Perjuangkan Pasal HUKUMAN MATI Terhadap Pelaku Pedofilia dan Human Trafficking

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


Pedofilia dan human trafficking adalah sebuah kejahatan kemanusiaan yang melebihi standar kriminalitas biasa. Setidaknya, kejahatan ini setara dengan genosida dan pengkhianatan terhadap negara. Bahkan lebih kejam lagi, ia adalah pengkhianatan terhadap kemanusiaan itu sendiri sebagaimana korupsi. Tak perlu menunggu jadi pintar atau alim dahulu untuk tahu bahwa anak-anak dan perempuan berhak untuk dilindungi dari eksploitasi amoral, terutama dalam aspek seksual.

Siapapun yang berakal sehat pasti mafhum bahwa kejahatan pedofilia tidak saja memberikan kerugian fisik, namun lebih merusak lagi secara psikologis bagi korban maupun orang-orang terdekatnya. Aibnya harus ditanggung seumur hidup, dengan risiko si korban tak hanya mengalami trauma tapi juga risiko untuk turut menjadi pelaku setelah ia beranjak lebih dewasa sebagai sebuah efek trauma berantai.

Demikian pula siapapun yang berakal sehat bahwa setiap laki-laki dan perempuan dalam segala usia dan latar belakang berhak memperoleh perlindungan dan atas diri mereka wajib diberikan jaminan perlindungan. Maka barangsiapa yang mengeksploitasi mereka untuk tujuan-tujuan yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku, menindas harkat kehormatannya, dan memperjualbelikan mereka baik sebagai tenaga kerja maupun pekerja seks, wajib atas para pelaku tersebut untuk diberlakukan hukuman yang berat seberat-beratnya, karena kejahatan yang mereka lakukan sama halnya dengan menjual ibu dan anak kandung mereka sendiri.

Namun sejauh ini kenyataan berkata lain. Selama ini pasal-pasal yang mengatur tentang hal pedofilia terkesan sangat longgar menyikapi ini. KUHP, misalnya, dalam pasal 287 hingga 296 hanya memberikan ancaman hukuman secara sangat tak berimbang: maksimal "hanya" selama lima belas tahun penjara, itupun jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian.

Demikian pula di dalam Undang -Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ada dua pasal yang mengatur tentang ancaman hukuman bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yaitu pasal 81 dan pasal 82. Keduanya mengancam dengan ancaman yang relatif "ringan": maksimal lima belas tahun penjara dan denda berkisar Rp 60.000.000 - Rp. 300.000.000,-


Sementara itu, pengaturan ancaman hukuman bagi kejahatan human trafficking tak kurang tragis:
Pasal 297 KUHP

Memperdagangkan perempuan dan laki-laki yang belum dewasa dihukum penjara selama-lamanya enam tahun

Pasal 324 KUHP

Barangsiapa dengan biaya sendiri atau orang lain menjalankan perniagaan budak belian atau melakukan perbuatan perdagangan budak belian atau dengan sengaja turut campur dalam hal itu, baik langsung maupun tidak langsung, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun.

Pasal 526 RUU KUHP

Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengiriman, penyerahterimaan orang dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan, penculikan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi kerentanan, atau penjeratan utang, untuk tujuan mengeskploitasi atau perbuatan yang dapat tereksploitasi orang tersebut, dipidana karena melakukan perbuatan pidana perdagangan orang, dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI.

Maka dapatlah kita bayangkan bersama analogi yang sangat tak pantas ini: di saat korban-korban pedofilia dan human trafficking beserta orang-orang terdekatnya harus menanggung aib dan konsekuensi dari kejahatan yang kian mewabah ini, di saat yang sama pelakunya bisa tetap melanjutkan hidup dengan penuh harapan, dengan hukuman minimal yang sangat jauh dari setimpal dibandingkan kejahatan dan dampak ikutan yang ia sebabkan.

Tak heran jika kejahatan pedofilia dan human trafficking ini semakin hari semakin marak. Selain karena akses dan kesempatan untuk melakukannya terbuka lebar, serta faktor sosial ekonomi yang cenderung kondusif, ancaman hukumannya pun relatif tak menakutkan. Padahal dua bentuk kejahatan ini adalah dua bentuk kejahatan yang tak mungkin dilakukan secara tak terencana. Keduanya adalah mutlak kejahatan yang terencana dan sistematis.

Karena itu, hanya ada satu seruan dari petisi yang ditujukan bagi Komisi III dan VIII DPR RI ini: "Perjuangkan Pasal Hukuman Mati terhadap Pelaku Kejahatan Pedofilia maupun Human Trafficking!!!". Negara berkewajiban melindungi semua anak-anak harapan dunia yang indah dan tak berdosa. Negara pun berkewajiban untuk melindungi segenap lelai dan perempuan dari eksploitasi dan perbudakan, dengan atau tanpa kekerasan. Jika negara tak sanggup menunaikan perlindungan bagi rakyatnya, maka apa gunanya ada negara? Apa gunanya ada aparat pemerintahan dan dewan perwakilan rakyat?

 

Petisi ini melanjutkan petisi sebelumnya yang digagas oleh Is Harjatno, yang sebelumnya kurang mendapatkan tanggapan. Semoga dengan diangkat kembali petisi ini, bisa mempercepat proses hukum bagi pelaku kejahatan yang sangat meresahkan kita.



Hari ini: Fei mengandalkanmu

Fei Ary membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "KAPOLRI: Perjuangkan Pasal HUKUMAN MATI Terhadap Pelaku Pedofilia dan Human Trafficking". Bergabunglah dengan Fei dan 18 pendukung lainnya hari ini.