Segera Bebaskan Nakoda Kapal TB. Trans Power 247 dari Kriminalisasi Hukum

0 telah menandatangani. Mari kita ke 1.500.


Yth.

Presiden Republik Indonesia

Ketua dan Wakil Ketua DPR RI

Di -

Tempat

 

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan telah ditahannya Anggota Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI) Sdr. Irianto Said selaku Nakhoda kapal TB. Trans Power 247 oleh Ditpolairud Polda Kalsel atas laporan dari pengurus perusahaan PT. Trans Power Marine Tbk, dengan tuduhan telah melakukan penggelapan sebagaimana dimaksud Pasal 372 KUH Pidana, dengan cara menguasai kapal sehingga perusahaan mengklaim mengalami kerugian karena tidak beroperasinya kapal, sangatlah tidak beralasan hukum, karena sebenarnya Nakhoda tidak pernah menguasai kapal sehingga kapal tidak beroperasi, tetapi nakhoda hanya melaporkan kepada pihak berwenang yakni Kesyahbandaran Banjarmasin bahwa kapal dimaksud belum atau tidak memenuhi unsur terhadap pemenuhan kelaiklautan kapal, sehingga pihak Kesyahbandaran Banjarmasin tidak menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan nakhoda juga melaporkan kepada pemerintah dan organisasi pelaut (PPI) bahwasanya hak-hak ketenagakerjaan nakhoda dan kru kapal belum atau tidak dipenuhi oleh pihak perusahaan berupa pemotongan gaji yang tidak dijelaskan alasannya dengan jelas, yang tidak sesuai dengan gaji yang tertulis di Perjanjian Kerja Laut (PKL) dan hak premi yang sudah beberapa bulan belum dibayar oleh perusahaan, setelah sebelumnya nakhoda dan kru kapal telah mencoba melakukan upaya penyelesaian dengan cara persuasif kepada perusahaan, tetapi perusahaan tidak meresponnya dengan baik, sehingga kemudian ketika nakhoda dan kru kapal melaporkan kepada pejabat berwenang (KSOP) dan kepada organisasi pelaut (PPI) yang menjadi naungannya, nakhoda justru malah dipidanakan oleh perusahaan dengan pasal penggelapan yang menurut kami hal tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan di bidang pelayaran, yang mana nakhoda adalah pimpinan tertinggi di atas kapal yang memiliki kewenangan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa terhadap kriminalisasi tersebut, kami Pergerakan Pelaut Indonesia dan seluruh pelaut Anggota PPI serta pelaut Indonesia mengecam aksi kriminalisasi tersebut yang telah dilakukan oleh perusahaan, dan kami meminta Presiden RI dan Ketua & Wakil Ketua DPR RI dapat secara tegas menindak praktik-praktik yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat segera membebaskan nakhoda dari sel tahanan ditpolairud polda kalsel serta para kru dapat dibayarkan hak-haknya, dikembalikan dokumen kepelautannya yang masih ditahan di perusahaan serta dapat dipulangkan ke daerah asal masing-masing agar dapat berkumpul dengan anggota keluarganya. 

Demikian Petisi ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

Ketua Advokasi, Hukum, dan Hak Asasi Manusia Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Pergerakan Pelaut Indonesia.

Imam Syafi'i

Referensi:

https://ppi.or.id/ini-kronologis-nakhoda-kapal-tb-tp-247-yang-ditahan-di-polda-kalsel/

https://ppi.or.id/anggotanya-di-bui-ketum-ppi-nilai-penyidik-tak-pertimbangkan-uu-pelayaran-pengusaha-berpotensi-langgar-pidana-perburuhan/