Tolak Kenaikan Premi BPJS Dua Kali Lipat, Tingkatkan Kinerja, Perbaiki Regulasi!

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


[POLEMIK BPJS KESEHATAN]

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. BPJS terdiri atas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan publik yang menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian. Sedangkan, BPJS Kesehatan merupakan badan publik yang menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas. Dasar hukum penyelenggaraan program jaminan sosial ini terdapat pada Undang-undang No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang- undang No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Sejak BPJS Kesehatan mulai diberlakukan tepatnya pada 1 Januari 2014, BPJS Kesehatan selalu mengalami defisit setiap tahunnya. Pada tahun pertama, yaitu tahun 2014 BPJS Kesehatan sudah mengalami defisit sebanyak Rp 3,3 triliun, bahkan pada tahun 2018 lalu defisit mencapai angka Rp 9,1 triliun. Ironisnya, pada 2019 BPJS Kesehatan diproyeksikan akan kembali defisit hingga mencapai Rp 32,8 triliun apabila jumlah iuran tetap sama. Menurut Kemenkeu, pada akhir tahun 2018, tingkat keaktifan peserta mandiri hanya 53,7%, dan sejak 2016 hingga 2018 besar tunggakan peserta mandiri ini mencapai sekitar Rp. 15 triliun. Claim ratio peserta mandiri pada 2018 mencapai 313% yang mana mencapai Rp. 27,9 triliun, sedangkan total iuran yang dikumpulkan hanya Rp. 8,9 triliun. Dikarenakan hal tersebut, pemerintah akhirnya berinisiatif untuk menaikkan iuran BPJS yang awalnya sudah underpriced dan adverse selection pada peserta mandiri yang menjadi salah satu penyebab meningkatnya defisit dari tahun ke tahun.

BPJS Kesehatan merupakan asuransi sosial yang memiliki iuran terbilang murah dengan banyaknya manfaat yang ditawarkan dibandingkan dengan program asuransi swasta. Namun, kesadaran dari masyarakat untuk memiliki BPJS Kesehatan masih kurang, masih banyak masyarakat yang baru membuat BPJS Kesehatan ketika sudah sakit. Hal ini merupakan salah satu penyebab lain BPJS Kesehatan mengalami defisit. Selain itu, dengan premi yang murah, BPJS menanggung semua biaya kesehatan tanpa batasan limit atau plafon.

Keterbatasan jumlah SDM kesehatan yang dimaksudkan sebagai agen promotif serta preventif membebankan banyak biaya dan waktu yang lama dalam proses penyebarannya untuk meningkatkan pengetahuan baik melalui pendidikan maupun pelatihan. Padahal, Direktorat Promosi Kesehatan memiliki tugas pokok menyiapkan sekaligus melakukan kegiatan – kegiatan promosi kesehatan dan melakukan penyebarluasan segala bentuk informasi kesehatan serta melakukan pengembangan sumber daya kesehatan hingga melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat pada bidang – bidang kesehatan. Kurangnya promosi kesehatan membuat akar permasalahan dari banyaknya jumlah penderita penyakit yang sebenarnya dapat dicegah, menjadi belum teratasi sepenuhnya hingga kini.

Selain itu, permasalahan mengenai regulasi yang belum tertib dalam kepesertaan BPJS juga menjadi penyebab terjadinya defisit, seperti hal yang diterangkan oleh Pimpinan Komisi D DPRD Kota Yogyakarta, Antonius Fokki Ardiyanto menyebutkan bahwa RSUD Kota Yogyakarta terancam bangkrut lantaran harus menanggung tunggakan Rp16 miliar yang seharusnya dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Tunggakan Rp16 miliar ini merupakan klaim RSUD Yogyakarta kepada BPJS Kesehatan mulai bulan Maret sampai Mei 2019. Ketidakjelasan regulasi dan perputaran uang antara BPJS dengan pihak Rumah Sakit acap kali malah menimbulkan kerugian baik kepada salah satu maupun kedua belah pihak. Tidak adanya sanksi yang tegas bagi peserta yang penunggak menjadikan bantuan BPJS Kesehatan yang bergerak dengan sistem subsidi silang menjadi terhambat.

Peserta diskusi yang mana terdiri dari perwakilan mahasiswa jurusan Farmasi, Keperawatan, Kesehatan Masyarakat, dan Ilmu Gizi mengemukakan ada beberapa solusi yang bisa dilakukan selain menaikkan iuran BPJS Kesehatan untuk mengatasi defisit, yaitu:

1. Optimalisasi pembayaran peserta yang masih belum melunasi iuran.

2. Perubahan manajemen sistem BPJS Kesehatan.

3. Mengoptimalkan keikutsertaan masyarakat yang belum menjadi peserta BPJS

Kesehatan.

4. Kesadaran dan perilaku masyarakat yang harus diubah untuk menggunakan hak BPJS Kesehatan sesuai dengan kondisinya.

5. Kejelasan gaji dan tunjangan pegawai BPJS Kesehatan.

6. Kenaikan cukai rokok untuk menutupi defisit dari BPJS Kesehatan.

7. Pendataan anggota aktif dan pasif harus rutin dikaji secara berkala.

8. Menghadirkan aturan ketat ataupun sanksi bagi anggota yang menunggak iuran bulanan.

9. Menaikkan iuran bulanan dengan sewajarnya, tidak menaikkan sampai 100%.

 

Maka, dengan ini kami Keluarga Besar Mahasiswa Ilmu-ilmu Kesehatan Universitas Jenderal Soedirman secara tegas menyatakan bahwa kami menolak adanya kenaikan premi BPJS Kesehatan sebanyak 2 kali lipat!

HIDUP MAHASISWA!

HIDUP RAKYAT INDONESIA!

TTD

Keluarga Besar Mahasiswa Ilmu-ilmu Kesehatan Universitas Jenderal Soedirman

Sumber Kajian:

BEM KBMIK UNSOED