Wujudkan Pantai Publik di Tangerang Utara.

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


Gubernur Banten, Wahidin Halim memastikan bakal menggusur seluruh bangunan yang berada di bibir pantai di wilayah Banten. Sebab, dalam aturan garis sempadan pantai jarak 50 meter dari bibir pantai tak boleh diprivatisasi.
langkah tegas itu akan diambil ketika rancangan peraturan daerah (raperda) tentang zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil telah rampung dan disahkan menjadi perda. Produk hukum itu akan diperkuatkan dengan ditertibkannya peraturan gubernur (pergub).

Banyak hilangnya akses publik yang ada diwilayah pantai uatara Kabupaten Tangerang,menimbulkan kegelisahaan seluruh warga meminta agar pemerintah bisa mengembalikan akses tersebut. Mengingat, hampir seluruh akses di pantai Utara Tangerang, yaitu seperti pantai Dadap, Tanjung Kait dan Tanjung Pasir juga Pulau Cangkir sudah dikelola oleh pihak swasta atau pribadi.
Kita meminta agar pemerintah Kabupaten Tangerang bisa mengembalikan akses tersebut.

Salah satunya adalah akses di pantai utara, karena banyak jalur menuju wisata pantai sudah diambil alih oleh swasta. Alhasil warga yang akan menikmati pantai yang ada di wilayah utara Kabupaten Tangerang harus membayar dan tidak gratis padahal tidak masuk kas pendapatan daerah.

Untuk kesekian kali kami ke pantai Tanjung pasir. Ini untuk memenuhi keinginan keluarga yang suka banget destinasi laut, pantai dan keong. Ketika memasuki area , mesti dari jauh memandang kita akan melihat deretan bakal calon rumah rumah mewah sepanjang jalur pantai dadap dan pantai muara, kelak didepannya terdapat boat-boat pribadi lagi 'parkir' dan deretan rumah mewah.

Barulah kita ke pantai tanjung pasir lalu pantai tanjung kait bertarif 'komersial'nya yang untuk umum berbayar perorang.

Heran ya, kita punya panjang 51km garis pantai tapi gak punya pantai Publik yang gratis. Tempat warganya setiap saat bisa menikmati pantai. Beda dengan kota kota pantai lainnya. Kuta, Sanur di Bali aja ada pantai publiknya. Begitu juga Makassar dengan pantai losari nya, Padang, Pariaman, dan sebagainya.

Dulu katanya ada rencana pantai publik di sekitar sungai kalong dan sungai kurus yang dekat dengan pantai tanjung pasir ada destinasi mangrove dengan nyiur melambai, anak anak.bermain, ada yang juga mancing di dermaga.

Memang bukan pantai untuk berenang, tetapi cukuplah bagi warga duduk leyeh leyeh menikmati view laut dengan kapal nelayan berlayar dan angin sepoi sepoi menerpa wajah.

Rencana rehabilitasi Pantai sekitar sungai kalong hilang dari pembicaraan malah infonya ajan dipakai untuk perluasan program strategis nasional atau pelabuhan?

Setelah itu kabupaten Tangerang gak punya pantai Publik lagi. Tetapi kalau kita lihat jualan properties eh banyak loh yang iklannya view laut. Perumahan mewah rencananya banyak disini dan punya area dermaga dan boat pribadi.

Padahal garis pantai kita sangat panjang. Tetapi habis untuk privatisasi? Ada juga sih yang untuk kepentingan umum seperti pelabuhan dan dernaga?

Seharusnya rencana perumahan mewah itu pola ruangnya mengacu rencana perda zonasi pesisir atsu RZWP-3-K tidak memiliki pantai pribadi. Tetapi berjarak dengan pantai, sehingga pantainya tetap milik Publik.

Semoga kedepannya pak Bupati Zaki Iskandar dapat dan bisa melindungi kepentingan publik dan dapat menemukan pantai yang bisa dijadikan sebagai pantai Publik. Apalagi Kabupaten itu kesenjangan ekonomi cukup dalam.
Jika ada pantai Publik, warga biasa juga bisa menikmati pantai untuk leyeh leyeh. Pantai Publik ini juga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat sekitarnya.

Yang jelas pantai itu bukan ekslusif bagi yang mampu bayar saja. Dan bukan untuk komersialisasi. Tetapi satu jiwa dengan denyut nadi warga utara yang kelak mendambakan percepatan ekonomi yang gemilang . (***)