SAVE KEPATIHAN PURO MANGKUNEGARAN SEBAGAI CAGAR BUDAYA

0 telah menandatangani. Mari kita ke 1.000.


Keberadaan situs sejarah khususnya bangunan cagar budaya yang merupakan warisan leluhur tentu harus mendapat perhatian baik dari pihak pemerintah secara umum dan pihak keturunan secara khusus. Issue yang berkembang dan kami terima saat ini, disertai bukti yang ada menjadi dasar kami mengirim petisi adalah keberadaan Kepatihan Puro Mangkunegara yang telah berpindah kepemilikan ke pihak ketiga.

Keberadaan Kepatihan Mangkunegara tidak dapat lepas dari keberadaan Puro Mangkunegara, karena Kepatihan adalah simbol dari sebuah keberadaan dan pengakuan atas Kadipaten Mangkunegara yang didirikan oleh KGPAA Mangkunegoro I setelah perjanjian Salatiga.

Kepatihan Mangkunegara terletak di jalan Ronggowarsito Solo sebelah barat dari Puro Mangkunegara, tepatnya sebelum PKU Muhammadiyah. Dahulu fungsi Kepatihan Mangkunegara adalah sebagai pusat administrasi praja mangkunegara. Sejak bergabung dengan negara Republik Indonesia fungsi kepatihan telah di non-aktifkan. Kepatihan di masa kini setara dengan tempat kerja patih atau perdana menteri.

Kepatihan bukan hanya sebagai tempat tinggal patih melainkan juga simbol kemandirian pemerintahan praja mangkunegara karena dimasanya dahulu, sejak masa Mangkunegara III institusi kepatihan dan polisi ditentukan oleh penguasa praja mangkunegara sendiri. Bangunan ini menjadi salah satu saksi dari perkembangan penyiaran Indonesia. Bangunan Kepatihan pernah menjadi stasiun radio yang dahulu bernama SRV (Solose Radio Vereneging) berdiri pada tanggal 1 April 1933.

Di pendopo Kepatihan itu pula, pertama kali SRV menggunakan pemancar radio shortwave (SW) yang memiliki kekuatan besar sehingga bisa mengjangkau kota Jakarta bahkan ke Eropa. Sekitar tahun 1933-1936, di tempat ini sering di gelar siaran karawitan, keroncong dan siaran anak-anak.  

Kepatihan Mangkunegaran (TK Taman PUtera) No. 12/BJS/B.3/90 telah mendapatkan pengukuhan dan penetapan dari Pemerintah Kota Surakarta melalui Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang Kota Nomor 646/40/I/2014 tentang Penetapan Bangunan-Bangunan Yang Dianggap Telah memenuhi Kriteria Sebagai Cagar Budaya Sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.

Sebagai situs cagar budaya yang dilindungi oleh undang-undang, maka seyogyanya Kepatihan harus terus kita pertahankan keberadaannya dan jangan sampai berpindah tangan ke pihak ketiga dengan alasan apapun. Akibat adanya upaya menghilangkan keberadaan Kepatihan Mangkunegara dengan menjual atau memindah tangan kepemilikannya ke pihak ketiga tentunya membawa dampak budaya dan dampak fisiologis bagi Puro Mangkunegara itu sendiri, dan khususnya bagi generasi anak cucu Mangkunegara serta penggiat atau pemerhati budaya pada umumnya yang mencintai peninggalan-peninggalan dari Puro Mangkunegaran.

Melihat, merasa dan menimbang akan pentingnya Kepatihan sebagai cagar budaya yang telah terancam keberadaannya, dengan ini kami mengajak anda yang mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap keberadaan situs bersejarah dan keberlangsungan keberadaan Kepatihan sebagai salah satu situs yang mempunyai nilai sejarah dalam perjuangan mendapatkan kemerdekaan bagi rakyat Indonesia," marilah ikut bersama-sama kami untuk mengisi petisi ini sebagai upaya untuk mempertahankan keberadaan Kepatihan di dalam Puro Mangkunegara dan kembali menjadi hak milik Puro Mangkunegara khususnya dan keluarga besar Mangkunegara umumnya." Suara anda semua akan turut menyelamatkan peninggalan bersejarah di negara Indonesia tercinta ini.