Petisi ditutup

Selamatkan Paugeran Adat Kraton Yogyakarta!!

Petisi ini mencapai 177 pendukung


Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dengan Sri Sultan Hamengku Buwono I sampai dengan seterusnya adalah Amanat Leluhur pendiri Mataram Ngayogyakarta dan menjadi Paugeran Adat, sebagaimana simbol - simbol negara antara Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Presiden Republik Indonesia, ketika NKRI / Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Presiden RI / Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem ingkang Sinuwun Kangjeng Sultan Hamengku Buwono Senapati-ing-Ngalaga Abdurrahman Sayidin Panatagama Khalifatullah ingkang Jumeneng Kaping Sadasa ing Ngayogyakarta Hadiningrat menjadi Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem ingkang Sinuwun Sri Sultan Hamengku Bawono ingkang Jumeneng Kasepuluh Surya ing Mataram Senopati ing Ngalaga Langgenging Bawono Langgeng Langgenging Tata Panatagama adalah pelanggaran terhadap Paugeran Adat karena dapat diindikasikan perbuatan MAKAR atau Subversif serta mengganggu kehidupan beragama dalam Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat.

Oleh karena itu kami mohon pada Bapak Presiden RI, Ketua Mahamah Agung, Menteri Dalam Negeri, Ketua DPR RI, DPD RI Komite 1, Ketua PBNU, Ketua Muhammadiyah, majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa yaitu Pertama tentang perubahan nama tersebut yang tidak sesuai dengan Amanat Hamengku Buwono IX dengan Bung Karno dalam mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Kedua tentang seorang pejabat publik (Gubernur DIY sekaligus Seorang Sultan) menggunakan standart ganda (Dua Identitas) seperti yang tersebut diatas. 

Kita ketahui bersama bahwa Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman adalah Mata Rantai terakhir peradaban Nusantara yang dipertahankan oleh para Founding Fathers sebagaimana Amanat Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu gugatan terhadap eksistensi Kesultanan Yogyakarta yang dilindungi Undang - Undang Dasar 1945, Undang - Undang No 3 th 1950, Undang - Undang Pemerintahan Daerah No 32 Tahun 2004 juncto Undang - Undang No 28 tahun 2014 khususnya Undang - Undang Keistimewaan DIY pasal 18 ayat 1 huruf m frasa Istri adalah TIDAK TEPAT dan PATUT DITOLAK.

Inti gugatan Mahkamah Konstitusi terhadap UUK Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pasal 18 ayat 1 huruf m frasa "ISTRI" sesungguhnya tidak tepat karena hal tersebut berkaitan erat dengan penetapan Sultan yang bertahta sesuai Paugeran Adat sebagai Gubernur DIY.

Artinya Frasa Istri dalam huruf m ayat 1 pasal 18, UUK DIY terkait erat dengan urusan internal Kraton yang sudah baku yaitu seorang Sultan yang bertahta adalah seorang laki-laki dari anak seorang raja sesuai Paugeran Adat yang sudah berlangsung sejak zaman Kerajaan Islam berdiri (Demak, Jipang, Pajang, Mataram, Mataram Senopati, Hanyokrowati, Sultan Agung, Amangkurat, Paku Buwono I - XIII, Hamengku Buwono I sampai dengan Hamengku Buwono X), termasuk juga Adipati Mangku Negoro I - IX, Adipati Paku Alam I - X.

Dalam hal ini, UUK DIY melegal formalkan apa yang sudah menjadi aturan dasar internal Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman yang sudah baku atau disebut sebagai Paugeran Adat.

Tuntutan perubahan (Judicial Review) terhadap huruf m ayat 1 pada pasal 18 UUK DIY jika dikabulkan dan ada tambahan frasa Suami berarti menghapus hak- hak tradisional Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman Yogyakarta yang diakui oleh Undang - Undang Dasar 1945 pasal 18.

Kesultanan Yogyakarta mengapa mendapat kehormatan (Privilege) dalam kedudukannya sebagai Daerah Istimewa yang bersifat Kerajaan dalam kesatuan negara Republik Indonesia (Sebagai Daerah Istimewa setingkat Provinsi). Pertama adalah karena Sejarah Perjuangannya. Kedua adalah karena Pembentukan Daerahnya sesuai Undang - Undang no 3 Tahun 1950. Ketiga adalah karena Kepala Daerahnya sebagai Pemimpin Daerah Swapraja / Negara Kerajaan (Pemilik Akte ACTE VAN INSPECTITUUR).

Posisi Daerah Istimewa Yogyakarta dilindungi Undang - Undang Dasar 1945 karena masih mempertahankan Tata Pemerintahan Asli, Adat Istiadat, Tradisi Budaya di Indonesia yang jumlahnya kurang lebih ada 250 zelfbestuurende landschappen sebagaimana Amanat penjelasan pasal 18 Undang - Undang Dasar 1945 yang otentik.

#SavePaugeranAdat

#SaveKesultananYogyakarta

#SaveDIY

#SaveNKRI



Hari ini: Heru mengandalkanmu

Heru Kismoyo membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "Joko Widodo: Selamatkan Paugeran Adat Kraton Yogyakarta!!". Bergabunglah dengan Heru dan 176 pendukung lainnya hari ini.