Petisi ditutup

@Jokowi, Jangan Gencet Rakyat Kecil Yang Memilihmu (Blunder PTKP & Redline Impor Borongan)

Petisi ini mencapai 1.666 pendukung


Yth. Pakde Jokowi, Presiden RI

 

Pilpres yang lalu, pakde tidak ragu mengaku wajah ndeso. Mungkin pakde ini gubernur DKI pertama yang tidak malu masuk gorong-gorong. Pakde pintar memanfaatkan momentum, ketika rakyat begah menyaksikan arogansi elit. Karena pilpres itu perebutan suara rakyat, dan mayoritas rakyat itu kalangan jelata, banyak orang memilih pakde dengan harapan semoga yang ndeso ingat dengan sesama orang ndeso. Banyak perkembangan positif sejak pakde memimpin negeri ini. Teroris dibasmi. Narkoba dibabat. Koruptor terus diburu. Rakyat berdiri di belakang pakde. Teringat awal-awal pemerintahan, gaya blusukan pakde pun sempat ditiru oleh beberapa menteri. Seakan kalau belum blusukan, berarti belum kerja.

 

Namun harapan menuju Indonesia yang lebih baik ini tiba-tiba buyar sejak reshuffle yang lalu. Sebenarnya unek-unek ini bermula dari kasus yang menimba teman saya. Dulu sekantor, sebelum dia memutuskan mengibarkan “benderanya” sendiri. Produk-produk yang dijual, sebagian didatangkan dari China dengan cara borongan, cara yang pakde sebut ilegal dan sedang diberantas. Malam itu dia curhat demikian lama, saya justru bela pakde habis-habisan.  Ya salah sendiri, kenapa berdagang dengan cara yang tidak patuh aturan. Sampai akhirnya liputan6.com* memaksa mata saya melek. Maklum, manusia selalu meremehkan musibah yang menimpa sesamanya. Baru melek, ketika bahaya berbalik arah mengancam dirinya.

 

*baca http://bisnis.liputan6.com/read/3028822/sri-mulyani-bakal-ubah-penerapan-batas-gaji-bebas-pajak

 

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak berkeinginan menjalankan PTKP yang disesuaikan dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang berlaku di daerah.

 

"Dibanding negara ASEAN, PTKP kita yang paling tinggi, walaupun pendapatan per kapita kita relatif lebih rendah dari Malaysia, Thailand, bahkan dengan Singapura sekalipun. Indonesia menerapkan PTKP yang tinggi," Sri Mulyani menjelaskan.

 

Besoknya, saya ngopi semalaman dengan teman itu, topiknya jelas, kebijakan pakde dan SMI. Baginya kiamat, sehubungan pemblokiran impor borongan. Bagi saya meresahkan, sehubungan wacana pemajakan berbasis UMP. Jumlah importir ilegal disebut-sebut (hanya) 5% atau sekitar 1.500, dan golongan ini pakde ingin berantas. Kabar baik pakde, mereka semua sekarang ini koma menuju tewas. Masyarakat, ya seperti sikap saya juga sebelumnya, ada yang nyumpahin importir-importir itu, ada yang bersyukur dan mendukung pakde. Kapan lagi Indonesia mau bersih. Masalahnya adalah, masyarakat Indonesia itu suka latah, gegabah, padahal tidak tahu duduk permasalahannya keseluruhan. Mereka itu tidak mengerti mata rantai distribusi. Dan mungkin belum pernah mendengar “langit dan bumi diciptakan oleh Tuhan, selebihnya made in China”.

 

Kepada mereka, saya pertanyakan, dari mana wajan, kompor, rice cooker, sendok, garpu, piring, gelas, segala peralatan masak yang mereka pakai? Selanjutnya, dispenser, kulkas, mesin cuci, kran, selang, mop, tv, dvd player, sound system, lampu, kabel listrik, laptop, hp, charger, powerbank, flashdisk, meja, kursi, bantal, guling, sprei, sandal, sepatu, kaos kaki, baju, celana, sisir, bahkan sampai wilayah privat, seperti anting, celana dalam, BH. Buatan Indonesiakah, atau buatan China? Pakde sendiri coba tanyakan kepada ajudan, dasinya dari mana. Kalau Kaesang punya pacar, coba tanyakan jepit rambutnya dari mana. Kalau pas punya anjing, tanya kalung anjingnya buatan mana. Mungkin bukan made in China-nya yang pakde permasalahkan (atau mungkin juga iya, untuk melindungi produsen lokal) melainkan prosedurnya. Saya sebutkan sedikit rincian ini untuk menyadarkan masyarakat, bahwa produk-produk China telah memasuki semua sendi kehidupan kita, baik di rumah maupun di tempat usaha, bahkan menyokong produsen-produsen lokal yang kita andalkan.

 

Sekarang kita berhitung. Ambil contoh dvd player, USD 15 CIF Priok. Kontainer 20 feet bisa menampung 4.000 unit (termasuk kardus). Ongkos clearance borongan Rp 70.000.000 atau Rp 17.500 per unitnya. Dapat diperkirakan, modal per unit sekitar Rp 220.000. Masuk akal bila unit sampai di tangan pembeli dengan markup 100% menjadi Rp 440.000. Itu pun keuntungan bagi toko masih tergolong kecil, mengingat jalur distribusi berlapis. Nah, bagaimana jika mengikuti prosedur resminya? Bayar bea masuk, Pph, Ppn, berkas LS, termasuk clearance, total-totalnya sekitar 50%. Maka, modalnya menjadi Rp 300.000 atau sampai di tangan pembeli dengan harga Rp 600.000. Terjadi lonjakan inflasi sekitar 40% bahkan 50% jika produk tersebut memerlukan perijinan seperti BPOM, SNI, dsb. Ini di level kelas kakap. Bagaimana di level kelas teri seperti para online seller? Tidak tanggung-tanggung, lonjakan inflasinya bisa mencapai 80%. Sepatu yang sebelum lebaran masih dipatok harga Rp 250.000 sebentar lagi akan naik menjadi Rp 450.000. Siapa yang mau beli? Dengan demikian, pemain kelas teri dipastikan akan tewas. Apalagi jika dihadapkan dengan syarat perijinan seperti BPOM, SNI, dsb. 

