Tolak Pembangunan Panas Bumi di Gunung Talang: Stop Kekerasan & Kriminalisasi Masyarakat!!

0 telah menandatangani. Mari kita ke 1.500.


"Afnita (51), warga Nagari Bukit Sileh, Kabupaten Solok tak kuasa menahan air matanya. Ia berkali-kali mengambil ujung jilbabnya untuk menyeka air matanya yang menetes di sudut mata. Dengan terbata-bata Ita, demikian panggilan akrabnya, menceritakan perlakuan yang diterimanya saat bersama seribu lebih warga di kampungnya baku pukul dengan aparat pemerintah dan kepolisian, 21 Maret 2018. Saat itu, Ita ditarik, pipinya ditampar dan didorong hingga ia terjerembab di pinggir jalan. Tidak itu saja, derita yang dialami Ita semakin bertambah karena sang suami, Yuzarwedi atau Edi, ditahan pihak kepolisian sejak Januari 2018. Nasyirwan (43), warga Nagari Batu Bajanjang, juga mengalami penganiayaan saat aksi 21 Maret. Ia menderita lebam di muka, tangan, dan punggung. Tidak hanya Ita dan Nasyirwan, ribuan petani di Salingka Gunung Talang juga mengalami hal yang sama. Mereka tidak bisa lagi fokus berladang karena waktu mereka banyak tersita untuk berjuang menolak pembangunan panas bumi (geothermal) di daerah mereka"

http://www.mentawaikita.com/berita/1402/nestapa-petani-salingka-gunung-talang-dalam-konflik-geothermal-solok.html 

Preambul

Alam telah menganugerahkan lahan yang subur, udara yang segar, air yang mencukupi, beragam keanekaragaman hayati, dan keindahan yang mempesona. Anugerah itu akan berubah menjadi sebuah kutukan jika tidak dikelola dengan bijak dan hanya menguntungkan segelintir pihak. Gunung Talang dengan segala potensinya, baik di dalam maupun di atas tanah, adalah anugerah. Wilayah Gunung Talang bukanlah areal kosong yang hampa tanpa manusia-manusia disekitarnya. Banyak jiwa manusia yang menggantungkan kehidupannya dari keberadaan Gunung Talang.  Sumber penghidupan dari sebagian besar Masyarakat Salingka Gunung Talang adalah pertanian. Eksploitasi Gunung Talang, selain memberikan dampak positif di satu sisi, tentu menimbulkan dampak negatif yang tidak sedikit terhadap lingkungan, serta sosial budaya masyarakat. Apalagi Masyarakat Salingka Gunung Talang memiliki adagium adat Alam Takambang Jadi Guru, maka perlakukanlah “guru” sebagaimana layaknya ia diperlakukan. JANGAN “LACURKAN” GURU KAMI!!!

Proyek Panas Bumi: Arogansi Pemerintah dan Pemodal

Ketenangan Masyarakat Salingka Gunung Talang terusik.  Awal Juli 2017, masyarakat di Nagari Batu Bajanjang dihentakkan oleh berita yang tiba-tiba dikabarkan oleh Wali Nagari (setara dengan Kepala Desa) bahwa ada proyek pengembangan panas bumi (geothermal) di Gunung Talang. Sebelumnya, Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan Konsorsium PT Hitay Daya Energy dan PT Dyfco Energy sebagai pemenang lelang WKP Gunung Talang – Bukit Kili. Penetapan ini melalui surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 7257 K/30/MEM/2016. Konsorsium Hitay menang melawan satu peserta lelang lain yaitu PT Pertamina (Persero). Pada tahun 2017, perusahaan asal Turki tersebut memperoleh izin panas bumi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan surat izin No 2/1/IPB/PMA/2017 seluas 27.000 Ha dengan jangka waktu 37 tahun. Sebagai informasi, blok panas bumi Gunung Talang - Bukit Kili diperkirakan memiliki cadangan 65 MW. Sementara itu, kapasitas PLTP direncanakan sebesar 20 MW dengan target operasi pada 2022.

