TOLAK KENAIKAN IURAN BPJS KESEHATAN

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


Hai, perkenalkan nama saya Ashab

Bulan Oktober 2019 yang lalu Presiden Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Dimana dalam Pasal 34 ayat (1) Peraturan Presiden tersebut mencantumkan besaran iuran kepesertaan BPJS Kesehatan mengalami kenaikan 2x lipat jika dibandingkan dengan iuran saat ini.

Seperti yang telah kita ketahui, besaran iuran kepesertaan BPJS Kesehatan kita saat ini sesuai ketentuan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 adalah sebesar :

  1. Kelas 3 sebesar Rp. 25.500,- (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah);
  2. Kelas 2 sebesar Rp. 51.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  3. Kelas 1 sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).

Sedangkan besaran iuran BPJS Kesehatan yang tercantum dalam peraturan perubahannya yaitu dalam Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019, yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2020 adalah sebesar :

  1. Kelas 3 sebesar Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah);
  2. Kelas 2 sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);
  3. Kelas 3 sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah).

Itu berarti iuran BPJS Kesehatan mengalami kenaikan 2x (dua kali) lipat di setiap kelasnya daripada sebelumnya.

Dengan adanya kenaikan iuran BPJS Kesehatan tersebut tentu akan memberatkan rakyat kecil, bayangkan saja apabila ada tetangga kita yang mempunyai penghasilan pas - pasan untuk menghidupi istri dan dua anaknya dan hanya cukup untuk membeli beras 3Kg (tiga kilogram) setiap bulannya, sedang diketahui seluruh anggota keluarganya terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan Kelas 3, maka dengan naiknya iuran BPJS Kesehatan tentu saja seorang kepala keluarga akan membayar iuran BPJS Kesehatan per orangnya yang besaran harganya lebih mahal daripada harga 3Kg (tiga kilogram) beras.

Dengan adanya kenaikan iuran BPJS Kesehatan tentu saja akan memberatkan mayoritas rakyat kecil di Indonesia yang terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan, sehingga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia akan sulit untuk tercapai.

Selain itu dengan naiknya iuran BPJS Kesehatan tentu sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Konstitusi sebagai landasan hukum dari segala hukum di Indonesia yang menyatakan :

"Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan."

Saya adalah 1 dari 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta) lebih peserta BPJS Kesehatan yang menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang sebagaimana tercantum dalam Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019, dan saya yakin masih banyak rakyat kecil dan lemah yang tentu saja keberatan dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Melalui petisi ini saya mengajak teman - teman semuanya untuk bergandeng tangan menolak kenaikan BPJS Kesehatan. Karena saya yakin sekecil apapun kontribusi yang kita lakukan akan mengubah Negeri yang kita cintai ini menjadi lebih baik.

Terimakasih.

Salam, dari temanmu.

Ashab