TNI Jangan Obrak Obrik Pos Pengumben

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


Lokasi tanah yang kami tempati dan sudah kami bangun rumah yang sangat permanen  sebagai tempat tinggal kami di Pos pengumben Kebon Jeruk bukan milik TNI AD. 

TNI AD tanggal 12 September 2013 melalui direktorat hukum AD sudah mengakui bahwa tanah dilokasi di Pos Pengumben Kebon Jeruk  bukan milik TNI AD

Adanya surat Telegram Kasad kepada Pangdam Jaya, Nomor ST/80/2014 tanggal 24 maret 2014 tentang menghentikan seluruh kegiatan dan aktivitas di Pos Pengumben Kebon Jeruk

Laporan Pangdam kepada Kasad no. B/843/iV/2014 tanggal 9 April 2014 tentang laporan penghentian aktivitas di Pos pengumben Kebon Jeruk. 

Namun setelah pergantian KASAD dan Pangdam Jaya tahun 2015 , Pangdam Jaya bersurat kepada KASAD untuk melanjutkan aktifitas 

Yang melatar belakangi KASAD dan Pangdam Jaya melanjutkan aktivitas karena adaya oknum TNI yang diperintah pengusaha untuk menguasai tanah di Pos pengumben Kebon Jeruk. 

Kami memiliki dokumen tentang perintah penguasa kepada oknum TNI AD yang dilengkapi dengan biaya kompensasi yang diperuntukan TNI AD

Biaya kompensasi yang dimaksud saat ini sudah diterima oleh TNI AD. 

Mudah mudahan KASAD yang baru dan  saat ini menjabat  bapak Andika Perkasa dapat mempelajari kasus ini dan membuat kebijakan agar oknum TNI tidak dapat dikontrol oleh pengusaha yang menguntungkan dirinya sendiri. 

Kami sangat menghindari berpolemik secara hukum dengan TNI AD hingga melibatkan aparat hukum yang berwenang di NKRI karena kami sangat menyadari kami bagian dari  Keluarga Besar TNI AD dan kami sangat bangga menjadi Keluarga Besar TNI AD , kecuali keadaan terpaksa sekali yang membuat kami harus menempuh jalur hukum karena kami menyadari bahwa hukum adalah panglima untuk mendapatkan keadilan..

Mohon kepada Bapak Presiden Joko Widodo agar dapat memperhatikan hal ini, karena menyangkut penyelenggara negara yang selalu dan wajib berpihak kepada rakyat.