Tolak RUU MD3

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


 

            Pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) itu dilakukan pada Senin (12/2/18) sore. UU ini berisi tentang Kekebalan hukum anggota DPR. Sebenarnya petisi ini sudah sering sekali dibuat di website ini. Presiden telah menanggapi hal ini, tetapi UU ini masih akan tetap dijalankan dan belum ada tindakan lebih lanjut pemerintah dalam menolak UU ini.

            Diambil dari BBC Indonesia: UU MD3 pasal 122 k terkait tugas MKD dalam revisi UU MD3 "mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR". Berikut adalah isi dari revisi UU MD3 yang menimbulkan kontroversi :

1. Pihak-pihak yang dianggap merendahkan DPR, dapat ditangkap
Ini adalah upaya untuk membungkam masyarakat yang ingin mengkritik DPR. DPR seakan menjadi lembaga yang otoriter. 250 juta masyarakat terancam dengan peraturan ini, apalagi jelang pilkada, pileg, dan pilpres. Mau bentuknya seperti meme setnov dulu, ataupun tweet, bahkan dikutip di media sekali pun bisa kena.

2. Jika sebuah pihak dipanggil DPR dan tidak datang sesuai ketentuan. Maka pihak tersebut dapat dipanggil secara paksa oleh polisi.
DPR dapat memanggil paksa  termasuk kepada pimpinan KPK yang sebelumnya bukan menjadi kewenangan DPR. Langkah ini bisa menjadi intervensi DPR terhadap proses pemberantasan korupsi di KPK. 

3. Apabila anggota dewan ingin diperiksa dalam kasus, harus mendapat persetujuan MKD (Majelis Kehormatan Dewan), yang adalah anggota mereka sendiri.
Hal ini dapat menghambat pemberntasan korupsi dengan semakin sulitnya memeriksa anggota DPR yang diduga melakukan korupsi, karena dihalang-halangi oleh anggota mereka sendiri. Lama-kelamaan, ini akan membuat korupsi makin tumbuh subur di DPR.

            Tujuan kami membuat petisi ini untuk mewujudkan sila ke lima dari pancasila (keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia). Kami merasa undang-undang ini melanggar pancasila yang adalah dasar Negara. Maka dari itu kami memohon kepada aparat Negara untuk menolak revisi tersebut. Karena yang kami yakini Indonesia adalah Negara yang adil, dimata hukum semuanya sama. Dengan adanya UU MD3 ini, kami merasa ragu untuk percaya kepada DPR bahkan hukum. Kami yakin bukan hanya kami yang merasa demikian. Maka dari itu untuk mengembalikan kepercayaan kita terhadap aparat pemerintahan dan hukum. Kami harap pemerintah melakukan sesuatu tentang itu.

            Kami mengecam mereka yang menggunakan wewenang kuasa mereka untuk memperkaya dan mempermudah diri sendiri dan melupakan kewajiban sebagai aparat negara. Kami yakin bukan cuma kami yang tidak setuju dengan hal ini. Banyak saudara kami yang peduli dengan hukum di Indonesia dan bersedia mengambil langkah untuk menciptakan Indonesia yang adil. Kami yakin anda adalah orang-orang tersebut untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara yang lebih baik. Oleh karena itu, mari kita sama-sama mendukung petisi ini dengan menandatanganinya dan mari kita membuat Indonesia menjadi lebih baik. Terima kasih.