 

Kita sampai pada perdebatan bea cukai. Betulkah inflasinya akan setinggi itu? Bukankah banyak produk China bisa dibebaskan dari bea masuk, mengingat perjanjian Asean – China FTA? Masalahnya, orang pajak dididik untuk selalu mempertanyakan pelapor. Kalau bisa dikenai pajak, kenapa harus dibebaskan? Pelapor pun mengantisipasi sepak terjang tersebut dengan undervalue Invoice. Terjadilah pertarungan abadi seperti ini, yang entah dimulai sejak kapan di negeri ini. Banyak barang yang seharusnya tergolong bebas bea, toh diwajibkan membayar bea normal karena alasan ini dan itu. Dan jika menurut pendapat, sekali lagi, menurut pendapat petugas BC, patut diduga bahwa Invoice tersebut undervalue, maka dikeluarkanlah notul (alias denda). Teorinya, notul dapat disanggah. Namun faktanya, lebih baik dibayar ketimbang barang tidak keluar. Persidangan notul bukan sebentar. Atas spec, jumlah, dan Invoice yang sama, jika petugas yang lalu mengeluarkan notul Rp 100 juta, kita tidak bisa mempertanyakan, kenapa sekarang dikeluarkan notul Rp 200 juta, karena mereka menganggap adalah hak tiap-tiap petugas mempunyai penilaian berbeda. Menurut Anda, konyol tidak? Bagaimana menilai sebuah Invoice itu undervalue? Jika kebetulan sial, ada petugas yang akan membandingkan harga dari pabrik di China dengan harga di sembarang toko di Indonesia, untuk kemudian mengatakan bahwa harga di Invoice adalah undervalue. Menurut Anda, bodoh tidak? Paling sial, jujur pun tetap dianggap undervalue!

 

Teman saya bercerita, tidak kalah konyolnya di urusan BPOM atau SNI. Untuk produk impor, pengurusan SNI bisa menelan biaya hingga Rp 200 juta. Berlaku hingga rentang waktu tertentu, misalnya 6 bulan. Acaranya, Anda mengajak beberapa petugas untuk inspeksi pabrik. Nah, yang tidak lucu, kata teman saya, masing-masing mesti diberi uang saku, sampai di pabrik nggak ngapa-ngapain, ujung-ujungnya seorang petugas bisik-bisik (misalnya) “Pak, atasan saya minta sepeda yang modelnya itu 2 unit.” Nah, bagaimana caranya merekam kejadian sekonyong-konyong itu? Kedua, bisik-bisik selalu diwakilkan orang lain, bagaimana membuktikannya? Iya kalau murah, lah pas mintanya sepeda yang seharga 30 juta, gimana? Pakde, sampai kapan negara tidak mampu membersihkan manusia-manusia seperti itu? Kalau pas inspeksi ke Belanda, dan kebetulan ada bule di pabrik itu yang mengerti bahasa Indonesia, apa tidak jadi viral dan mempermalukan badan SNI Indonesia?

 

Ke depannya, teman saya menempuh jalur resmi. Dia mulai mengurus API, NIK, dan seterusnya. Jika dikuasakan biro jasa, 10 jutaan kalau tidak salah. Yang membuatnya jengkel adalah, untuk mengurus modul PIB (semacam software untuk mengakses bea cukai) harus mondar-mandir Rawamangun – Yos Sudarso beberapa kali. Padahal, seharusnya 2 kali sudah bisa beres. Penyebabnya, info hotline di BC Rawamangun tidak konsisten dengan info hotline di EDI Yos Sudarso. Kedua, ada prosedur di tengah-tengah yang mengharuskannya balik ke Rawamangun hanya untuk mengambil kode aktivasi. Konyol sekali. Tapi yang membuatnya paling keberatan adalah, harga modul PIB yang dipatok nyaris Rp 20 juta. 

 

Saya ceritakan semuanya itu, agar pakde ingat kembali (karena saya yakin pakde sudah tahu) bahwa petugas-petugas frontliners level bawah di pemerintahan, tidak terkecuali pajak, bea cukai, perijinan, masih dijejali (artinya banyak, pakde) dengan orang-orang yang bodohnya sulit dimaklumi oleh kami masyarakat umum. Contoh-contohnya sudah dituliskan di atas. Apakah petugas-petugas di hotline itu tamatan SMA ya pakde? Maklum, bukan negara kaya. Tapi kalau petugas di Priok yang sekali ketok notul bisa ratusan juta, apakah cocok kursinya diduduki orang-orang bodoh, pakde? Kasihan importir yang memang mau jujur! Percuma pakde nyari menteri sampe ke pelosok dunia, kalau team-nya cuma dididik seperti itu. Perlu berapa tahun untuk menyiapkan team yang cerdas? Keburu pilpres lagi, pakde.

