Segera terbitkan Perpu tentang Percepatan Pengakuan Hak Masyarakat Adat

0 telah menandatangani. Mari kita ke 500.


Mendahului Deklarasi HAM dunia, sejak awal RI berdiri, masyarakat adat berikut haknya sudah diakui. Silahkan periksa Pasal 18 (sebelum amandemen), serta Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28i ayat (3) UUD 1945.

Namun, UU 5/1960 (Agraria) dan UU 41/1999 (Kehutanan) datang menginterupsi. Menurut UUPA 5/1960, Pasal 3, “pelaksanaan hak-ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.”

UUK 41/1999 memperkenalkan logika pengakuan (obyek) hak yang harus didahului dengan pengakuan keberadaan (subyek) hak terlebih dahulu melalui sebuah peraturan daerah (Pasal 67 ayat 2).

Dua logika hukum yang diperkenalkan oleh kedua UU itu tidak sesuai dengan situasi lapangan ini pun belakangan diperkuat oleh Putusan MK 35 Tahun 2012.

Akibatnya, realisasi pengakuan hak masyarakat adat atas tanah dan hutan hingga hari ini masih jauh panggang dari api.

Mengapa hal itu bisa terjadi?

Berdasarkan studi-studi kasus yang tentu saja masih terbatas jumlahnya, saya menyimpulkan bahwa konstruksi hukum yang terkandung dalam Putusan MK 35/PUU–X/2012 mengandung sesat pikir yang terwujud dalam bentuk tidak sesuainya konstruksi hukum dalam Putusan MK 35/PUU–X/2012 dengan kondisi sosio-antropologis di tingkat lapangan.

Berdasarkan data-data yang diperoleh dari beberapa studi kasus di atas dapat disimpulkan bahwa urusan penguasaan tanah berpusat kepada sistem kekerabatan, seperti marga raja bersama marga boru-nya dalam etnik Batak Toba; kaum dan suku dalam kasus etnik Minangkabau; soa dalam kasus etnik Maluku.

Dalam situasi yang demikian itu, pelaksanaan peraturan perundang-undangan terkait pengakuan hak masyarakat adat atas tanah mengalami hambatan dari sisi kuantitas (begitu banyaknya subyek hak yang harus diakui), dan juga dari kualitas (kemampuan masing-masing subyek hak itu mengakses proses-proses politik legislasi dan eksekutif), sebagaimana yang juga terjadi di Tanah Papua.

Untuk mengatasi kendala yang ada itu, menurut saya, tidak ada alternatif lain kecuali merombak total kerangka kebijakan yang ada. Di tengah pembahasan RUU Masyarakat Adat yang hingga kini semakin tidak jelas dan terancam gagal, sebagaimana yang pernah terjadi pada masa Persiden Susilo Bambang Yudono periode (2009 - 2014) lalu, sudah saatnya mengambil jalan alternatif. Yakni dengan menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPU) Tentang Percepatan Pengakuan Hak Masyarakat Adat.

Pada intinya PERPU itu mengatur ulang ketentuan-ketentuan hukum yang memungkinkan terjadinya percepatan pengakuan hak-hak masyarakat adat itu.

Untuk itu, saya mengajak Bapak/Ibu/Sdr/i yang peduli dengan permasalahan yang dihadapi masyarakat Adat di Nusantara mendukung Petisi ini.

Mudah-mudahan upaya ini diberkati Allah SWT. Amiinn...