Yang Mulia  Presiden Republik Indonesia - Bapak Ir. H. Joko Widodo, 

Ijinkan Saya Benyamin Gurik (Aktivis Pemuda), Bersama rakyat Indonesia di Provinsi Papua untuk menyampaikan apresiasi, tapi juga keresahan dan kekuatiran kami rakyat Papua atas keamanan dan kenyamanan Gubernur Papua -  bapak Lukas Enembe, S.IP, MH setelah adanya insiden Hotel Borobudur beberapa waktu kemarin sebagai berikut;

1. Kami seluruh rakyat Indonesia di Papua memberikan 100% dukungan penuh serta juga penghormatan dan apresiasi yang tinggi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, yang hingga saat ini masih terus bekerja dan memberikan perhatian yang sangat besar kepada upaya penyelamatan keuangan Negara melalui tidakan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi diseluruh wilayah Indonesia.
2. Kami juga berterimakasih kepada bapak/ibu pimpinan KPK karena telah menjadikan provinsi Papua sebagai salah satu dari 6 wilayah di Indonesia yang menjadi daerah Binaan KPK. Dengan adanya kebijakan ini maka, kemungkinan adanya kebocoran anggaran Negara mulai dari proses perencanaan hingga pemanfaatan dapat dicegah atau paling tidak diminimalisir.
3. Kami rakyat Indonesia di Papua mendukung Kepolisian Republik Indonesia, dalam hal ini Polda Metro Jaya untuk menjalankan tugas secara adil dan professional,  untuk mengungkap dugaan adanya insiden Penyerangan/kekerasan terhadap penyidik KPK, sesuai dengan prosedur hukum yang benar dan berlaku di wilayah NKRI dengan tetap memperhatikan asas Praduga Tak Bersalah.
4. Kami merasa sangat keberatan dengan adanya pemberitaan di seluruh media nasional yang didominasi oleh informasi versi KPK,  seolah benar-benar telah terjadi Penyerangan oleh beberapa oknum dari pihak pemerintah Papua kepada penyidik KPK yang sedang melakukan tugas, sebelum adanya pembuktian oleh pihak kepolisian.
5. Kami sangat resah dengan informasi publik yang disampaikan oleh Jubir KPK, yang terkesan tidak utuh dari awal hingga akhir, dan hanya membesar-besarkan dugaan adanya insiden penyerangan terhadap penyidik KPK oleh oknum pemerintah Papua.
6. Menurut penilaian/kecurigaan kami  masyarakat awam bahwa, Operasi KPK kali ini terlihat  terlalu berlebihan dan diduga sebagai sebuah tindakan intimidasi dan pembunuhan karakter yang diskenariokan dan dilakukan oleh oknum yang bekerja di  lembaga terhormat kita, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia kepada wakil pemerintah Pusat di Papua, dalam hal ini kepada bapak Gubernur, Ketua DPRP, Sekertaris Daerah dan beberapa pejabat terkait lainya di Hotel Borobudur Jakarta.
7. Berkaitan dengan dugaan kami pada point 6 diatas,  kami memohon pihak Kepolisian Republik Indonesia untuk mendalami alur peristiwa mulai dari awal keluarnya Surat Tugas/Surat Perintah OTT dari siapa,  kepada siapa dan tentang apa agar dapat mengungkap fakta yang mungkin tersembunyi dari insiden ini. Termasuk kemungkinan adanya motif lain yang  ada  didalamya.
8. Kami juga meminta kepada bapak Presiden agar memberikan masukan kepada para Pimpinan lembaga   Penegak Hukum Republik Indonesia, baik yang ada  di pusat hingga di Papua, agar tidak membuat pernyataan yang terkesan dapat menimbulkan kekawatiran dan ketakutan berlebih, yang pada akhirnya dapat  mematikan kreativitas dan inovasi para elite pemimpin daerah di Papua dalam membangun Papua, guna mengejar ketertinggalan Pembangunan di segala sektor.
9. Selanjutnya, berkaitan dengan berbagai persoalan, lebih khusus pasca insiden hotel Borobudur jakarta diatas, kami mewakili rakyat Indonesia di Papua meminta dukungan perlindungan dari Presiden RI-Bapak Ir. H. Joko Widodo  kepada Gubernur Papua- Bapak Lukas Enembe, S.IP, MH,  agar dapat kembali ke Papua dalam keadaan tanpa tekanan dan intimidasi dari pihak manapun untuk menjalankan tugas - mejadi perpanjangan tangan bapak Presiden membangun Papua Bangkit Mandiri dan Sejahtera yang Berkeadilan  bagi seluruh rakyat Papua.
10. Yang terkahir, Kami segenap rakyat Indonesia di Papua meminta bapak Presiden agar “Mendesak”  Seluruh aparat penegak hukum baik KPK, Kejaksaan dan Kepolisian agar tidak saja melakukan tindakan pencegahan atau penegakan hukum kepada para kepala daerah dan aparatur pemerintah  saja, namun juga melakukan penegakan hukum yang tegas dan berimplikasi kepada para mafia Jual beli Ijin pengelolaan hutan/kayu, hasil laut, tambang, perkebunan yang meng-alih fungsikan hutan, termasuk investigasi dugaan  kasus PT. Freeport/Inalum dan lain sebagainya, yang menyebabkan kerugiaan keuangan Negara jauh lebih besar dari yang dilakukan oleh kepala daerah maupun aparatur Pemerintah, dalam pengelolaan keuangan Negara yang besumber dari APBD di wilayah kabupaten/Kota atau provinsi di Tanah Papua.

Demikian suara kami rakyat Indonesia di tanah Papua. Semoga kiranya  dapat menjadi perhatian serius bapak Presiden dan pimpinan Lembaga terkait lainya di Pusat.

Jayapura – Tanah Papua, 8 Februari 2019

Salam hormat,

Benyamin Gurik (Aktivis Pemuda)

Kontak Saya di  Facebook : https://mobile.facebook.com/zpapua01/?ref=bookmarks

Atau Kontak Instagram : https://www.instagram.com/benyamingurik/?fbclid=IwAR1M5Kvh3CEqvbkp7yc5sUgYWylPjwQpeg4XVvoq2C-AjoKJ5JmFVY4vxgU

__________________________

Penjelasan Kronologis Insiden "Hotel Borobudur Jakarta" : https://regional.kompas.com/read/2019/02/04/21312921/dugaan-penganiayaan-2-pegawai-kpk-ini-penjelasan-resmi-pemprov-papua