Tolak "Proyek" pelatihan Kartu Prakerja! Kembalikan 5​.​6 Trilyun ke Kas Negara!

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


Batalkan proyek pelatihan kartu prakerja, potensi korupsi 5​.​6 Trilyun!

Mengapa harus di batalkan? Karena berpotensi korupsi dan merugikan negara 5.6 Trilyun! Jangan berbisnis atas nama rakyat, apalagi menggunakan dana APBN! Uang negara dipakai untuk membeli video pelatihan pra kerja secara ber ulang ulang melalui platform digital. Aroma korupsi, nepotisme, KKN, monopoli kuat sekali. Ini adalah bancakan dana APBN secara terstruktur dan systematis. Kualitas pelatihan nya pun masih dipertanyakan, bahkan banyak video yang sejenis gratis di youtube! Sertifikat pelatihan yang didapat terkesan seadanya, dan notabene tidak diakui dunia kerja!

Lalu baiknya gimana? Batalkan pelatihan pra kerja. Kembalikan uang 5.6T itu ke kas negara. Rubah systemnya. Pemerintah bisa membeli video2 pelatihan tersebut langsung kepada creator video. Beli putus. Kerjasama dengan lembaga pelatihan yg handal dan tersertifikasi. Manfaatkan sisnaker. Tidak perlu melalui platform digital. Akan jauh lebih hemat penggunaan anggaran APBN yang terpakai. Lalu pemerintah bisa menayangkan video pelatihan tersebut gratis di situs resmi dan bisa di akses bukan hanya oleh pemilik kartu prakerja, tetapi oleh seluruh rakyat indonesia!

Sistem yang digunakan sekarang menimbulkan potensi pelanggaran undang undang tipikor, undang undang penyelenggaraan negara yang bebas KKN dan nepotisme, undang undang pengadaan barang dan jasa dan monopoli.

Korupsi adalah perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi secara melawan hukum yang dilakukan oleh setiap orang (pasal 2 UU Tipikor)

Korupsi juga adalah setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan...(pasal 3 UU Tipikor)

Dengan sistem ini Rakyat dipaksa demi untuk mendapatkan bantuan bansos terlebih dahulu harus membeli video pelatihan pra kerja senilai 1juta rupiah. Dana tersebut akan masuk ke rekening platform digital serupa ruang guru, tokopedia, dll. Pemilik ruang guru adalah stafsus presiden belva. Mentri ekonomi kreatif Wisnutama adalah komisaris di tokopedia. Aroma kepentingan nya kuat sekali. Langkah tersebut menimbulkan potensi korupsi APBN negara sebesar 5.6 Trilyun!

Pengisian survei sama sekali tidak berguna bagi peserta pra kerja. Itu hanya menguntungkan platform digital yang membutuhkan rating dan review untuk menjalankan bisnisnya melalui promosi digital. Di situlah, salah satunya, valuasi perusahaan plafon digital akan digelembungkan. Itu menimbulkan moral hazard! 

Kita mendukung apa yang telah dilakukan pemerintah dalam usaha meringankan beban rakyat ditengah gempuran pandemi covid19. Berbagai program telah dijalankan pemerintah termasuk dengan meluncurkan kartu sakti Pra Kerja.

Tetapi Penggunaan uang negara sebesar 5.6T yang nota bene mengunakan tangan rakyat yang dipaksa dan terpaksa untuk membeli video pelatihan demi dapat menyambung hidup benar2 telah mencederai rasa keadilan ditengah tengah masyarakat yang kritis bertahan menghadapi pandemi covid-19.

Jangan berbisnis atas nama rakyat.

Hentikan segera bisnis jual-beli kelas online/video pelatihan biaya APBN Rp5,6 triliun ini.

Apakah Anda setuju dengan petisi ini? Bubuhkan tanda tangan anda dan mari membuat perubahan yang nyata!

Salam 5.6 Trilyun!