STR sebagai persyaratan CPNS di Papua.

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


Keikutsertaan STR (Surat Tanda Registrasi) sebagai salah satu persyaratan dalam penerimaan CPNS bagi formasi kesehatan di Papua merupakan suatu langkah yang baik untuk memastikan kompetensi seorang tenaga kesehatan.
Tetapi di sisi lain kita harus melihat situasi dan kondisi saat ini yang terjadi, dimana sebagian besar calon pelamar CPNS formasi kesehatan belum memiliki STR karena beberapa hal. Misalnya mereka yang tinggal di daerah pedalaman atau di pelosok-pelosok. Mereka sangat sulit untuk mengakses informasi, apalagi kepengurusan STR ini dilakukan secara online jadi otomatis mereka harus ke kota atau mencari tempat yang ada akses internet.
Kemudian kepengurusan STR ini bukan seperti kita mengurus SKCK, Surat Bebas Narkoba dan Surat Kesehatan yang dalam jangka waktu satu sampai tiga hari sudah selesai. Mengurus STR ini memakan waktu yang cukup lama, karena kita harus daftar dan menunggu ujian kompetensi yang dilakukan Dua kali dalam satu tahun. Apalagi untuk Sarjana Kesehatan Masyarakat itu ujian kompetensinya di Makassar dan Ujian itu dilakukan pada bulan Juli dan November.
Apakah dengan waktu saat ini teman-teman yang belum memiliki STR bisa secepatnya mendapatkan STR..??? Itu kan tidak mungkin.
Kalau memang STR itu mau dijadikan syarat seorang tenaga kesehatan, bisa dimasukkan sebagai persyaratan untuk mengambil SK-PN (Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil) ketika yang bersangkutan dinyatakan LULUS CPNS.
Jadi kami usulkan kepada pemerintah, baik Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kementerian Kesehatan agar :
1. Tidak mengikutsertakan STR sebagai persyaratan CPNS bagi formasi kesehatan.
2. STR diberlakukan bagi Tenaga Kesehatan yang dinyatakan Lulus CPNS pada saat pengambilan SK Pegawai Negeri.