 

Terus terang, saya ingin mengikuti jejak teman saya itu. Maunya jadi pengusaha, sampai kapan mau kerja ikut orang. Saya sudah nabung dikit-dikit. Ya namanya manager, berapa sih yang terkumpul, kalau bisa 100 juta sudah bagus. Berhubung dulu 1 kantor, ya mungkin nasib saya tidak jauh-jauh dari teman saya ini. Palingan beda produk. Tapi yang bikin saya ngeri, kalau sudah nyebut istilah perijinan, ya seperti yang saya tulis itu, 20 juta, 200 juta, kok sepertinya tabungan saya gak ada artinya. Belum mulai saja sudah keok, pakde. Angka-angka itu jelas upil di mata bos besar, tinggal spread saja dengan 10 kontainer produk yang diimpor, sudah tidak ada artinya, lah saya? Apakah pakde yakin, SNI yang diterapkan di Indonesia dengan segala sistem di belakangnya, bisa dipertanggungjawabkan secara etika bisnis, dan yang lebih penting secara moral?

 

Mereka yang nyumpahin importir borongan itu gagal paham, bahwa korban sebenarnya adalah mereka sendiri, sebentar lagi. Kalau nanti harga dvd player naik dari Rp 440.000 menjadi Rp 600.000, kalau nanti harga sepatu di bukalapak dari Rp 250.000 menjadi Rp 450.000, kalau nanti harga laptop dari Rp 3 jutaan menjadi Rp 5 jutaan, ya jangan kaget dan marah dong, kan situ maunya resmi? Bapak-bapak yang hendak membelikan laptop untuk putra-putrinya, terpaksa harus gigit jari, karena tabungan baru cukup 2-3 bulan lagi. Ketika KHL naik namun gaji tetap tidak berubah, bahkan mulai diincar pajak, barulah orang sadar bahwa dirinya semakin miskin dan ikut jadi korban, yang tersingkirkan bukan hanya importir ilegal! Masyarakat baru menyadari, bahwa hidup mereka sehari-hari ternyata dikelilingi barang-barang ilegal. Mereka sungguh menikmati spec barang ilegal, design barang ilegal, harga barang ilegal. Karena lebih menguntungkan ketimbang barang resmi maupun lokal, sesuai kesanggupan mereka.

 

Sebenarnya, importir kelas teri yang menggunakan jasa forwarder borongan adalah korban pertama. Sementara proses impor dengan segala syaratnya yang bertele-tele dianggap memusingkan, tentu saja mereka memilih tawaran yang disodorkan forwarder borongan, karena semua forwarder borongan pasti mengatakan legal. Kedua, masyarakat memilih barang-barang ilegal karena more value for money ketimbang buatan lokal (jika ada). Bila pakde bermaksud melindungi produsen lokal dengan cara seperti ini, betulkah efektif? Produk lokal yang tidak memiliki nilai jual, tetap tidak akan mampu memikat hati konsumen. Film spiderman yang baru rilis, menggambarkan dengan gamblang : “If you can do nothing without it, then you do not deserve it” Selanjutnya, jika tekanan ini dimaksudkan supaya harga produk lokal lebih kompetitif, itu tidak akan bertahan lama. Hidup kita sudah dikepung barang-barang China, tekanan ini akan membuat KHL naik. Giliran buruh akan menuntut peningkatan upah. Pada akhirnya, harga barang lokal pun akan ikutan naik juga. 

 

Jika ini adalah persaingan kelas kakap, serangan mendadak ini sukses membuat banyak importir dan forwarder gulung tikar. Pemain besar, saya pikir mereka sebatas kesal saja, sekarang kipas-kipas liburan ke luar negeri. Diblok ya sudah, lenyap dari pasaran. Scarcity mulai terjadi di mana-mana. Asemka, Glodok, Mangga Dua, Tanah Abang. Efeknya dari Sabang sampai Merauke. Permisi mau tanya, kalau spare part truk mulai langka, apa yang akan terjadi dengan logistik dan distribusi? Kalau spare part mesin jahit mulai langka, apa yang terjadi dengan UKM konveksi lokal? Kalau spare part mesin mulai langka, apa yang terjadi dengan industri besar? Dan terakhir, ketika dwell time jadi berlarut-larut seperti sekarang ini, sampai yang impor resmi pun sulit keluar, apa yang akan terjadi pada ekonomi nasional? Jika pakde menguji hukum supply and demand, akibatnya harga bisa jadi brutal. Bola salju itu, jika sudah menggelinding, yakinkah pakde bisa membendungnya di tengah jalan? Pakde, bola salju yang kepalang besar, sanggup menjatuhkan Soeharto*.

 

*baca http://www.aktual.com/kondisi-perekonomian-seperti-tahun-1997-sinyal-jokowi-bakal-turun-di-tengah-jalan

*baca http://news.detik.com/kolom/d-3566937/penurunan-daya-beli-dan-phk-massal 

 

Ijinkan saya menuliskan beberapa saran, mohon pakde pertimbangkan masak-masak :

 

1. Sudahi pembangunan berbasis ambisi, pada akhirnya terjebak hutang yang tidak realistis*. Seseorang harus membayar hutang tersebut. Pakde hanya tanda tangan. Negara hanya instrumen. Siapa lagi kalau bukan seluruh bangsa Indonesia yang harus membayarnya. Ibarat seorang ayah yang tidak mampu menyekolahkan anaknya ke luar negeri. Namun ia bersikeras mengirim anaknya, dengan alasan takut ketinggalan, karena anak-anak orang lain disekolahkan di luar negeri. Akhirnya sang ayah memaksakan diri dengan berhutang ke sana kemari. Setelah anaknya tamat sekolah, sang ayah meminta anaknya berbakti dengan cara mengambil sebagian penghasilannya, untuk membayar atau mencicil hutang.

