Jokowi, minta Menteri ATR/BPN buka data HGU & Menko Perekonomian cabut surat larangan HGU

0 telah menandatangani. Mari kita ke 1.500.


Kamu sempat nonton Debat Capres 2019 putaran kedua? Waktu itu Capres Prabowo Subianto mengakui menguasai sejumlah lahan milik negara atas dasar HGU (Hak Guna Usaha). Sejak saat itu, kata HGU mulai ramai jadi sorotan publik.

Tapi, kamu tau gak sih kalau informasi Hak Guna Usaha (HGU) itu penting sekali dalam penyelesaian ribuan konflik agraria di Indonesia?

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat ada 144 kasus konflik agraria di sektor perkebunan, 60% nya terjadi di perkebunan kelapa sawit. Sebagian besar kasus disebabkan oleh HGU perusahaan sawit yang bermasalah dan tumpang tindih dengan kawasan hutan, wilayah garapan masyarakat, wilayah adat, kampung, dan desa.

Nah, jadi apa pentingnya informasi HGU? HGU memuat data-data lengkap tentang lahan tersebut seperti nama pemegang hak, lokasi, luas, jenis komoditi, dan peta konsesi perusahaan, jadi penyelesaian konflik tumpang tindih perusahaan dengan wilayah masyarakat bisa mengacu pada data tersebut.

Dalam UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) informasi HGU dimasukkan sebagai informasi publik yang harus tersedia setiap saat.

Yang jadi masalah, hingga saat ini informasi HGU masih ditutup rapat-rapat baik oleh perusahaan maupun oleh instansi pemerintah. Akibatnya, banyak konflik lahan yang berlarut-larut dan tak kunjung bisa diselesaikan.

Misalnya, sudah lebih dari dua tahun Forest Watch Indonesia memenangkan gugatan di Mahkamah Agung terhadap Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Negara (ATR/BPN) untuk membuka data HGU, tapi hingga saat ini Menteri ATR/ BPN Sofyan Djalil masih menutup rapat informasi HGU tersebut dan melawan putusan MA.

Baru-baru ini malah ada lagi kebijakan yang melawan Undang-undang dan putusan MA!

Menko Perekonomian Darmin Nasution melarang pembukaan informasi dan data HGU lewat surat arahan yang dikeluarkan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian, Musdalifah Machmud. Surat arahan ini mengecualikan informasi HGU sebagai informasi publik.

Alasannya? Untuk melindungi kekayaan nasional, yang tidak lain adalah pengusaha perkebunan sawit.

Sangat ironis! Presiden Jokowi memberikan instruksi kepada Menteri-menterinya untuk mempercepat penyelesaian konflik agraria antara masyarakat dan perusahaan (BUMN dan Swasta), tapi apa yang dilakukan menteri-menterinya justru bertolak belakang. Bagaimana mungkin menyelesaikan konflik agraria tanpa adanya transparansi HGU?

Oleh karena itu, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) meminta Presiden Joko Widodo untuk:

  1. Memerintahkan Menteri ATR BPN, Sofyan Djalil, untuk mematuhi pasal 11 UU KIP dan menjadikan HGU sebagai informasi yg tidak dikecualikan
  2. Memerintahkan Menko Perekonomian, Darmin Nasution, untuk menarik surat arahan yang melarang pembukaan informasi dan data Hak Guna Usaha (HGU) ke publik

Hanya dengan membuka data HGU kepada publik, berbagai konflik agraria dapat selesai dan struktur penguasaan lahan yang adil dapat diwujudkan di Indonesia.

@YLBHI

Petisi ini juga didukung oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Advokasi Keterbukaan Informasi HGU, yang terdiri dari YLBHI, Eknas Walhi, FWI, KPA, Sawit Watch, Greenpeace, Huma, TUK Indonesia, Auriga, AMAN, Elsam, Jatam.