TOLAK PEMILIHAN RAJA NEGERI TULEHU SECARA DEMOKRASI !!

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


Permasalahan yang terjadi dalam proses penetapan Raja Negeri Tulehu  tak kunjung selesai di internal Mata Ruma Parentah (Keturunan yang berhak atas Jabatan Raja Adat) pasca Penetapan Urian Ohorella Bin Usman Ohorella sebagai Raja Adat Negeri Tulehu melalui Musyawarah Mata Ruma Parentah. Protes penolakan  Urian  Ohorella berasal  dari Nazab Abdullah Ohorella terhadap penetapan Raja Adat, hingga berujung pada ketidakpastian Pelantikan Raja Defenitif. Atas dasar itu, Bupati Maluku Tengah melakukan mediasi dengan 4 Nazab Mata Ruma Parentah (Ohorella Bangsa Roho) yang dihadiri Kapolres P. Ambon dan P.P Lease, Perwakilan Dandim 1504, Kajari Masohi di Masohi, 13 Januri 2020. Dalam mediasi terbatas yang di hanya wakili oleh masing-masing 1 orang dari  4 Nazab tersebut dihasilkan Pemilihan Raja Negeri Tulehu dilakukan secara demokrasi umum. Artinya, siapa saja dapat mencalonkan diri sebagai Raja Negeri Tulehu. Namun, hal tersebut sangat bertentangan dengan Tatanan adat istiadat dan hukum adat di Negeri Tulehu. Hasil mediasi tersebut sangat jelas  bertentangan dengan Peraturan Daerah Maluku Tengah No 01 Tahun 2006 Tentang Negeri pada pasal 2 ayat (2) yang berbunyi " Jabatan Kepala Pemerintahan Negeri merupakan hak dari matarumah/keturunan tertentu berdasarkan garis keturunan lurus dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, kecuali dalam hal-hal khusus yang ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah matarumah/keturunan yang berhak bersama saniri. Juga bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah No 03 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri pada Pasal (3) Ayat (2) yakni " Pada Negeri- Negeri dimana sesuai adat istiadat dan hukum adat setempat, matarumah/keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri merupakan matarumah/keturunan tunggal, maka hasil musyawarah matarumah/keturunan disampaikan kepada Saniri Negeri untuk ditetapkan sebagai Kepala Pemerintah Negeri.

Petisi ini dibuat sebagai bentuk perlawanan Masyarakat Hukum Adat di Negeri Tulehu terhadap hasil mediasi yang dilakukan oleh Bupati Maluku Tengah Abua Tuasikal yang dinilai menjadi keputusan sepihak tanpa menghargai keberadaan Masyarakat Hukum Adat, artinya ketika proses pemilihan Raja Tulehu dilakukan secara terbuka/demokrasi, maka sama halnya dengan merubah Negeri menjadi Desa/Negeri Administratif. Ini menjadi sejarah baru di Negeri Adat di Maluku yang sangat disayangkan bila terjadi demikian.