 

Pakde bilang, masa depan bukan dimenangkan oleh negara maju atau kaya, melainkan negara yang cepat. Jika pakde terobsesi bangkitnya sang naga, padahal sewaktu Indonesia merdeka juga sama-sama mlarat, itu berarti pakde lupa 1 hal, dan satu-satunya yang tidak dimiliki oleh Indonesia : ”menyambung hari ini dan masa depan itu memerlukan kesinambungan”. Kemajuan dan kekayaan yang sekarang dinikmati oleh China itu bonus. Kecepatan itu penting, namun tanpa kesinambungan, infrastruktur yang dikebut ini akan menyebabkan kebangkrutan. Politik kita ini bak panggung Baratayuda. Oposisi mati-matian menjegal pakde. Apabila nanti ganti presiden, seluruh kebijakan seperti ajang balas dendam, semua sok pintar dan mengganti peraturan. Selanjutnya kemenangan oposisi tidak berlangsung lama, dan begitu seterusnya. Saya angkat jempol kalau pakde tidak mau kalah dari China. Tapi coba jelaskan kepada kami, bagaimana soal kesinambungan pembangunan negara ini?  

 

*baca http://finance.detik.com/infografis/d-3563487/utang-pemerintah-dari-zaman-ke-zaman

 

2. Sudahi pembicaraan dan perburuan pajak yang tidak habis-habisnya*. Pakde, mulainya dari Tax Amnesty. Masih ingat, betapa sinisnya pergunjingan jebakan batman? Namun kita menyaksikan, rakyat pada akhirnya mempercayai itikad pemerintah. Sayang, kepercayaan itu hancur dalam sekejab, ketika muncul keinginan memeriksa peserta Tax Amnesty (yang hanya melaporkan sebagian hartanya). Tentu saja pemerintah tidak salah dalam koridor itu. Tapi itu jauh dari sikap bijak. Seakan pemerintah masih tidak puas dan ikhlas dengan deal yang sudah disepakati bersama. Seandainya setoran masih kurang, ya periksa saja mereka yang tidak ikut Tax Amnesty, titik sudah. Selain itu, ada wacana untuk memajaki tanah yang menganggur. Selanjutnya, ada wacana menyisir rekening-rekening di atas Rp 200 juta, sebelum akhirnya direvisi menjadi Rp 1 milyar. Dan terakhir, keinginan memajaki karyawan dengan gaji di atas UMP. Ada apa SMI? Rakyat tidak habis-habisnya disodori kewajiban pajak dengan segala konsekuensinya.  

 

Negara semestinya menumbuhkan harapan dan kecintaan rakyatnya. Agar setiap orang bersemangat mengisi hari-hari dengan kerja meraih mimpi. Bukan malah menebar aura yang menimbulkan kelesuan pelaku-pelaku ekonomi. Pemerintah mempertontonkan kerakusan mencari cela-cela mengejar pajak. Bagi pengusaha, petugas-petugas DJP yang mentrackdown WP, dapat disejajarkan dengan perburuan yang dilakukan oleh Densus 88, di mata teroris. Sama-sama mencekam. Tidak peduli pengusaha itu taat pajak atau tidak. Fakta itu sendiri sudah sangat mengusik ketenangan berbisnis. Lantas, pemerintah kebingungan, mengapa sudah 14 paket kebijakan ekonomi digelontorkan belum juga berbuah manis? Karena sementara menko perekonomian mencari akal, iklim usaha dirusak oleh menkeu yang semata-mata memikirkan targetnya sendiri. Tidak ada sinergi / harmoni kerja!

 

*baca http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3502034/pengusaha-heran-sudah-ikut-tax-amnesty-kok-masih-diperiksa

*baca http://ekonomi.kompas.com/read/2017/01/23/192604526/tanah.nganggur.akan.dikenai.pajak.progresif

*baca http://ekonomi.kompas.com/read/2017/06/05/154620426/ada.2.3.juta.rekening.di.atas.rp.200.juta.wajib.lapor.ke.ditjen.pajak

 

3. Ciptakan iklim usaha yang melegakan, dorong kembali daya beli masyarakat*. Sebenarnya pajak apa yang hendak dibidik, di tengah-tengah ekonomi yang lesu seperti sekarang ini? Mengapa kemenkeu tidak bisa menahan nafsu, sejenak tutup mulut dan bersama-sama memikirkan bagaimana menggairahkan roda perekonomian? Misalnya : (strongly suggested, pakde)

 

- Longgarkan batas PTKP menjadi Rp 10 juta, berikan kesempatan kepada lebih banyak orang untuk menikmati betapa manisnya hidup di Indonesia (spending akan meningkat). Mengungkit dan membandingkan PTKP Indonesia yang tergolong tinggi di ASEAN, seolah kurang legowo menyaksikan masyarakat enjoy life. Kualitas hidup seperti apa yang bisa didapat dari UMP, kok masih harus dipajakin? Mungkin menterinya perlu bertukar posisi dengan buruh, supaya tahu rasanya hidup dalam keterbatasan. Daripada memungut pajak yang disetor dengan berat hati, mengapa tidak mencari cela-cela memungut pajak dari spending masyarakat? Orang relatif lebih ikhlas membayarnya. Misalnya, peninjauan pajak hiburan (dugem, bioskop). Negara harus mulai meninggalkan mindset konvensional.

 

- Longgarkan batas PKP usaha perorangan menjadi Rp 6 milyar.

 

- Longgarkan batas PKP badan usaha menjadi Rp 12 milyar. Kedua revisi ini diperlukan, untuk menunjukkan perhatian pemerintah terhadap perkembangan usaha. Kalau petugas-petugas DJP matanya berbinar-binar asal melihat CV atau PT, gimana bisa berkembang?

