MELAWAN BANJIR, MELAWAN KEKERASAN

0 telah menandatangani. Mari kita ke 500.


"MELAWAN BANJIR, MELAWAN KEKERASAN"

Walikota Kota Balikpapan tidak sepatutnya berlindung dibalik mitos "Banjir Adalah Bencana", "Banjir karena curah hujan" mengingat Pemerintah Kota diberi kewenangan oleh undang-undang untuk membuat kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Bukan mendorong perlindungan lingkungan hidup kota Balikpapan dari Banjir, sebaliknya Pemerintah kota Balikpapan turut berkontribusi terhadap banjir di kota balikpapan, dengan hal-hal berikut;

  1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Sepanjang sempadan daerah aliran Sungai Ampal yang merupakan kawasan perlindungan setempat, yang seharusnya dibebaskan dari izin;
  2. Pembiaran terhadap pengembang pemegang izin memanfaatkan seluruh lahanya untuk bangunan, tanpa Bozem, dan ruang hijau;
  3. Pembiaran pembukaan kawasan oleh pengembang meski belum memiliki Izin lingkungan;
  4. Tidak terlaksanakanya Audit Lingkungan Hidup terhadap pemegang AMDAL di kota Balikpapan;
  5. Sempadan pantai di reklamasi menjadi areal komersil, Mall, Hotel dan Apartemen
  6. Kawasan penyangga Hutan Lindung Sungai Wain dibiarkan terbuka dengan aktifitas penguasaan lahan di dalamnya.

Berdasarkan norma dalam Pasal 63 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Balikpapan memiliki kewenangan menetapakan kebijakan yang meliputi:

  • Menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota, berupa rencana penanggulangan banjir
  • Menetapkan dan melaksanakan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) tingkat kabupaten/kota, dokumen yang dapat digunakan untuk menilai kapasitaa kotasdari pembangunan
  • Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) kabupaten/kota, sebagaimana pedoman pemanfaatan kawasan Kota Balikpapan.

Selain tugas dan wewenang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 63 ayat (3) tersebut, dalam pasal 121 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Kota Balikpapan memiliki kewajiban untuk memastikan terlaksananya audit lingkungan paling lama 2 tahun bagi bagi setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen amdal, dalam rangka menilai kepatuhan pengguna izin terhadap norma-norma perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Kenyataan berdeda terjadi, ketika pada tanggal 11 September 2017 mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil melakukan Aksi Damai menangih tanggungjawab Pemerintah Kota Balikpapan untuk melaksanakan kewenangan mengatasi Banjir yang semakin meresahkan warga Balikpapan, tidak sebagaimana aksi damai yang kerap dilakukan, pada Aksi kali ini peserta Aksi Damai dilarang aparat kepolisian untuk memasuki halaman kantor Walikota Balikpapan.

Selang beberapa lama melakukan orasi, Mahasiswa menuntut Walikota Balikpapan hadir menemui massa Aksi Damai dan memberikan pernyataan resminya untuk mengambil langkah-langkah serius penanganan Banjir Balikpapan, ditengah-tengah orasi, kemudian seorang Polisi mengangkat sebuah botol yang diduga Bensin, kemudian atas dasar itu terjadi tindakan aparat terhadap Massa Aksi Damai, tanpa proses klarifikasi, negosiasi, secara membabi buta Aparat kepolisian menghancurkan alat peraga Aksi Damai, kemudian menerjang pimpinan aksi, memukul dengan tongkat, dan menendang secara brutal peserta Aksi Damai yang terjatuh.

Pembubaran dalam bentuk penyerangan terhadap massa Aksi Damai ini telah menyebabkan peserta Aksi Damai, yakni:

  1. Rinto, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan yang saat ini kondisinya kritis di Rumah Sakit Siloam Balikpapan, 

  2. Iqbal mulyono - Mahasiswa Hukum Universitas Balikpapan 

  3. Achmad Rozali - Mahasiswa Ekonomi Universitas Balikpapan, 

  4. Rizky Usman, Mahasiswa D4-K3 Universitas Balikpapan, 

  5. Awaluddin, Mahasiswa D4-K3 Universitas Balikpapan, 

  6. Muhammad Azwar, Mahasis Fakultas Ekonomi, Universitas Balikpapan, 

  7. Marisa, Mahasis Fakultas Ekonomi, Universitas Balikpapan,

  8. Zulkifli, Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Balikpapan

dan beberapa mahasiswa lain mengalami luka-luka.

Dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: 16 Tahun 2016 (Perkap 16 tahun 2016) Tentang Pedoman Pengendalian Massa, disebutkan dengan terang dan jelas, cara bertidak Dalmas pada awalnya adalah persuasif dan edukatif, negosiator tetap melakukan negosiasi dengan korlap semaksimal mungkin. Faktanya Pada saat seorang Petugas Polisi mengangkat botol yang diduga berisi bensin, tidak ada pihak negosiator Dalmas yang mendatangi korlap Aksi Damai untuk mengklarifikasi keberadaan benda tersebut, yang terjadi proses persuasi, edukasi dan negosiasi tidak terjadi Polisi menyerang kordinator lapangan Aksi Damai dan massa Aksi Damai.

Selanjutnya tindakan represif terhadap massa hanya berlaku dalam keadaan pengunjuk rasa memperlihatkan perilaku menyimpang, eskalasi meningkat dan/atau massa melempari petugas, dalam keadaan tersebut sebagamana ketentuan Pasal 9 huruf g, h, dan i Perkap 16 tahun 2016 yang harus dilakukan pihak kepolisian adalah perlindungan diri, apabila massa bergerak maju dilanjutkan dengan pendorongan, pemadaman api apabila ada, dilanjutkan pelemparan dan penembakan gas air mata.

Tindakan massa Aksi Damai di halaman kantor Walikota Balikpapan pada tanggal 11 September 2017 tidak satupu memenuhi kriteria sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 Perkap 16 Tahun 2016 sehingga harus mendapat tindakan kekerasan (penyerangan) yang menyebabkan luka-luka pada massa Aksi Damai.

Berdasarkan keadaan tersebut kelompok Mahasiswa dan Masyarakat sipil kota Balikpapan yang tergabung dalam Aksi Damai "Mari Selamatkan Kota Balikpapan dari Banjir" menuntut:

I. Walikota Balikpapan

-       Mendorong kebijakan perlindungan lingkungan hidup kota Balikpapan dari Banjir, dengan menyusun renstra penanganan banjir kota Balikpapan, menyusun kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) Kota, Menetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Balikpapan, dan Menetapkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kota Balikpapan:

-       Audit Lingkungan Hidup terhadap pihak-pihak pemegang AMDAL dan Pemengang Izin Lingkungan Hidup

-       Pengawasan lingkungan dan Penegakan hukum terhadap pemengang izin yang melanggar dokumen lingkungan hidup;

-       Hentikan dan tindak tegas pelaksana kegiatan yang berkontribusi pada kerusakan dan banjir di Balikpapan yang belum memiliki Izin Lingkungan.

 II. Kepala Polisi Daerah Kalimantan Timur:

-       Copot kepala Polisi Resor Kota Balikpapan sebagai Pimpinan penanggulangan Aksi pada tanggal 11 September 2017 yang berujung pada pembubaran Aksi Damai dengan kekerasan;

-       Memerintah kepada Kepala Polisi Resort Kota Balikpapan untuk meminta maaf atas kekerasan yang terjadi pada Massa Aksi 11 September 2017;

-       Menghukum Kepala Bagian Operasional, Intel dan seluruh Dalmas yang melakukan penanganan Aksi Damai 11 September 2017

Demikian disampaikan kepada seluruh pihak yang berkepentingan untuk menjadi perhatian.

Hormat Kami

  

Hari Dermanto

Dosen Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Pengacara Publik Jaringan Advokat Lingkungan Hidup

Merah Johansyah,

Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Nasional

Fathur Roziqin,

Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Kalimantan TImur

Pradana Rupang

Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kalimantan TImur

Jufriansyah

Perkumpulan Stabil

Husein Suwarno

Forum Peduli Teluk Balikpapan

Achmad SJA

Perkumpulan PADI Indonesia

Corolus Tuah

Koordinator POKJA 30

Wawan Sanjaya

Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum Universitas Balikpapan

Fathul Huda Wiyashadi

Advokat/Aktivis Sosial

Herdiansyah

Akademisi Hukum UNMUL

Eben Marwi

Koordinator Gusdurian Balikpapan

 

#ShameOnYouWalikotaBalikpapan

#ShameOnYouKapolresBalikpapan

#KritikBanjirDilawanDenganKekerasan

#PenuhiTuntutanFokusStopBanjir



Hari ini: JARINGAN ADVOKASI TAMBANG mengandalkanmu

JARINGAN ADVOKASI TAMBANG membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "Kapolri Jendral : "MELAWAN BANJIR, MELAWAN KEKERASAN"". Bergabunglah dengan JARINGAN ADVOKASI TAMBANG dan 490 pendukung lainnya hari ini.