Petisi ditutup

Tegakkan Demokrasi Dalam Kampus... STOP Pembungkaman Suara Mahasiswa...!!

Petisi ini mencapai 322 pendukung


Teman-teman mahasiswa mungkin sudah mendengar kabar yang baru-baru ini menggetarkan Rektorat Universitas Tadulako. Bagaimana tidak, seorang mahasiswa yang merasa dizhalimi oleh rektornya sendiri akhirnya memilih jalur hukum sebagai langkah menemukan jalan terbaik. Sulit memang menerima hal ini secara nurani, tapi apa boleh buat jika rumah sendiri tidak mampu memberikan solusi.

Muh. Fakhrur Razy namanya, mahasiswa Sosiologi FISIP angkatan 2014. Saat ini, Fakhrur sedang menjabat sebagai ketua HIMASOS FISIP UNTAD. Sebelum kasusnya dilaporkan ke Pengadilan Negeri, Fakhrur sudah beberapa kali menemui rektor dan dekannya. Permasalahannya sebenarnya sederhana, hanya karena “Himbauan tentang Tes Kesehatan bagi Mahasiswa Baru”.

Begini kronologis kejadiannya:

  1. 13 Juni 2017, HIMASOS FISIP UNTAD mengeluarkan himbauan kepada seluruh Mahasiswa Baru Program Studi Sosiologi angkatan 2017 yang lulus pada jalur SBPMTN. Himbauan tersebut berbunyi “Tidak diwajibkan untuk mengikuti Tes Kesehatan yang dilakukan oleh Pihak Kampus, karena melakukan pungutan biaya”. Untuk memudahkan akses informasi, Himbauan ini akhirnya disebarkan melalui Akun Media Sosial HIMASOS sehingga beredar di Media.
  2. 14 Juni 2017, Fakhrur (sebagai Ketua HIMASOS) menerima Surat Pemanggilan dari Komisi Disiplin UNTAD. Tidak berselang hari, beberapa jam setelah menerima Surat, Fakhrur langsung menuju ke Kantor Komisi Disiplin yang berada di Rektorat Lama UNTAD. Disana Fakhrur diterima langsung oleh Ketua Komisi Disiplin, Abdul Kadir Patta, S.Sos., M.Si. Poin Penting hasil dari pemeriksaan tersebut, Ketua Komisi Disiplin menyatakan bahwa Saudara Fakhrur sudah melakukan tindakan makar akibat mengeluarkan Himbauan tersebut diatas.
  3. 19 Juni 2017, lima hari setelah pemeriksaan di Komisi Disiplin, beredar kabar dari Akun TIH Universitas Tadulako bahwa Sepuluh Dekan sudah melakukan Rapat Terbatas bersama Rektor, salah satu yang dibahas adalah masalah Himbauan tentang Tes Kesehatan bagi Mahasiswa Baru. Hasilnya, Fakhrur harus menelan kabar Pahit bahwa UKT-nya pada semester Genap 2016/2017 akan dikembalikan dan UKT-nya Semester Ganjil 2017/2018 akan di TOLAK oleh pihak Universitas Tadulako.
  4. 18 Juli 2017, sebulan setelah kabar pahit yang menimpa Fakhrur, akhirnya Fakhrur memberanikan diri bertemu langsung dengan Dekannya untuk menanyakan persoalan ini. Lama berdiskusi, Dekannya hanya meminta Fakhrur untuk merenungi hukuman yang diberikan kepadanya. Sampai pada saat bertemu Dekannya, Fakhrur sama sekali belum menerima Surat Keputusan mengenai Pengembalian dan Penolakan UKTnya sebagai bukti sanksi yang diberikan. Dari saat itu, Fakhrur terus mencoba berulang kali bertemu dengan Dekannya, tetapi terus berujung kekecewaan, tidak ada sama sekali solusi terbaik yang diberikan.
  5. 1 Agustus 2017, berulang kali bertemu Dekannya dan tidak menemukan solusi, akhirnya Fakhrur dan beberapa kawan senasibnya berinisiatif menemui Rektor. Cukup lama berdiskusi hangat, Rektor hanya menyampaikan bahwa memang tidak ada solusi bagi Mahasiswa yang mengritik UKT, kita kembalikan UKT-nya agar tidak lagi melakukan kritikan-kritikan tentang UKT yang telah dibayarkan.
  6. 10 Agustus 2017, Fakhrur mencoba membayar UKTnya untuk semester Ganjil 2017/2018 di Bank BNI Cabang Palu, alhasil ternyata Pembayaran UKTnya diterima oleh Pihak BNI dengan bukti Slip Pembayaran.
  7. 25 Agustus 2017, Fakhrur diundang bertemu kembali dengan Dekannya, kali ini bersama Wadek Bima Fisip UNTAD di ruangan Dekan. Saat masuk ke ruang pertemuan, di Meja Dekannya sudah ada dua Amplop berisikan Berita Acara penerimaan kembali UKT yang telah Fakhrur bayarkan. Dalam berita acara itu juga terdapat beberapa poin perjanjian yang harus Fakhrur tanda tangani diatas Materi 6000. Salah satu poin perjanjiannya tertulis, Fakhrur sebagai Pihak Kedua tidak akan membawa kasus ini ke Jalur Hukum. Segera mengambil sikap, Fakhrur langsung menolak menandatangani surat tersebut.
  8. 15 September 2017, karena tidak menemukan keadilan di kampusnya sendiri, akhirnya Fakhrur memilih jalan untuk melaporkan kasus ini ke Pengadilan Negeri. Gugatan Fakhrur ditujukan Ke Rektor Universitas Tadulaku, DEKAN FISIP UNTAD, Direktur Bank BNI Cabang Palu, Kepala UPT Komdis UNTAD, Kepala BAKP UNTAD, Menristekdikti.