 

*baca http://bisnis.liputan6.com/read/3033619/buruh-tolak-sri-mulyani-ubah-batas-gaji-bebas-pajak

*baca http://www.kompasiana.com/mulyady1688/10-peringkat-indonesia-di%20dunia_54f934b0a333112c048b4a1a

*baca http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3406133/sri-mulyani-konsumsi-masyarakat-masih-jadi-pendorong-ekonomi-ri

*baca http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3570122/ekonomi-tumbuh-tapi-daya-beli-turun-begini-penjelasan-darmin

*baca http://finance.detik.com/bursa-valas/3566873/sepinya-glodok-dan-mangga-dua-bikin-investor-asing-was-was

*baca http://www.kaskus.co.id/thread/597165f3d89b09d3278b4568/daya-beli-rakyat-turun-ini-nasehat-untuk-jokowi-cobalah-jujur

 

4. Segera ganti Satgas Impor dengan Tax Amnesty Impor s/d Desember 2017*. Pakde, saat ini ada ribuan kontainer yang nasibnya terkatung-katung, apakah mau dibuang ke laut? Semuanya itu pasti gagal clearance jika dipaksakan, karena tidak siap dokumen resmi. Ibarat penggusuran, pemda langsung datang, menyalahkan penduduk yang sudah berpuluh tahun tinggal di situ (padahal membayar pungutan) selanjutnya mengusir mereka, boro-boro diberi tahu dulu dan direlokasi ke rusun. Kalau bicara legal atau ilegal, ya pemerintah berhak saja meratakan semua hunian ilegal, kenapa harus direlokasi ke rusun? Karena kita bicara perikemanusiaan. Impor borongan atau ilegal mesti diberantas, itu betul, malahan harus segera. Tapi atas dasar perikemanusiaan, berikanlah waktu tenggang. Waktu untuk semua pihak berbenah. Tidak pantas memaksakan perubahan sekejab, padahal sistem dan SDM yang dimiliki pemerintah sendiri belum siap mengantisipasinya. Sekali lagi, contoh-contohnya tersebar di tulisan ini. Penegakan hukum seharusnya memperhatikan azas kemanusiaan (jika pemerintah sendiri tidak ingin dicap mengabaikan Pancasila). Lakukan dengan cara-cara yang beradab, apalagi ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Jika tidak, kesannya kejar setoran secara vulgar. Kalau pemerintah menyatakan siap, sistem apa (seumpama rusun penggusuran) yang sudah dipikirkan pemerintah untuk menjaga kelangsungan hidup para importir kelas teri?     

 

Saya asumsikan, yang dimaksud 1.500 importir ilegal itu adalah forwarder borongan. Jika sewaktu lebaran mereka mengirim 3 kontainer, maka ada 4.500 kontainer yang terblokir. Jika tiap kontainer mengangkut barang 20-30 pedagang, maka ada 100.000 pedagang yang digantung nasibnya di situ. Jika tiap pedagang memiliki jaringan 10 reseller, maka ada 1 juta reseller mencari makan dari situ. Jika tiap reseller memiliki 2 karyawan saja, maka totalnya ada 3 juta manusia yang bakal terganggu nafkahnya 1-2 bulan ke depan. Jika mayoritas berkeluarga, maka kita sedang membicarakan nasib lebih dari 10 juta rakyat Indonesia. Itu berarti, 5% importir ilegal akan menyeret 5% penduduk Indonesia, sebesar kota Jakarta.      

 

Mereka ini adalah wong cilik yang tidak bisa apa-apa. Mereka bukan penjual narkoba, bukan teroris, tidak meminta negara menghidupi mereka. Mereka hanya bekerja dengan segala daya, dan di pundak merekalah digantungkan masa depan anak-anak, ada suami, istri, orang tua, dan seterusnya. Perut mereka tidak bisa menunggu, setiap hari harus diberi makan. Pakde, lapak mereka bukan di pinggir jalan, tidak menyebabkan macetnya lalu lintas. Lapak mereka adalah jantung dari modern e-commerce. Tanpa online sellers, Bukalapak akan mati, Tokopedia akan mati. Embrio masa depan, yang di negara lain justru disayang, dipikirkan, difasilitasi oleh negara, kok jadi begini. Pakde, apakah semua ini sudah direnungkan?

 

Kita tahu, jaringan narkoba gemar menunggangi impor borongan. Untuk semua hal yang benar dan arif dijalankan, rakyat pasti di belakang pakde kok. Siapa yang pakde ingin selamatkan dari narkoba dan radikalisme, anak-anak bukan? Begitu pun jutaan anak-anak ini, pakde. Sebagian importir kelas teri membeli barang dagangan menggunakan pinjaman dari bank. Sedangkan forwarder borongan yang ngakunya legal, mungkin sekarang ini pada kabur semua. Atau pasang badan, bersembunyi di balik alasan force majeur. Membuang ribuan kontainer sama saja dengan membuang uang dari bank-bank di Indonesia. Kredit macet bakal terjadi di mana-mana. Kredit mikro biasanya tanpa agunan. Bank tidak bisa menyita apapun selain mengerahkan debt collector untuk menggertak. Tapi bukan itu masalahnya. Banyak anak-anak terpaksa putus sekolah. Mereka akan mengalami mental illness, karena orang tuanya mengalami duluan, urat nadi penghasilannya diputus mendadak. Bukankah kesulitan hidup mudah menyeret anak-anak itu ke dalam pusaran narkoba dan radikalisme? Apa efek domino ini tidak terlalu mahal, pakde? Mengapa tidak meneruskan sukses Tax Amnesty saja?

 

TA Impor lebih bermanfaat ketimbang Satgas Impor, dengan tenggat hingga (misalnya) akhir 2017. Gunakan screening narkoba tanpa mengorbankan dwell time, misalnya anjing pelacak. Lupakan polemik dokumen, ga bakal nyambung. Yang namanya borongan, ya pasti cacat dokumen. Yang biasa ngurus resmi saja, kalau dicari-cari salahnya gampang kok, apalagi ini borongan. Bagaimana seandainya TA yang lalu diberikan syarat, pemerintah hanya akan mengampuni, asalkan peserta melampirkan dokumen lengkap dari mana semua hartanya berasal. Pasti jadi dagelan, pasti gagal total. Orang mau nyadar, mau bayar, kok malah dibikin ribet. 

