Zonasi Bukanlah Solusi

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


                                            Zonasi Bukahnlah Solusi !

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang penting untuk membangun sebuah peradaban di Indonesia. Pendidikan pada hakikatnya adalah usaha dasar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan atau keahlian dalam kesatuan organis harmonis dan dinamais, di dalam dan di luar sekolah. Namun nyatanya Sistem pendidikan di Indonesia saat ini dirasa cukup gila. Jauh berbeda dengan konsep pendidikan yang di ajarkan Ki Hajar Dewantara pada waktu dulu. Apalagi setelah kemunculan kurikulum 2013  Serta ditambah lagi , sekolah sekolah negri yang menerapkan sistem full day pada sistem pembelajarannya .Masalah satu belum selesai  sekarang di tambah lagi dengan masalah  Sistem zonasi pada PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) 2019.

Alasan dari Muhadjir Effendy selaku Menteri pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Jalankan Sistem Zonasi ini , bertujuan  untuk  pemerataan akses pada layanan pendidikan  dan pemerataan kualitas pendidikan dengan menghilangkan dikotomi sekolah favorit dan tidak favorit. Namun nyatanya pemerintah terkesan belum siap dalam menjalankan sistem tersebut karena banyak masalah yang muncul, mulai dari yang tingkat paling tinggi ( provinsi ) hingga tingkat paling dasar ( kabupaten / kota),  setelah di tinjau di lapangan ternyata  ada 9  masalah yang muncul dengan diberlakukannya sistem zonasi ini  :

1.    Penyebaran sekolah negeri yang tidak merata di tiap kecamatan dan kelurahan, sementara banyak daerah yang pembagian zonasi pada awalnya di dasarkan pada wilayah administrasi kecamatan. Akhirnya banyak peserta didik yang dekat rumahnya tidak ada sekolah negri , tidak dapat memiliki hak yang sama untuk  masuk sekolah negri.

2.    Ada calon siswa yang tidak terakomodasi, sehingga tidak terakomodasi, dan menyebabkan tidak bisa mendaftar ke sekolah manapun. Sementara ada sekolah yang kekurangan siswa, karena letaknya jauh dari pemukiman penduduk seperti kasus di 12 SMP di Solo, Jawa Tengah atau di 53 SMP di Jember, Jawa Timur.

3.    Orangtua mengantri dari shubuh hingga malam di tempat tempat yang menjadi wadah aduan kesalahan sistem ini ( di dinas pendidikan kota Surabaya  ) , orang tua harus meninggalkan pekerjaannya demi mengurus permasalahan anaknya .

4.    Minimnya sosialisasi sistem PPDB ke para calon peserta didik dan orangtuanya, sehingga menimbulkan kebingungan. Sosialisasi seharusnya dilakukan secara terstruktur, sistematis , massif dan melibatkan orang tua pendidik agar orang tua juga memahami sistem zonasi tersebut .

5.    Masalah kesiapan infrastruktur untuk pendaftaran secara online. Sistem yang sering eror ketika peserta didik maupun orang tua sedang megakses website PPDB tersebut.

6.    Transparansi kuota per zonasi yang sering menjadi pertanyaan masyarakat, termasuk kuota rombongan belajar dan daya tampung. Permendikbud 51/2018 menentukan maksimal jumlah Rombel per kelas untuk SD 28, untuk SMP 32 dan untuk SMA/SMK 36 siswa.

7.    Karena jumlah sekolah negeri yang tidak merata di setiap kecamatan maka daerah membuat kebiajkan menambah jumlah kelas dengan system 2 shift (pagi dan siang), dampaknya banyak sekolah swasta di wilayah tersebut kekurangan peserta didik.

8.    Banyak siswa yang merasa down dan  merasa tidak ada gunanya belajar mati matian padahal dia punya keinginan  untuk membanganggakn orang tuanya dengan masuk sekolah  negri  tahun ini , namun semua keinginan tersebut sia sia karena angka UN yang tinggi akan kalah dengan rendahnya angka meteran .

9.    Banyaknya perpindahan tempat tinggal secara tiba-tiba. FSGI (Federasi Serikat Guru Indonesia ) menemukan kasus salah siswa asal Cibinong, Bogor, menumpang nama di kartu keluarga saudaranya di Kramat Jati, Jakarta Timur. Itu semua  agar bisa bersekolah di salah satu sekolah di daerah itu, alih-alih di tempat asalnya. Dengan kata lain, sistem zonasi ingin dikelabuhi. Hal ini imbas dari adanya pasal karet dalam Permendikbud 14/2018 yang menyebut kalau “domisili calon peserta didik yang termasuk dalam zonasi sekolah didasarkan pada alamat Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan paling lambat enam bulan sebelum pelaksanaan PPDB” (pasal 16 ayat 2)

Berdasar dari kenyataan tersebut, menyimpulkan bahwa penerapan zonasi bukanlah solusi untuk pemerataan pendidikan di indonesia saat ini. Maka dari itu, kami menuntut kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Muhadjir Effendy untuk membenahi masalah sistem penerimaan peserta didik baru pendidikan Indonesia. 3  tuntutan kami selaku wali murid dan mahasiswa yang peduli akan  pendidikan Indonesia  adalah :

1.      Mendesak pemerintah mengurungkan sistem zonasi pada PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) tahun 2019, karena dirasa pemerintah belum siap untuk menerapkan sistem zonasi tersebut mulai dari sitem yang carut marut dan ditambah  minimnya sosialiasai  .

2.      Mendesak pemerintah untuk melakukan rotasi guru jikalau memang ingin menyelesaikan pemerataan pendidikan di indonesia , Rotasi ini harus menjangkau daerah daerah terpencil . Belajar dari Jepang, negara yang disebut sebagai salah satu negara maju. Di negara tersebut rotasi guru dilakukan dalam satu wilayah prefecture atau provinsi. Sebagai contoh, di Nagasaki prefecture, setiap 6 tahun sekali seorang guru akan mengalami rotasi dari satu sekolah ke sekolah yang lain dalam prefecture tersebut. Bahkan guru wajib mau dirotasi ke sekolah yang ada di wilayah kepulauan selama 4 tahun.

3.      Mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang sistem zonasi tersebut ,jika masih ingin menerapkan sistem zonasi, sebaiknya pemerintah menambah ketersediaan jumlah  sekolah negri terlebih dahulu agar peserta didik yang rumahnya jauh dari sekolah negri bisa terakomodir dan bisa mendapatkan kesempatan yang sama untuk bersekolah di sekolah negri .Tentunya dengna penambahan jumlah sekolah negri harus dibarengi dengan  pemenuhan fasilitas sarana dan prasarana yang layak. Sehingga, setiap  sekolah  mampu melahirkan anak-anak hebat.  Pada akhirnya, para orangtua dan siswa didik pun tidak akan berebut mendaftar masuk sekolah negeri  tertentu. Karena  semua sekolah memiliki standar  yang sama.

Kita memeberikan 3 tuntutan di atas  tidak lain dan tidak bukan agar  GAGASAN yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu  “mencerdaskan kehidupan bangsa dan UUD 1945  Pasal 31 ayat (1) Bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pendidikan” terlaksana dengan baik dan agar  pemerintah selaku fasilitator bisa  menjalankan amanah  dengan sebaik baiknya . Dan kita berdoa dengan adanya petisi ini semoga Pendidikan sistem pendidikan Indonesia akan kembali  pada hakikat pendidikan yang mencerdaskan dan memanusiakan manusia.

Salam cinta salam damai  Karena dengan cinta kita bisa berdamai “

  T.S.S.P selaku Wali Murid