Stop Pembungkaman Aspirasi di UNP, Kembalikan Hak Demokrasi di Kampus !!

0 telah menandatangani. Mari kita ke 200.


Adnal, Zainal, dan Efi jafa adalah tiga orang pegawai tenaga kependidikan (Tendik) yang bekerja di Universitas Negeri Padang (UNP). Mereka saat ini ditetapkan Tersangka atas dugaan tindak pidana penghinaan berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/267/K/IV/2017 tertanggal 22 April Tahun 2017 di Kapolsek Padang Utara yang dilaporkan oleh wakil rektor II Universitas Negeri Padang.

Pelaporan oleh wakil rektor II dilakukan karena adanya aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mereka beserta 100 orang tenaga kependidikan Universitas Negeri Padang (UNP) pada tanggal 21 April 2017. Dalam aksinya mereka membentangkan spanduk yang bertuliskan "Stop politisasi kampus dan Pencitraan, Apa Kabar Tukin dan Remunerasi serta keluarkan Hak Tendik" juga berorasi untuk menuntut dikeluarkannya remunerasi dan tunjangan kinerja (tukin) selama bulan Januari - Maret 2017. Dalam aksi demonstrasi itu juga disambut dan direspon baik oleh pihak rektorat sehingga terjadi dialog antara Tenaga Kependidikan dan Pimpinan UNP sehingga berjalan damai sesuai dengan koridor hukum.

Kemerdekaan mengemukakan atau menyampaikan pendapat merupakan hak setiap warga Negara baik secara lisan maupun tulisan, namun harus bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan berlaku. Kemerdekaan mengemukakan pendapat merupakan sebagian dari hak asasi manusia. Oleh sebab itu, dijamin oleh Deklarasi Universal Hak – Hak Asasi Manusia PBB, tegasnya dalam pasal 19 dan 20 seperti tertulis berikut ini.
1. Pasal 19
“Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat – pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan keterangan – keterangan dan pendapat – pendapat dengan cara apapun juga dan tidak memandang batas – batas”.
2. Pasal 20
Ayat 1: “Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berpendapat.”
Ayat 2: “Tidak ada seorang juga pun dapat dipaksa memasuki salah satu perkumpulan.”
Di Indonesia, ketentuan yang mengatur dan menjamin kebebasan mengeluarkan pendapat dapat dilihat pada berbagai ketentuan berikut.
1. Pasal 28 UUD 1945
“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan atau tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang – undang.”
2. Pasal 28E UUD 1945 Ayat 3
“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”
3. Undang – undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pandapat di muka umum.
Dalam Pasal 2 Undang – Undang ini disebutkan sebagai berikut.
a. Setiap warga Negara, secara perorangan atau kelompok bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
b. Penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang – undang ini.
Dengan jaminan berbagai ketentuan di atas maka seharusnya tidak ada pengekangan terhadap seseorang untuk mengeluarkan pendapatnya, sehingga setiap warga Negara dapat mengeluarkan segala pikiran, dan pendapatnya dengan bebas.

 

 



Hari ini: LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) mengandalkanmu

LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) PADANG membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "Joko Widodo: Stop Pembungkaman Aspirasi di UNP, Kembalikan Hak Demokrasi di Kampus !!". Bergabunglah dengan LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) dan 142 pendukung lainnya hari ini.