Stop diskriminasi Peneliti Madya

0 telah menandatangani. Mari kita ke 200.


1.  Penerbitan PP11 tahun 2017 yang merubah batas usia pensiun (BUP) Peneliti Madya dari 65 menjadi 60 tahun berdampak sangat luas secara fisikologis dan finansial terhadap Pejabat Fungsional Peneliti Madya yg mengabdi disemua Kementerian dan Lembaga. Perubahan BUP dari 65 menjadi 60 thn seharusnya diberlakukan kepada peneliti yg belum ditetapkan dalam jabatan peneliti madya, sehingga peneliti yg sdh menduduki jabatan tsb diberi waktu menyelesaikan tanggungjawab penelitiannya dan menyiapkan diri untuk pensiun.

2. Kebijakan dalam PP 11/2017 yg merubah BUP Peneliti Madya dari 65 menjadi 60 thn berlaku juga terhdap peneliti yg sdh menduduki jabatan Peneliti Madya sehingga terjadi proses pemensiunan mendadak, bahkan ada Peneliti Madya yg sudah pensiun sesuai PP 11/2017 tsb namun oleh bendahara masih dibayarkan gaji dan tunjangan lainnya akibatnya mereka harus mengembalikan puluhan juta ke negara sebagai TGR.

3. Oleh karena itu, kami peneliti madya dan keluarganya merasa telah dizalimi dan didiskriminasi dengan adanya kebijakan tersebut. Kami beranggapan bahwa suatu kebijakan, apalagi terhadap PNS yg sudah mengabdi kepada negara puluhan tahun, tidak seharusnya menimbulkan kerugian atau korban baik fisikologis maupun finansial.

4. Untuk itu kepada YM bapak Presiden dan Wakil Presiden kami berharap dapat memberikan arahan dan solusi agar hak-hak kami sebagai warga negara dan abdi negara dapat dikembalikan atau kalau tdk memungkinkan untuk diaktifkan kembali sebagai PNS peneliti agar dapat diberikan kompensasi/pesangon. Pemberian kompensasi/pesangon ini sangat beralasan mengingat proses pensiun yg begitu mendadak (PHK sepihak) tanpa melalui proses MPP (masa persiapan pensiun)