 

Biarkan yang non lartas dan lartas ringan lewat. Sekarang negara maunya berapa. Sebaiknya bukan berdasarkan HSCODE. Antrian panjang dan kekacauan kok diselesaikan dengan HSCODE. Itu nanti mulai Januari 2018, baru tanpa ampun. Sekarang tetapkan bea masuk peralihan sesuai golongan barang. Garmen sendiri, toys sendiri, dsb. Atau BM tunggal, misalnya 1,5%. Sehingga total komponen BM, PPH, PPN ~ 15%. TA yang lalu, prinsipnya juga suka-suka pemerintah kok, berapa % dendanya. Yang penting masuk akal. Apa jadinya bila waktu itu orang dipaksa membayar sesuai peraturan yang berlaku? Ya bukan amnesty itu namanya, dan masyarakat juga bakal ogah mendatangi kantor pajak. 

 

Bagaimana dengan undervalue? Namanya TA, ya kesampingkan undervalue. Pakde, sewaktu TA yang lalu, mengapa menerapkan self-assestment? Punya rumah 3M, ditulis hanya seharga Rp 50 juta. Kalau kemarin SMI bisa tutup mata, kenapa sekarang tidak? Jangan pura-pura tidak tahu. Apa sekarang harta yang sudah dilaporkan mau diobok-obok lagi? TA Impor dimaksudkan untuk membereskan kesalahan (dengan tebusan yang terjangkau) sebelum memulai era yang baru. Lima bulan ini bisa menjadi pembelajaran kedua.

 

*baca http://www.tribunnews.com/bisnis/2017/07/12/pembentukan-satgas-penertiban-impor-dipertanyakan

*baca http://www.tribunnews.com/regional/2017/07/23/makin-parah-banyak-kontainer-impor-menumpuk-di-tpks-tanjung-emas-semarang

 

5. Segera wujudkan INSW (Indonesia National Single Window) yang holistik. Konsep ini bagus dan sedang berjalan, namun masih belum selayaknya. Salah satu penyebab suburnya impor borongan, yaitu ribetnya prosedur / perijinan impor resmi. Padahal, jika pakde googling, kebanyakan importir ilegal itu mendukung jalur resmi kok, termasuk yang kelas teri. Siapa sih yang suka dikejar-kejar? Hingga Januari 2018, ada cukup waktu bagi pemerintah untuk mewujudkan INSW yang efisien, tanggap, simple. Ruwet tidaknya struktur, tergantung konseptornya. Mengapa perlu SIUP dan TDP. Sudah pegang API, kenapa ada NIK. Semua harus ada tujuan yang jelas. Hapuskan redundansi. Buktikan sinergisme antar lembaga. Seluruh kementerian dan dinas yang terlibat dalam sistem HSCODE, diwajibkan mengutus wakilnya berada dalam 1 atap dan bisa menerbitkan perijinan secara langsung. Atau 2 hari kerja, atau 7 hari, atau 30 hari, tidak masalah, asalkan ada alasan yang masuk akal mengapa perlu sekian lama. Selanjutnya, persilakan masyarakat menilai dan mengevaluasi. Intinya, persiapkan segala sesuatunya secara matang, barulah tegakkan peraturan dengan tegas. Ini baru namanya pemerintah yang bijaksana.

 

Kita bukan sedang membicarakan pemberantasan (oknum-oknum) “mafia” di tubuh bea cukai, karena membereskan kanker stadium 4 bukan perkara mudah. Namun paling tidak, ketika pemerintah bisa sekonyong-konyong menagih kewajiban legal, sebaliknya rakyat juga bisa menagih haknya. Ke mana saja pemerintah selama 3 tahun ini? Harapan yang digantungkan kepada pemerintah bukanlah soal urus mengurus KTP atau SIM jadi mudah, melainkan sertifikasi produk seperti BPOM atau SNI menjadi sederhana, cepat, dan murah (hebat kalau pakde bisa). Sebagaimana sekarang serius mengobrak-abrik importir ilegal, dengan keseriusan yang sama, seharusnya 3 tahun itu lebih dari cukup untuk membereskan sistem dan SDM yang ada. Urusan pajak, hotlinenya tanggap sekali. Giliran masyarakat ingin mengakses kementerian dan dinas terkait usaha, hotlinenya membuat frustrasi. Apakah ketimpangan sedemikian pantas, pakde? Mengapa BPOM, SNI, dan sejenisnya, tidak bisa diselesaikan dalam hitungan hari saja?

 

Ada contoh yang patut disimak dari Kaskus, saya temukan kasus seperti sbb.

[ Jadi ane ada project dan membutuhkan bulu merak sintetis. Karena penjual di Indonesia jarang dan harganya mahal. Ane putusin untuk impor dari China (via aliexpress). Proses pembayaran dan pengiriman berjalan sesuai harapan (ane udah beberapa kali impor elektronik untuk keperluan sendiri) tapi begitu sampai Indonesia, eng ing eng, ane dapet surat cinta dari kantor bea cukai area ane.

Dalam surat tersebut, dinyatakan bahwa barang ane termasuk dalam barang larangan (LARTAS? ane baru tau ketika baca thread ini) dengan HS Code 67010000. Berikut uraiannya dari database bea cukai.

Quote : Kulit dan bagian lainnya dari unggas dengan bulu atau bulu halusnya, bulu, bagian dari bulu, bulu halus dan barang terbuat dari padanya (selain barang dari pos 05.05 dan pena bulu angsa serta bulu lepas olahan).  

