaku ekonomi dalam tata niaga pertembakauan. RUU Pertembakauan pertama kali muncul pada tahun 2013 untuk menggantikan Rancangan Undang-Undang Pengendalian Dampak Produk Tembakau terhadap Kesehatan (RUUPDPTK).

Namun, dengan tidak adanya naskah akademik menjadi sebuah pelanggaran dari UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UUP3) pasal 43 ayat 3 yang menyatakan bahwa RUU yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai naskah akademik. Terlebih lagi, naskah akademik menjadi penting bagi sebuah peraturan perundang-undangan, sebab merupakan naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, dan lingkup, jangkauan, objek, atau arah pengaturan rancangan peraturan perundang-undangan. Ketiadaan draf RUU pun menyalahi aturan yang tertuang dalam pasal 96 ayat 4 UUP3 yang menyatakan bahwa RUU harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat sehingga dapat memberikan masukan.

Tanpa kehadiran draf tersebut, ruang partisipasi masyarakat menjadi tertutup, padahal sejatinya penyusunan peraturan perundangan harus melibatkan masyarakat sebagai pihak yang nantinya akan merasakan dampak dari implementasi kebijakan ini. Secara singkat, jika dilihat dari segi hukum, RUU Pertembakauan dinilai tidak layak karena muncul tanpa adanya naskah akademik. Sedangkan dari segi kepentingan, RUU Pertembakauan dianggap lebih memajukan perindustrian rokok dibandingkan kesejahteraan petani tembakau sendiri.

Oleh karena itu, BEM IM FKM UI 2018 selain menolak keberadaan RUU Pertembakauan yang bertentangan dengan semangat menciptakan Indonesia yang sehat dan merekomendasikan beberapa hal, yakni:
1. Menarik pembahasan RUU Pertembakauan dari Badan Legislasi Nasional dan mencabut RUU Pertembakauan dari Prolegnas.
2. Mempertegas dan menguatkan peraturan perundang-undangan terkait pertembakauan yang sudah ada sebelumnya.
3. Melakukan riset dan pengkajian ulang terhadap urgensi adanya peraturan yang mengatur tentang tembakau.
4. Meningkatkan pelibatan lintas sektor utamanya Kementerian Kesehatan dalam menyusun peraturan perundang-undangan.
5. Memperdalam bahasan mengenai upaya untuk memfasilitasi petani tembakau yang ingin melakukan ahli tanam dengan pemberian edukasi dan pemenuhan kebutuhan lainnya dalam ahli tanam sebagai upaya untuk tetap menyejahterakan petani tembakau.

Referensi:
Kastrat BEM IM FKM UI 2018. 2018. RUU Pertembakauan : Jalan Mulus Untuk Industri, Jalan Berbatu Untuk Rakyat?!. [online]. Tersedia di bit.ly/KAJIANRUUP1



Hari ini: Kastrat mengandalkanmu

Kastrat BEM IM FKM UI membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "kastratbem.fkmui@gmail.com: Kenali Bencana RUU Pertembakauan". Bergabunglah dengan Kastrat dan 4 pendukung lainnya hari ini.