RUU P-KS #beraniberbicara

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


URGENSI PENGESAHAN HUKUM YANG MENJAWAB KEBUTUHAN PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA

Akhir-akhir ini muncul perdebatan pro kontra RUU PKS, hal ini disebabkan oleh adanya miskonsepsi terkait pasal-pasal tertentu dalam masyarakat.

  • PERLINDUNGAN HAK PEMULIHAN KORBAN 

Kekerasan seksual masih kerap kali dianggap sebatas pelanggaran terhadap norma kesusilaan dalam masyarakat. Hal ini mendegradasi kekerasan seksual menjadi hanya sebatas persoalan moralitas dan tentu tidak sebanding dengan dampak yang dirasakan korban kekerasan seksual. Bukan hanya dampak fisik, melainkan pula gangguan psikologis.
Korban kekerasan seksual pada anak maupun pada orang dewasa, terutama yang mengalami kekerasan seksual yang cukup parah memiliki kemungkinan sebesar 70% untuk mengalami psychological injury atau cedera psikologis.

Indonesia mengalami darurat kekerasan seksual. Menurut data dari Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2019, terjadi peningkatan pelaporan kasus kekerasan seksual sebesar 14%. Sebagai salah satu upaya dalam mengatasi permasalahan tersebut, maka dibuatlah RUU P-KS sebagai payung hukum untuk menangani kasus kekerasan seksual.

Namun tujuan baik tersebut tidak membuat pembahasan RUU P-KS berjalan mulus. Munculnya penolakan dari sebagian elemen masyarakat dan beberapa anggota DPR adalah dampak dari berbagai miskonsepsi seputar RUU P-KS.

Miskonsepsi tersebut sejatinya hanyalah kesalahpahaman terhadap materi yang diatur dalam RUU P-KS. Celakanya penolakan berdasarkan berbagai miskonsepsi tersebut berpotensi untuk membatalkan pengesahan RUU P-KS. Padahal RUU P-KS memiliki urgensi tersendiri untuk mengatasi peliknya kasus kekerasan seksual.

RUU-PKS menjadi jawaban yang tepat dari kekosongan hukum yang ada