Meskipun proyek Pemanfaatan Panas Bumi merupakan bagian dari Proyek Energi Nasional yang ditargetkan mencapai 35.000 MW, hak-hak masyarakat tidak boleh dilanggar dan aspek lingkungan harus diperhatikan. Berdasarkan UU No 21/2014 tentang Panas Bumi Pasal 65, masyarakat berhak untuk memperoleh informasi tentang pengusahaan panas bumi. Peran serta masyarakat juga dijamin dan dilindungi berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UU No 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Tidak ada acara menghasilkan atau mengubah energi menjadi bentuk yang dapat dimanfaatkan oleh manusia tanpa menimbulkan dampak langsung atau tidak langsung terhadap lingkungan. Eksploitasi energi panas bumi juga berdampak terhadap lingkungan. Meskipun, eksploitasinya diklaim sebagai sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan dibandingkan bahan bakar fosil. Para ahli mencatat bahwa eksploitasi panas bumi dapat menyebabkan polusi udara, polusi air pemukaan, polusi unsur kimia, gempa minor, pembuangan limbah padat, polusi bawah tanah (underground pollution), penurunan muka tanah, kebisingan yang tinggi, serta konflik sosial budaya. Areal panas bumi di Gunung Talang berada di kawasan hutan dengan status hutan lindung. Berdasarkan UU No 41/1999 tentang Kehutanan, hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi laut, dan memelihara kesuburan tanah.

Sebuah keniscayaan Masyarakat Salingka Gunung Talang bereaksi keras terhadap proyek pengembangan panas bumi ini. Proyek ini secara langsung akan mengancam kehidupan masyarakat yang sebagian besar menggantungkan penghidupannya dari sektor pertanian. Hilangnya vegetasi darat akibat pembukaan lahan di lokasi panas bumi dapat menimbulkan erosi dan tata air tidak terkendali. Perubahan tata guna lahan dan bentang alam akan menurunkan kualitas lahan pertanian yang telah tercemar. Salah satu areal tempat pembangunan panas bumi merupakan tanah peladangan dan pertanian masyarakat. Bahkan, ahli geologi dari ITB menyatakan bahwa tingkat keberhasilan pengeboran panas bumi di Gunung Talang – Bukit Kili hanya 40% saat dilakukan Focus Group Discussion (FGD) tentang panas bumi di Gedung DPRD Sumatera Barat.

Selain dampak negatif terhadap lingkungan yang berpotensi ditimbulkan, proses pemberian izin proyek panas bumi ini juga melanggar prinsip FPIC (Free, Prior and Informed Consent). Prinsip FPIC merupakan sebuah prinsip dimana masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan informasi sebelum sebuah program atau proyek investasi dilaksanakan dalam wilayah mereka, dan berdasarkan informasi tersebut mereka secara bebas tanpa tekanan menyatakan setuju atau menolak. Dalam hal pembangunan panas bumi ini, masyarakat tidak pernah dilibatkan dalam proses perizinan serta penyusunan dokumen lingkungan, dan hanya dijadikan objek sosialisasi. Sosialisasi yang dilakukan baik oleh investor maupun pemerintah hanya bersifat basa basi busuk, tidak memperhatikan aspirasi masyarakat, bahkan ada indikasi pemaksaan kepada masyarakat untuk menerima proyek ini.

Masyarakat Salingka Gunung Talang telah beberapa kali meminta penjelasan dan menyampaikan keberatan kepada pemerintah daerah maupun PT. Hitay, namun tidak digubris.  Pada 20 Oktober 2017, PT. Hitay Daya Energi mencoba masuk ke lokasi panas bumi dengan didampingi lima orang TNI namun gagal dan berujung pada penahanan tiga orang masyarakat di Polda Sumatera Barat. Pemaksaan untuk memasuki wilayah eksplorasi pembangunan panas bumi oleh PT. Hitay berlanjut pada tanggal 21 Maret 2018. Pihak investor ini dikawal oleh sekitar 50 orang aparat negara yang terdiri dari TNI, Kepolisian, dan Satpol PP, serta perwakilan pemerintah kabupaten. Tak pelak bentrokan terjadi dengan ribuan masa yang telah menanti. Walhi Sumatera Barat dan LBH Padang menjelaskan bahwa bentrokan ini menyebabkan tujuh orang masyarakat (3 orang perempuan, 2 orang anak-anak dan 2 orang laki-laki) menjadi korban kekerasan dan sikap represif aparat, sehingga mengalami luka-luka dan ada yang dilarikan ke Puskesmas. Mereka mengalami kekerasan akibat ditendang, dicekik, digampar maupun didorong dengan kasar.