Di surat juga dijelaskan mengenai perizinan yang dibutuhkan, dan Instansi yang terkait dengan perizinan adalah Karantina Hewan di Badan Karantina Pertanian Indonesia.

Yang ane bingung adalah, barang kiriman yang ane impor adalah bulu sintetis, dan bukan berasal dari hewan. Kira2 ane perlu ambil langkah apa ya gan? Apakah menghubungi instansi terkait atau ke kantor bea cukai? Makasih gan. Maaf panjang lebar hehe. ]

 

Jika produk itu memerlukan ijin Karantina Hewan, apa kata dunia? Jika pejabat terkait menyatakan petugas BC tersebut keliru, menarik untuk kita pertanyakan, kenapa bisa terjadi? Petugas tidak baca teliti, kerja sembarangan, atau bagaimana? Apa yang Anda harapkan dari keterbatasan pendidikan, sementara menghadapi antrian panjang? Nah, oleh karena itulah, keputusan HSCODE yang final seharusnya diserahkan kepada petugas di gedung INSW, jika terjadi keraguan seperti ini. Sekaligus di sana langsung urus perijinan yang diperlukan (jika disyaratkan). Kalau pengurusan semudah ini, siapa yang mau ilegal? Tidak perlu calo, tidak perlu biro jasa. Pakde, buatlah masyarakat dengan akal sehatnya sendiri memutuskan, lebih baik memilih jalan yang resmi daripada ilegal, bukan?

 

HSCODE itu sendiri adalah sebuah sistem yang kompleks. Kasus-kasus di lapangan juga tidak kalah kompleksnya. Memberikan wewenang final kepada petugas lapangan adalah kebijakan yang naif, ceroboh, mau gampangnya saja, dan tidak peduli terhadap masyarakat.

 

BPOM dan SNI pun bisa dibikin cepat dan mudah. Jangankan inspeksi pabrik, bahkan sample pun tidak diperlukan! Jika pabrik sudah (pernah) mengurus, atau bisa menunjukkan sertifikasi yang serupa, misalnya dari Eropa atau USA, saya rasa tidak ada alasan untuk tidak memberikan SNI juga. Pakar-pakar yang dimiliki Indonesia dididik dari sana kok, kecuali kita mau sok pintar sendiri. Demikian juga dengan sertifikasi HALAL. Sertifikasi halal yang dikeluarkan otoritas Australia, mestinya bisa diterima di Indonesia. Dengan begitu, banyak biaya, tenaga, dan waktu dari kedua belah pihak bisa dihemat.  

 

6. Turunkan besaran Bea Masuk, PPH, dan PPN.  Dikarenakan masih banyak fixed dan variable cost yang mesti dibayarkan, agar barang pada akhirnya keluar dari pelabuhan. Ini adalah alasan kedua, mengapa banyak importir akhirnya memilih borongan. Selain karena besaran pajak impor itu sendiri memang tidak cocok dengan kondisi Indonesia sebagai negara berkembang. Jikalau SMI membandingkan, bahwa PTKP di Indonesia termasuk tinggi di ASEAN, maka kita pun bisa mempertanyakan, mengapa pajak impor di Indonesia lebih tinggi dibandingkan (misalnya) Malaysia yang lebih makmur. Average Duty di Malaysia adalah 5.74% dengan PPN sebesar 6%. Sedangkan Average Duty di Indonesia adalah 10.8% dengan PPN sebesar 10%. Hampir 2x lipat. Benar atau salah, makmur atau susah, relatif bergantung penguasanya. Naik kereta api bisa dipidana, sewaktu era kolonial Belanda.

 

Dibandingkan Malaysia, seyogyanya total pajak impor (BM, PPH, PPN) di Indonesia tidak lebih dari 10%. Dengan angka-angka resmi saat ini, tanpa modal besar ya tidak perlu gaya jadi importir. Nasib importir kaliber LCL 1 m3 di ujung tanduk, menunggu itikad baik dan kepedulian dari pemerintah. Sekali lagi, batas 10% itu bukan untuk kepentingan importir semata, melainkan demi menjangkau daya beli masyarakat. Karena barang-barang yang beredar itu kebanyakan belum diproduksi di Indonesia. Buat apa dipersulit begini?

 

7. Bersihkan mekanisme notul dari unsur pemerasan. Notul dapat disanggah, dengan mengajukan surat keberatan. Penyelesaiannya di pengadilan pajak. Masalahnya, apakah bisa selesai dalam 2 hari? Jika tidak, sebaiknya notul tidak dikondisikan final. Dalam kaitannya dengan no. 5 sebelumnya (INSW) di sanalah tempat yang tepat, untuk mengadu keberatan (menjadi semacam pra peradilan). Keputusan final ditargetkan 2 hari. Mekanisme ini dimaksudkan untuk menghindari pengadilan, mengapa? Biarkan pengusaha fokus memutar uang, jangan diganggu pengadilan, apalagi yang dilawan adalah pemerintah. Kebalikannya, notul dikondisikan final, toh pengusaha biasanya bayar, karena malas ke pengadilan. Nah, pola pikir yang manakah ramah terhadap dunia usaha?

 

Selanjutnya, sistem bonus terhadap notul (yang dikeluarkan oleh petugas BC) sangat merusak citra pemerintah di mata pelaku bisnis impor. Berikut adalah cuplikan komentar seorang netizen yang mengisi petisi terhadap Presiden Jokowi*. Jika demikian, tidak mengherankan mengapa petugas-petugas di lapangan mengambil harga pembanding yang menggelikan. Menterinya gegabah*, mendidik anak buah menjadi bodoh! Kenyataannya, notul sangat subyektif dan rentan abuse of power. Oleh karenanya, sistem ini mudah mengarah pada tindak pemerasan. Jika terjadi dan bisa dibuktikan, ini merupakan suatu bentuk kejahatan. Pemerintah wajib menunjukkan itikad baik dengan menyiapkan hotline aduan yang tanggap dan netral, agar importir mendapatkan keadilan dan petugas tidak semakin liar (sewenang-wenang).