Fahrur yang juga Ketua Himpunan Mahasiswa Sosiologi ini mendapat skorsing selama dua semester lantaran membuat propaganda dalam bentuk pamflet yang berisi “Setiap Mahasiswa Sosiologi yang dinyatakan lulus melalui jalur SBMPTN tidak diwajibkan mengikuti tes kesehatan karena adanya pungutan biaya.”

Pamflet tersebut beredar di majalah dinding (mading) kampus dan juga media sosial facebook.

“Sanksi yang diberikan kepada saya sungguh tidak adil. Saya hanya mengimbau untuk mahasiswa baru agar tidak membayar dana tes kesehatan sebesar Rp 61.900 tersebut,” terang Fakhrur, Jumat (15/9/2017).

Menurut Ketua Himpunan Mahasiswa Sosiologi tersebut, apa yang dilakukannya sesuai dengan pasal 8 Permenristekdikti No 39 Tahun 2016. Pasal tersebut menyatakan bahwa Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dilarang memungut biaya selain Uang Kuliah Tunggal (UKT). Atas dasar itulah, Fahrur akhirnya menempuh jalur hukum.

Syahrudin, Kuasa Hukum Fakhrur, menilai pihak kampus terlalu berlebihan dengan sanksi skorsing yang diterima kliennya tersebut.

“Kasus ini di luar prosedur hukum, kan seharusnya kalau di skors itu ada dasar hukumnya. Ada surat skorsnya. Ini tidak punya dasar skors, Komisi Disiplin tidak melakukan sidang etik pula,” tegas Syahruddin kecewa.

Setelah melaporkan kasus ini di Pengadilan, tidak berselang lama kabar pelaporan Fakhrur langsung beredar di Media-Media Koran Lokal dan Media-Media online. Hingga tulisan ini dibuat berita-berita terkait pelaporan Fakhrur telah dimuat diberbagai media lokal bahkan media nasional.

Dengan demikian indikasi pelemahan atau pembungkaman suara kritis mahasiswa bukan lagi sebatas opini diruang rapat diskusi lembaga-lembaga mahasiswa, melainkan fakta lapangan. Sebagai bukti lain ialah kebijakan jatuhnya skorsing dijatuhkan bukan hanya kepada Fakhrur Razy, tetapi juga kepada 6 aktivis mahasiswa lainnya; satu orang mantan wakil presiden mahasiswa UNTAD, dan lima orang lainnya adalah ketua-ketua BEM Fakultas.

