Banjir di Kalimantan Selatan karena Perusakan Lingkungan, Usut Tuntas!

0 telah menandatangani. Mari kita ke 5.000.


Kehidupan Lia, seorang anak perempuan Dayak berumur 6 tahun asal Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan, berubah ketika banjir bandang menerjang rumahnya. Kedua orang tua serta kakaknya meninggal dunia karena banjir dan longsor, meninggalkan Lia sebatang kara.

Kejadian pilu ini tidak hanya dialami oleh Lia. Masih banyak orang lain yang kehilangan keluarga mereka, pekerjaan mereka, dan kehidupan mereka karena banjir bandang yang melanda Kalimantan Selatan bulan lalu. 

Kita semua tahu, banjir yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh hujan lebat yang katanya datang seratus tahun sekali. Ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi, termasuk faktor rusaknya lingkungan hidup di Kalimantan Selatan.

Ratusan hektar hutan dibuka, dihancurkan untuk dijadikan tambang batu bara, perkebunan sawit, dan industri ekstraktif lainnya. Semua izin seakan diobral oleh Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor, tanpa mempedulikan dampaknya bagi lingkungan. Di tahun 2020, misalnya, Pak Gubernur melalui Kepala Dinas Kehutanan memerintahkan membuka 17.000 hektar kawasan hutan untuk dijadikan lahan sawit. 

Kini, ketika semua terendam oleh banjir, bukannya mengakui bahwa kerusakan lingkungan sebagai penyebab utama banjir, ia malah bersikeras bahwa penyebab utamanya adalah iklim dan curah hujan. 

Padahal ternyata, akibatnya fatal sekali, bukan? Kita sekarang sudah melihatnya sendiri. Ratusan rumah terendam air, ribuan orang kehilangan tempat tinggal. Ribuan orang mengungsi di tenda tenda darurat, di atas jembatan, di masjid dan sekolahan. Ratusan orang terpisah dari keluarga. Termasuk Lia kecil yang jadi korban menjadi yatim piatu dalam hitungan jam.

Belum lagi kerugian karena hancurnya akses jalan dan jembatan dan terhambatnya arus logistik karena truk-truk jatuh bergelimpangan melalui jalanan rusak, menyebabkan kemacetan panjang arus logistik ke daerah. Akibatnya? Sembako dan logistik dari pasar umum habis. 

Oleh karena itu, kami membuat petisi ini dan meminta Presiden Joko Widodo untuk perintahkan Menteri LHK, Jaksa Agung, POLRI untuk melakukan investigasi dugaan pelanggaran aktivitas pertambangan batu bara, perkebunan sawit dan industri ekstraktif lainnya yang mengakibatkan banjir di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

Kejadian yang dialami Lia tidak boleh terjadi lagi. Kita tidak boleh membiarkan obral izin untuk membuka ratusan bahkan ribuan hektar hutan untuk dijadikan tambang dan perkebunan sawit dan membuat anak perempuan lainnya kehilangan orang-orang yang dicintainya.

Salam, 

Koalisi Rakyat Korban Banjir Kalimantan Selatan