Tinjau Ulang Permenkumham 25/2017

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


Yth Bapak Presiden.

Dikatakan Bapak Presiden di Bali saat seminar internasional INI, ada lebihkurang 42rb peraturan di Indonesia yang beranak Pinak. Terkait dengan hal tersebut, menyebabkan  birokrasi indonesia menjadi lambat dalam pelaksanaannya.

Sama halnya sekarang ini yang tengah di hadapi kami CALON Notaris Indonesia. Dengan banyaknya aturan yang beranak pinak dan munculnya Permenkumham 25 Tahun 2017 sebagai tambahan aturan dari permenkumham 62 tahun 2016. Ini sangat menghambat kami yang seharusnya akan segera mengajukan SK pengangkatan, akan tetapi harus mundur kebelakang dengan persyaratan yang terlalu dibuat buat. 

Kami Calon Notaris Indonesia, sudah kuliah lebih kurang 2 tahun, sebelum pengangkatan, harus magang terlebih dahulu 24 bulan, kami harus menjadi anggota luar biasa (ALB) dimana kami juga harus mengikuti berbagai kegiatan yang harus mendapatkan point, kemudian mengikuti ujian Pra ALB, dan juga harus mengikuti Ujian Kode Etik Notaris. Sistem semacam ini beranak Pinak kembali, ALB masih dijadikan penghasil dana dengan Harus mengikuti UJIAN PENGANGKATAN NOTARIS, dimana syarat syarat yang ada sangat menyulitkan kami. Semuanya menggunakan Dana dan Masih diragukan Kemampuannya.

Disini kami ini akan pembuka peluang pekerjaan , bukan pencari pekerjaan. Tetapi birokrasi yg harus ditempuh semakin semrawut dengan banyaknya aturan. Tidak semua yang mengenyam pendidikan tinggi itu anak orang kaya yang banyak duit yang cukup dengan membayar kemudian lulus. Tetapi banyak justru yang pintar dan bersungguh sungguh namun mereka pas pasan secara ekonomi.

Jika akan menghasilkan para lulusan Kenotariatan yang baik, atau ingin mengurangi jumlah Notaris yang ada, atau ingin menguji Notaris dengan uji kompetensi, Tolong, Bapak presiden duduk bersama para mentri baik dari kementrian Hukum dan HAM, Kementrian Agraria, Kementrian Pendidikan dan seluruh Rektorat Baik PTN ataupun PTS yang membuka Program Studi KenotarItan. Untuk mencari Solusi. Siapa yang perlu dilakukan uji kompetensi?



Hari ini: Putri mengandalkanmu

Putri Putri membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "Joko Widodo: Tinjau Ulang Permenkumham 25/2017". Bergabunglah dengan Putri dan 25 pendukung lainnya hari ini.