Kapolri Idham Azis, Hentikan Pembelaan Terhadap Terduga Pelaku Penyerang Novel Baswedan

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


Kapolri Idham Aziz, Hentikan Pembelaan Terhadap Terduga Pelaku Penyerang Novel Baswedan!

Teman-teman yang baik,

Persitiwa penyiraman air keras yang dialami oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan, kembali menunjukkan kejanggalan. Sebab, para terduga pelaku penyiraman air keras yang merupakan polisi aktif berpangkat brigadir yaitu RB dan RM mendapatkan fasilitas pembelaan hukum dari Mabes Polri.

Keputusan Mabes Polri yang memberikan bantuan hukum kepada terduga pelaku dapat berpengaruh terhadap objektivitas penuntasan kasus dan dapat memicu konflik kepentingan. Bisa anda bayangkan, setiap proses yang dilakukan guna mengungkap dalang di balik penyerangan, institusi kepolisian turut terlibat bahkan hingga menjadi kuasa hukum.

Situasi semacam ini dapat berpotensi adanya tindakan pengondisian perkara. Sebab, hal tersebut dapat menutup peluang untuk mengungkap aktor penyerangan sebenarnya. Selain itu, potensi pengondisian perkara juga dapat menutup kemungkinan untuk mengungkap otak kejahatan dibalik penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan.

Meskipun demikian, secara normatif fasilitas bantuan hukum memang dapat diberikan kepada anggota Polri yang melakukan tindak pidana. Tetapi fasilitas tersebut memiliki syarat. Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003, fasilitas bantuan hukum dapat diberikan sepanjang anggota Polri yang disangka melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan kepentingan tugas.

Bahwa yang dimaksud dengan kepentingan tugas yakni ketika polisi menjalankan tugas pokoknya yang didasari pada Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, yaitu dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Lalu muncul pertanyaan. Apakah tindakan terduga pelaku yang menyiram air keras kepada Novel Baswedan dalam rangka kepentingan tugas sehingga mendapatkan fasilitas pembelaan hukum dari Mabes Polri?

Semoga jawaban atas pertanyaan tersebut dapat segera kita ketahui setelah adanya desakan publik melalui petisi ini. Bila fasilitas tersebut diteruskan, maka tentu akan menguat kecurigaan publik mengenai keterkaitan antara persitiwa penyiraman air keras dengan institusi Polri.

Oleh sebab itu, kepada Kapolri Idham Azis agar segera menghentikan fasilitas pembelaan hukum dari Mabes Polri terhadap kedua terdakwa penyiraman air keras. Hal ini dilakukan demi mengungkap kasus Novel Baswedan secara terang benderang hingga ke pelaku intelektualnya.

Dukung dan sebar petisi ini, ya teman-teman!

Salam,

Rivanlee Anandar