Desak Presiden Menjalankan Rekomendasi Pansus Pelindo II

0 telah menandatangani. Mari kita ke 500.


Terima kasih kepada Pansus Pelindo II atas kerja kerasnya dalam menyelamatkan gerbang perekonomian nasional. Semoga upaya ini berhasil menegakkan amanat konstitusi dalam tata kelola pelabuhan nasional. 

DPR RI menggelar Rapat paripurna penutupan Masa Persidangan V tahun 2018-2019, Kamis (25/7/2019). Rapat paripurna tersebut menyetujui laporan Panitia Khusus Hak Angket (Pansus) Pelindo II.

Dalam laporannya, Ketua Pansus Pelindo II, Rieke Diah Pitaloka mendesak pemerintah menjalankan rekomendasi Pansus Pelindo, baik itu rekomendasi tahap pertama ataupun kedua. Ada 7 poin rekomendasi pada tahap pertama.

Rekomendasi Pelindo II Tahap Pertama

Pertama, Pansus pelindo II sangat merekomendasikan pembatalan perpanjangan kontrak JICT tahun 2015-2038. "Karena terindikasi kuat telah merugikan negara dengan menguntungkan pihak asing,"

Kedua, meminta Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan penyelidikan atas adanya dugaan conflict of Interest dan manipulasi yang dilakukan oleh Deutsche Bank dalam melakukan evaluasi selaku konsultan dan dalam memberikan pinjaman sindikasi bank luar negeri selaku kreditur.

Ketiga, Pansus Pelindo II sangat merekomendasikan dihentikannya pelanggaran terhadap UU Serikat Pekerja atau Serikat Buruh. Perusahaan juga harus mempekerjakan kembali karyawan yang telah mengalami pemutusan hubungan kerja secara sepihak.

Keempat, Pansus Pelindo II sangat merekomendasikan kepada aparat penegak hukum untuk terus melanjutkan penyidikan atas pelanggaran UU yang mengakibatkan kerugian negara.

Kelima, Pansus sangat merekomendasikan kepada menteri BUMN untuk segera memberhentikan Dirut Pelindo RJ Lino.

Keenam, Pansus Pelindo II menemukan fakta bahwa menteri BUMN dengan sengaja melakukan pembiaran terhadap tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Karena itu, Pansus sangat merekomendasikan kepada Presiden untuk menggunakan hak prerogratifnya memberhentikan Menteri BUMN Rini Sumarno.

Ketujuh, Pansus sangat merekomendasikan Presiden untuk tidak serta merta membuka investasi asing yang dalam jangka panjang merugikan bangsa Indonesia secara moril dan materiil mengancam keselamatan negara dan kedaulatan ekonomi politik bangsa.

Rekomendasi Pansus Pelindo II Tahap Kedua

1. Menteri BUMN terindikasi tidak melakukan tugas dan kewenangannya sesuai UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Pansus mendukung presiden berani menggunakan hak prerogatifnya sebagai kepala pemerintahan dan negara kepada menteri BUMN. 

2. Pansus mendukung presiden berani melakukan terobosan progresif mengembalikan tata kelola BUMN sesuai mandat dan perintah Pasal 33 UUD 1945 khususnya di sektor kepelabuhan.

3. Pansus juga meminta aparat terutama KPK dan Polri melanjutkan penyidikan dan pelanggaran UU yang mengakibatkan negara di Pelindo II. Aparat harus menjatuhkan sanksi pidana kepada siapa pun dari di institusi mana pun yang terlibat. Terutama segera mengambil keputusan hukum terhadap para pihak yang terbukti bersalah dan dinyatakan sebagai tersangka oleh KPK maupun Polri atas beberapa kasus hukum yang terjadi di Pelindo II. 

4. Pansus meminta pemerintah membela nasib pekerja PT Jakarta International Container Terminal (PT JICT). Baik itu yang dipecat maupun dikriminalisasi.

5. Mendesak manajemen Pelindo II segera menyelesaikan kasus pelanggaran ketenagakerjaan dan menghentikan segala bentuk kriminalisasi kepada pekerja Pelindo II maupun anak perusahaan Pelindo II.