 

*baca http://www.change.org/p/pak-jokowi-red-line-impor-borongan-membahayakan-perekonomian-negara/c?source_location=petition_show

 

[ Saya menandatangani petisi ini dikarenakan kebijakan menteri keuangan kita yg "membabi buta" tanpa melihat dampaknya thd sosial ekonomi, buktinya skrg kami ingin beli obat jantung untuk ortu saja susah, krn banyak importir yg setop import, saya melihat kebijakan Ibu SM seperti gayanya Rizal Ramli mantan menteri, salah satu kebijakan ibu SM yg tdk mendidik adalah, memberikan insentif kpd petugas bea & cukai yg mengeluarkan NOTUL (tambah bayar) sbs 15 % dari jumlah NOTUL tsb, sehingga oknum BC yg tergiur, jd mengabaikan asas keadilan.

Mohon kebijaksaan Bapak Presiden, krn dampak yg ditimbulkan oleh kebijakan Ibu SM, dipersepsikan oleh banyak Rakyat Indonesia sbg arahan dari Bapak Presiden. ]

 

*baca http://ekbis.sindonews.com/read/1146007/33/djp-tak-terima-bonus-seperti-bea-cukai-ini-penjelasan-kemenkeu-1476093412

*baca http://www.suaranews.co/2017/07/ketahuan-deh-sindir-rakyat-indonesia.html

 

Pakde, harap maklum bila saya katrok, seorang tamatan S1 saja. Namun bahasa saya lugas, posisi saya netral, bukan titipan partai politik manapun. Tinggal sekarang pakde menilai, apakah kebijakan-kebijakan SMI perlu diluruskan. Banyak orang seperti saya dan teman saya mulai kaget, pakde yang ndeso itu seakan lenyap. Lantas siapa yang akan menjadi pahlawan kami, kaum ndeso ini? Dikuatirkan, ini bukan soal kekecewaan semata, melainkan kebijakan yang sudah menyakiti hati jutaan pemilih (yang sebentar lagi akan memilih lagi). Patut disimak, komentar-komentar di dinding petisi ini. Pakde, oposisi pasti sudah mengintipnya. Kekalahan biasanya bukan disebabkan serangan dari luar, melainkan gara-gara rontoknya kepercayaan dari dalam. Tidakkah pakde sadari, itulah pesan yang ingin disampaikan sebuah gambar (bukan Soeharto) yang viral di medsos, bertuliskan “Piye, iseh penak jamanku toh?” Apakah oposisi lebih jeli dan tanggap?

 

Saya yakin, pakde pasti sepakat bahwa kemunculan pengusaha kecil dan menengah, berperan besar mengawal laju perekonomian negara. Pakde mendorong kami berani mengambil resiko, jadi pengusaha kecil tidak apa-apa. Tapi menengok high cost barrier seperti ini, usaha seperti apa yang pakde kira mampu saya lakukan? Jadi produsen, ga sanggup kena BPOM atau SNI. Mau impor, ngeri dengar teman saya, pakde. Mau dagang, harga pasti kalah dibanting bos-bos besar. Mungkin saya kurang kreatif, tapi yang paling masuk akal ya jual nasi goreng. Atau MLM, atau agen property, asuransi, atau jasa lainnya seperti motivator. Ini masalah klasik di penghujung umur 30-an. Yang tabungannya pas-pasan, apakah melulu pada jualan kuliner pakde? Belum ada solusi buat jutaan orang seperti saya? Sempat nanya pinjaman bunga 9% di bank pemerintah, tapi diminta jaminan. Lah orang seperti saya mana punya rumah atau mobil? Justru pengen jadi pengusaha biar bisa beli rumah atau mobil. Ada yang namanya kredit mikro tanpa jaminan, tapi plafon cuma bisa dipakai buat dagang mainan keliling kampung. Eh, itu pengusaha juga ya pakde? Sekian dan salam hormat.

 

Catatan :

Bagi pembaca yang tidak ingin membiarkan kesewenang-wenangan ini berlanjut terus-menerus, silakan mendukung dan share petisi ini seluas-luasnya, terutama bagi karyawan dan UKM. Kita tidak tahu apakah pak Jokowi peduli terhadap nasib kita, alih-alih membaca petisi ini. Semoga aib-aib petugas yang sudah disampaikan, bisa menjadi cermin bagi para penyelenggara negara. Apa yang dijalankan, tak seindah yang tertulis, sudah wajar? Bila praktek-praktek kotor masih umum terjadi, mungkin saatnya kita menyadari, semuanya memang disetting seperti itu, atau titipan pihak-pihak tertentu. Karena, asalkan pemerintah mau, pasti bisa membereskannya, sebagaimana ketegasan yang dipertunjukkan ketika menjungkirbalikan jalur impor borongan. Pada akhirnya, nasib orang-orang yang dituliskan pada dinding petisi ini, membuat saya bertanya-tanya, apakah kehidupan warganegara Indonesia mungkin tidak seberharga kehidupan warganegara Amerika. Itulah sebabnya kebijakan-kebijakan seperti ini masih terjadi.

 



Hari ini: Budi mengandalkanmu

Budi Widjaja membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "@Jokowi, Jangan Gencet Rakyat Kecil Yang Memilihmu (Blunder Soal PTKP dan Redline Impor Borongan)". Bergabunglah dengan Budi dan 1.665 pendukung lainnya hari ini.