Usut Tuntas Dugaan Korupsi Penyaluran Bansos Pangan Lombok Timur!

0 telah menandatangani. Mari kita ke 1.000.


Kasus dugaan korupsi bansos nggak cuma menyeret nama mantan Mensos Juliari Batubara. Bisa jadi kasusnya juga menyebar sampai ke daerah.  

Kami warga Lombok Timur sudah lama menduga adanya monopoli pengadaan bahan pangan untuk BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai). Seorang kepala bidang di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lombok Timur, IS, diduga jadi dalang kasus korupsi bansos di Lombok Timur. 

Pertama, ia diduga mengatur agar asosiasi dari 6 supplier bahan pangan bermitra dengan e-warung sebagai distributor. Padahal, Kementerian Sosial tidak mengharuskan adanya kemitraan antara supplier dan e-warung. 

Menurut asosiasi, 6 supplier itu memberi uang Rp 650 juta kepada IS agar mereka jadi supplier tetap untuk e-warung. Tapi ternyata IS malah menunjuk supplier lain yang diduga diatur oleh saudaranya. Asosiasi pun melaporkan IS ke polisi. Tapi, kasus ini diselesaikan secara damai antara kedua pihak.

Kedua, harga bahan pangan untuk bansos pun jadi lebih tinggi dari pasaran. Penetapan harga ini memunculkan dugaan baru soal penaikkan (mark up) harga dari para supplier. 

Ketiga, ketika sudah disalurkan kepada para Keluarga Penerima Manfaat (KPM), ada dugaan mengenai pemotongan biaya Rp 1.500 per barang. Total uang potongan tersebut, sebanyak Rp 706,5 juta, kemudian dikumpulkan oleh asosiasi supplier. IS juga diduga menjadi pihak yang mengelola uang tersebut.

Oleh karena itu, melalui petisi ini, kami hendak mendesak Polda Nusa Tenggara Barat agar mengusut tuntas dugaan kasus korupsi yang melibatkan sejumlah oknum dalam penyaluran bansos ini. 

Permainan dalam penyaluran BPNT ini menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Kualitas barang yang diterima oleh masyarakat berkurang. Padahal, ini adalah saat-saat ketika bansos sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat.

Bantu kami dukung petisi ini, ya. Kita hentikan praktik korupsi bantuan sosial.


Salam,


Ardhi Gundhe