Rakyat Indonesia Menolak Darurat Sipil

0 telah menandatangani. Mari kita ke 200.


Batalkan Status Darurat Sipil dan Tetapkan Status Bencana Nasional

Disiarkan melalui  akun YouTube Sekretariat Presiden pada Senin, 30 maret 2020, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana menerapkan kebijakan darurat sipil sebagai langkah untuk mencegah penyebaran virus corona yang menyebabkan Covid-19 di Indonesia. 

Presiden menjelaskan bahwa penetapan status darurat sipil diperlukan agar kebijakan Physical distancing atau jaga jarak fisik dapat diterpakan secara tegas, disiplin, efektif dan dalam skala luas.

Ini adalah kebijakan yang salah !

Ketentuan tentang Status Negara dalam keadaan Darurat sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu Nomor 23 Tahun 1959 tentang Pencabutan UU Nomor 74 Tahun 1957 dan Menetapkan Keadaan Bahaya. Dijelaskan dalam aturan ini, Status Darurat sipil dikeluarkan dalam tiga kondisi. Yaitu:

1. Keamanan atau ketertiban hukum di seluruh wilayah atau di sebagian wilayah Negara Republik Indonesia terancam oleh pemberontakan, kerusuhan-kerusuhan atau akibat bencana alam, sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan secara biasa;

2. Timbul perang atau bahaya perang atau dikhawatirkan perkosaan wilayah Negara Republik Indonesia dengan cara apapun juga;

3. Hidup Negara berada dalam keadaan bahaya atau dari keadaan-keadaan khusus ternyata ada atau dikhawatirkan ada gejala-gejala yang dapat membahayakan hidup Negara."

Bapak Presiden !

Negara kita tidak sedang menghadapi ancaman perang atau pemberontakan. Saat ini bukan Negara yang sedang terancam, tetapi rakyat yang sedang dalam terancam wabah Covid -19. Negara harus menyelamtkan rakyat. Bukan sebaliknya.  Indonesia sudah punya UU No. 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Tunduklah pada kedua aturan ini.

Bapak Presiden !

Berhentilah membuat kesalahan, dan pimpinlah bangsa ini untuk menyelamatkan diri dari pandemi Covid -19. Ingatlah bahwa ‘Keselamatan Rakyat Merupakan Hukum Tertinggi” bukan ekonomi, bukan politik.

Perbaikilah kesalahan pemerintahan anda yang sejak awal telah meremehkan wabah ini, dan mengabaikan segala ketentuan yang telah diatur dalam UU 24 Tahun 2007 Penanggulangan Bencana.

Sekali lagi, Bapak Presiden !

Berhentilah membuat kebijakan yang keliru. 

Batalkan rencana penerapan Status Darurat Sipil, hormati Hak Azasi Manusia, dan segera tetapkan  status bencana nasional sebagai payung hukum dalam penanganan wabah pandemi covid-19.