Kami mengutuk keras tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparatur negara. Kekerasan yang dilakukan alat negara terhadap masyarakat sipil dalam rangka pengamanan investasi tidak boleh dibiarkan. Tindakan kekerasan ini merupakan bentuk pengabaian dan pelanggaran atas Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 G ayat (1), 28 H ayat (1) dan (4). Masyarakat tidak pernah menolak berdialog dengan pihak manapun namun tidak dalam kondisi mereka dikriminalisasi. Kriminalisasi bukanlah penegakan hukum. Dialog harus dilakukan dalam keadaan bebas, setara dan seimbang. Hari ini negara telah terbukti lebih berpihak pada pemodal dan korporasi, bukan kepada masyarakat dan kelestarian alam. Padahal masyarakat yang akan menanggung resiko terbesar yang ditimbulkan oleh pengembangan panas bumi ini.

Tuntutan

Atas kejadian ini, kami menuntut:

  1. Presiden Republik Indonesia memerintahkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengevaluasi investasi Panas Bumi di Gunung Talang.
  2. Presiden Republik Indonesia memerintahkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengevaluasi izin prinsip kawasan.
  3. Kepala Kepolisian RI untuk memerintahkan penghentian kriminalisasi dan kekerasan terhadap Masyarakat Salingka Gunung Talang.
  4. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Solok untuk menghentikan semua kegiatan PT. Hitay Daya Energy di Gunung Talang.
  5. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Solok untuk aktif dalam penyelesaian konflik yang terjadi di Gunung Talang.
  6. PT. Hitay Daya Energy mencabut laporan atas masyarakat Gunung Talang yang saat ini ditahan atau masuk daftar DPO Polda Sumbar.
  7. Lembaga Independen seperti KOMNAS HAM, KOMNAS PEREMPUAN DAN KOMNAS Perlindungan Anak untuk turun melakukan investigasi terhadap dugaan pelanggaran HAM di Gunung Talang.

Kami mengajak sanak saudara semua untuk mendesak Pemerintah mengevaluasi pembangunan panas bumi di Gunung Talang dan menghentikan kriminalisasi terhadap Masyarakat Salingka Gunung Talang. Silahkan menandatangani petisi ini, silahkan kabarkan kepada saudara-saudara yang lain. Silahkan melakukan aksi-aksi dukungan solidaritas untuk Masyarakat Salingka Gunung Talang dimanapun saudara-saudara berada. Kami percaya, penghentian pembangunan proyek panas bumi Gunung Talang – Bukit Kili mampu mempercepat penyelesaian konflik agar Masyarakat Salingka Gunung Talang tidak harus menderita dalam konflik berkepanjangan. Katakan TIDAK untuk kekerasan dan kriminalisasi terhadap masyarakat sipil!!

Salam,

JALAGUNTALA (Jaringan Penyelamat Gunung Talang)

Bahan Bacaan:

  1. http://geothermalcommunities.eu/assets/elearning/1.1.INTRODUCTION_presentation.pdf
  2. http://perpustakaan.elsam.or.id/repository/FPIC%20-%20Konsep.pdf
  3. https://www.kompasiana.com/sutomo-paguci/5a5f72b6dd0fa82e5c1dae62/konflik-sda-warga-gunung-talang-terancam-kekerasan-dan-kriminalisasi-aparat
  4. http://www.mongabay.co.id/2017/09/30/ketika-warga-di-solok-protes-pembagunan-pembangkit-panas-bumi-mengapa/
  5. http://www.sumbartoday.com/gelar-aksi-demo-ribuan-masyarakat-minta-izin-geothermal-dicabut/

 



Hari ini: JALAGUNTALA (Jaringan Penyelamat Gunung Talang) mengandalkanmu

JALAGUNTALA (Jaringan Penyelamat Gunung Talang) membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "Joko Widodo: Tolak Pembangunan Panas Bumi di Gunung Talang: Stop Kekerasan & Kriminalisasi Masyarakat!!". Bergabunglah dengan JALAGUNTALA (Jaringan Penyelamat Gunung Talang) dan 1.170 pendukung lainnya hari ini.