Komisioner Bermasalah Susah Dipecat, Presiden Wajib Membekukan KPAI Periode Sekarang!

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


Buntut dari kehebohan yang ditimbulkan oleh Siti Hikmawati, tagar #PecatSittiHikmawatty pun menggema di dunia daring dan sosial media. Di twitter malah sempat menjadi trending. Tapi, bisakah Sitti dipecat? 

"Soal pemecatan tentu harus dikembalikan kepada aturan perundang-undangan yang berlaku," demikian jawab Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily kepada wartawan, Minggu (23/2/2020). Komisi VIII DPR adalah mitra kerja KPAI.

Ini yang jadi masalah. Sebab, saat ditengok aturannya rasanya menjadi mustahil untuk memecatnya. Sementara di sisi lain, pernyataan bodoh Komisioner KPAI ini sudah kadung  mempermalukan kita di dunia internasional. Berikut adalah contoh media yang memberitakan hal tersebut.

https://www.dailystar.co.uk/news/latest-news/women-can-pregnant-swimming-pool-21562280

Ini Alasan Mengapa Susah Memecatnya

Peraturan Presiden (PP) No 61 Tahun 2016 tentang KPAI. Pasal 9 menyebut anggota KPAI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Sedangkan Ketua, Wakil Ketua, dan anggota KPAI bisa diberhentikan atas usul KPAI melalui menteri.

Pasal 21
Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota KPAI diberhentikan oleh Presiden atas usul KPAI melalui Menteri.

Pasal 22
Ketua, Wakil Ketua dan anggota KPAI diberhentikan tidak dengan hormat karena beberapa hal. Berikut ini bunyi pasalnya:

Pasal 23
Ketua, Wakil Ketua, Anggota KPAI diberhentikan tidak dengan hormat karena:
a. dijatuhi pidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
b. melanggar kode etik KPAI.

Pasal 24
Pemberhentian tidak dengan hormat anggota KPAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Dewan Etik KPAI, yang dibentuk oleh KPAI.

Berdasarkan bunyi ayat-ayat pada peraturan tersebut di atas maka nasib Sitti Hikmawatty pun bisa diputuskan. Sitti Hikmawatty adalah anggota KPAI, bukan Ketua juga bukan Wakil Ketua. Maka dia hanya bisa dipecat dengan memperhatikan pasal 23 dan 24 PP tersebut. Coba simak sekali lagi secara saksama dan coba bandingkan dengan bentuk pelanggaran yang dilakukannya.

Pasal 23 ayat a, jelas tidak. Bisanya di ayat b. Tapi lihat nih! Simak bunyi ayat tersebut lalu bandingkan dengan Pasal 24! Seketika lingkaran setan pun menyeruak. 

Melanggar Kode Etik kata ayat b Pasal 23. Bagaimana bisa menyebut Sitti melanggar Kode Etik jika Kode Etiknya tak ada? Bahkan tidak cuma itu, Dewan Etiknya saja belum terbentuk. Faktanya, Dewan Etik KPAI belum terbentuk sampai detik ini. Dewan Etiknya saja tak ada, apalagi kode etik yang bisa dipakai untuk memerkarakan seseorang komisioner di lembaga negara tersebut.
Jadi?

Ya, desakan untuk Presiden agar memecat Sitti akan membuat Presiden kebingungan mencari dasar hukum pemecatan yang bersangkutan. Saya pikir Presiden mungkin saja tidak keberatan memenuhi harapan publik. Tapi dasar hukum yang akan beliau pakai kelak, apa? Hanya karena ada desakan publik? Jelas tidak bisa. Di mana-mana, sebuah tindakan pejabat negara adalah berdasarkan azas atau hukum yang berlaku. Supaya apa? Supaya selain memenuhi aturan main, juga supaya pejabat yang memecat tidak akan mudah digugat atas keputusannya memecat seseorang di hadapan hukum.

Maka, demi menyadari hal itu, petisi ini kami buat untuk mendesak Presiden Jokowi membekukan dulu KPAI sementara waktu sampai Dewan Etik KPAI terbentuk.

Setelah Dewan Etik dibentuk, baru diadakan lagi penjaringan komisioner untuk KPAI. Komisioner-komisioner lama selain Sitti Hikmawatty dipersilakan untuk ikut kembali proses rekrutmennya bersama calon-calon yang baru guna mengisi kekosongan formasi sampai selesai periode masa bakti yang ada saat ini yakni hingga 2022.

Demikian petisi ini dibuat untuk diperhatikan secara saksama oleh Presiden Jokowi.

Hormat Kami,

Tertanda

Aven Jaman
Founder Komunitas Suara Profesional dan Relawan Tangguh untuk Negeri (SPARTAN) Nusantara.