Berikut ini adalah ke enam mahasiswa tersebut;

  1. Rivaldy Prasetyo (Ketua BEM Fakultas Hukum UNTAD Periode 2017)
    Mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2014 ini juga ternyata menjadi korban skors oleh Rektor UNTAD. Sama seperti Fakhrur, skorsing yang menimpa Rivaldy juga bermula ketika mengkritisi Tes Kesehatan yang dilaksanakan oleh Pihak Universitas Tadulako.
  2. Rusiamin Rahmad Supriyadi (Ketua BEM Fakultas MIPA Periode 2017)
    Mahasiswa Fakultas MIPA yang merupakan salah satu Penerima Beasiswa Djarum ini juga menjadi korban dari kasus Penolakan UKT. Masih kasus yang sama, Rusiamin juga diskorsing akibat dari kritikannya tentang Tes Kesehatan.
  3. Ridwan (Wakil Presiden Mahasiswa UNTAD Periode 2017)
    Meski menjadi Wakil Presiden Mahasiswa, kasus skors pun tidak luput dari Ridwan. Mahasiswa Fapetkan ini menjadi korban skors akibat Aksi Hardiknas 2 Mei, saat itu Ridwan memposisikan diri sebagai Koordinator Lapangan terkait kritiknya terhadap UKT di kampus Untad.
  4. Mahfudz Mahdang (Ketua BEM FKIP Periode 2017)
    Salah satu yang menjadi korban skors adalah Ketua BEM FKIP UNTAD, Mahfudz Mahdang. Mahasiswa Pendidikan Matematika ini juga menjadi korban skors akibat mengkritik sistem Uang Kuliah Tunggal yang ada di Universitas Tadulako. Kritikan itu disampaikan saat orasi di depan DPRD pada aksi Hardiknas  2 Mei.
  5. Aprianto Simon (Ketua BEM Fakultas Pertanian Periode 2017)
    Aprianto Simon atau yang sering di sapa Aping ini juga salah satu korban skors oleh Rektor. Sama seperti Ridwan dan Mahfudz, Aping di skorsing akibat terlibat pada Aksi Hardiknas 2 Mei, saat itu Aping menjadi Wakil Koordinator Lapangan.
  6. Rizal Affandi (Ketua BEM TEKNIK Periode 2017)
    Nama berikutnya lahir dari Fakultas Teknik, Rizal Affandi. Saat ini Rizal menjabat sebagai Ketua BEM Teknik Periode 2017. Rizal dikenakan Skors akibat mengkritik aturan Pusbang DePSA yang mewajibkan Ketua Lembaga Mahasiswa harus Alumni Kader DePSA. Kritikan tersebut disampaikan secara terang-terangan saat kegiatan DePSA sementara berjalan.

Yang menarik dari kasus skorsing ini ialah tidak adanya Surat Pemberitahuan Tertulis Resmi bahwa mahasiswa yang bersangkutan di skorsing oleh kampus. Hanya saja seperti kasus Fakhrur Razy yang sudah ramai diberitakan oleh berbagai media masa, ke enam mahasiswa tersebut dipanggil dan di informasikan secara lisan oleh dekan fakultasnya masing-masing bahwa UKT yang bersangkutan dikembalikan (bahasa halus skorsing) dan akun siakadnya diblokir. Sehingga otomatis ke enam mahasiswa tersebut tidak dapat lagi mengikuti aktivitas perkuliahan, nilai semester kemarin hilang dan tidak dapat memprogram mata kuliah baru semester ini. 

Masih sama seperti Fakhrur Razy, poin paling menarik dari kasus ini adalah

“Bisa saja hukuman skorsing kami cabut, tapi dinda harus mengundurkan diri dari jabatan ketua BEM dan bersedia menandatangani surat kesepakatan untuk tidak akan membawa kasus ini ke ranah hukum”.

#mari_bergabung_Melawan_ketidakadilan

sumber: http://anakuntad.com/



Hari ini: GERAKAN MAHASISWA UNTAD mengandalkanmu

GERAKAN MAHASISWA UNTAD membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "Joko Widodo: Tegakkan Demokrasi Dalam Kampus... STOP Pembungkaman Suara Mahasiswa...!!". Bergabunglah dengan GERAKAN MAHASISWA UNTAD dan 321 pendukung lainnya hari ini.