#Savebasta

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


Kasus penganiayaan dilakukan oleh oknum Polisi Kehutanan (Polhut) Sumatera Selatan terhadap Basta Siahaan, petani sawit di Kampung Sawah, Desa Mendis Jaya, Kecamatan Bayu Lencir, Musi Banyu Asin, Sumsel.

Pada 28 Februari 2019 malam segerombolan oknum polhut bersama preman dengan mengendarai mobil dinas Polhut Sumsel mendatangi dan menuding lahan berkebun milik korban berada pada areal hutan produksi. 

Selanjutnya oknum polhut melakukan BAP (berita acara pemeriksaan) terhadap korban dengan intimidasi senjata laras panjang ke arah korban. Tak berhenti sampai di situ, korban bersama keluarga digiring ke kantor KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) Bayung Lincir, untuk bertemu  M Bram Kurniawan, Kepala Resot pada UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) KPH Wilayah II Lalan Mendis.

Seusai BAP M Bram, korban memberi sejumlah uang karena anggota polhut telah jauh-jauh datang dari Palembeng. 

“Mengertilah, mereka (oknum polhut) kan jauh-jauh datang dari provinsi,” kisah Peberenti (istri yang juga korban).

Namun, karena korban tak bisa memenuhi permintaannya, seorang anggota polhut bernama Jupriyadi kemudian memerintahkan membawa dia ke Palembang. Pada saat itulah terjadi penganiayaan berupa penyeretan, pemukulan terhadap korban perbenti dan anaknya yang mencoba menghalangi.

Minta Keadilan

 Hingga saat ini korban dan keluarga enderita, karena korban sebagai tulang punggung sudah 150 hari ditahan.

"Ya jelas sangat menderita, karena suaminya memang kepala keluarga yang mencari nafkah. Sekarang ditahan dan proses penangkapan ini juga dengan penganiayaan dipukul," papar peberenti

Kami telah meminta perlindungan hukum ke Komnas HAM, Komnas Perempuan sejak 11 Juli 2019. Bahkan sempat mendatangi Komnas HAM dan perempuan.

"Sebenarnya kami mengajukan perlindungan hukum 11 Juli 2019.  Karena belum ada progres atau laporan kepada kami, kemarin kita berinisiatif untuk datang. Kita juga sudah menyurati presiden, ke menteri lingkungan hidup, Kadiv Propam,".

"Kami habya ingin keadilan, yang dipersoalkan itu berkebun di hutan produksi. Lahan bapak ini sendiri sebenarnya 10 hektare, karena bersama dengan keluarga dan teman-temannya itu 200 hektare, lahan yang dikelola. Sedangkan di lokasi itu sudah hampir 70.000 hektare lahan sawit yang dibuka," 

Herannya,  kenapa korban satu-satunya yang ditangkap. Padahal kami punya izin resmi, juga membayar Rp6 juta per hektare. 

"Kami punya data ribuan hektare itu, kita tahu siapa pemiliknya. Kenapa dia satu-satunya yang ditangkap dan ditahan. Kemudian kemarin dalam proses persidangan terungkap bahwa ada banyak peraturan perundang-undangan yang dilanggar, tidak dilaksanakan dan langsung dilakukan penangkapan,".

"Bapak mulai di sana 2011, penunjukan kawasan hutan itu baru 2014. Ada aturan baik menteri dan presiden yang ditabrak dan tidak dilaksanakan. Bahkan ada juga aturannya yang belum dibuat. Bapak ini punya izin usaha dari camat dan bayar kepada camat, bayar Rp6 juta per hektare. Itu harga yang wajar, itu resmi ke camat 2011 dan 2012, bertahap dibayar,"

Kami hanya minta keadilan, kami minta perlindungan.

Kami meminta dukungan kepada seluruh masyarakat indonesia, melalui petisi ini. 

Kami hanya orang biasa, yang ingin merdeka di negara sendiri, kalo di negara sendiri di penegakan hukumnya seperti ini, sungguh sangant-sangat menyedihkan.