Koalisi Masyarakat Sipil Kaltim Tolak Pelemahan KPK

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


Usulan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) kembali bergulir. Upaya revisi UU KPK ini seiring dengan mencuatnya kasus e-KTP yang disinyalir melibatkan mantan-mantan anggota Komisi II DPR-RI.

Jelas ini bukan kebetulan. Digulirkannya kembali revisi UU KPK adalah reaksi balik (feedback) dari orang-orang yang selama ini tak suka dengan keberadaan KPK sebagai pelopor (vanguard) pemberantasan korupsi di Indonesia. Disebut-sebutnya sejumlah nama mantan anggota Komisi II DPR-RI, tentu akan menambah daftar alasan ketidaksukaan lembaga tersebut terhadap KPK.

Namun, digulirkannya wacana revisi UU KPK, atau apapun bentuk pelemahan kepada KPK harus kita tolak. KPK merlukan sokongan luas dari seluruh lapisan masyarakat. Untuk itu, kami dari kelompok Koalisi Masyakarat Sipil (KMS) Kaltim, menyatakan sikap :

Pertama, menolak rencana revisi UU KPK, sebab inti usulan revisi ini mengandung upaya pelemahan sistematis terhadap KPK berupa amputasi kewenangan yang selama ini menjadi mahkota KPK. Melemahkan KPK, bermakna abai terhadap amanah Rakyat Indonesia.

Kedua, meminta kepada Presiden RI, Bapak Joko Widodo dan para anggota DPR-RI, agar tidak membahas rencana usulan revisi UU KPK. Disamping tidak masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas), juga belum ada urgensi perubahan UU KPK.

Ketiga, stop sosialisasi rencana usulan revisi UU KPK yang sedianya dilakukan baik dikampus-kampus maupun ditempat terbuka (public space) diseluruh Indonesia. Agenda sosialisasi ini tak lebih dari sebuah ilusi pelemahan KPK yang berbungkus perubahan.

Keempat, agar KPK lebih berani dan lebih serius menyelesaikan kasus e-KTP dan kasus-kasus korupsi lainnya yang melibatkan elit-elit partai politik, tanpa pandang bulu.

Kelima, menyerukan kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya di Kalimantan Timur agar memberikan sokongan terhadap KPK sebesar-besarnya dan seluas-luasnya. Karena kekuatan terbesar KPK dalam menghadapi tekanan dari para koruptor, adalah Rakyat Indonesia.

Samarinda, 11 Maret 2017

Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) Kalimantan Timur.

(Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI) Fakultas Hukum Unmul, Jatam Kaltim, Naladwipa Institut, Pokja 30, Walhi Kaltim, Pusat Studi Otonomi Daerah dan Desa (PS-ODD) Unmul, Gusdurian Kaltim, Forum Pelangi Kaltim, Lakpesdam NU Kaltim dan Koalisi Dosen Unmul)



Hari ini: Herdiansyah mengandalkanmu

Herdiansyah Hamzah membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "Jokowi : Masyarakat Sipil Kaltim Tolak Pelemahan KPK". Bergabunglah dengan Herdiansyah dan 29 pendukung lainnya hari ini.