Presiden Jokowi segera terbitkan regulasi atau peraturan payung hukum Ojek Online.

0 telah menandatangani. Mari kita ke 500.


Presiden Jokowi segera terbitkan peraturan atau regulasi payung hukum bagi Ojek Online.

 

Masih ingatkah kita pada peristiwa naas menimpa seorang pengemudi ojek online (Ojol) bernama Mohamad Nur Irfan (38) harus menelan pahitnya kenyataan. Kakinya putus karena ditabrak oleh sebuah mobil mewah BMW 3202 yang dikemudikan seorang model. Kecelakaan terjadi di kawasan lampu merah Harmoni, Jakarta Pusat, Selasa 10 Apr 2018 dini hari. Pelaku penabraknya bernama Tiara Ayu Fauziah (24) tersebut bekerja sebagai Sales Promotion Girl (SPG) dan model.

Hingga sekarang pengemudi Ojol Mohamad Nur Irfan belum juga mendapat bantuan dari pihak perusahaan aplikator mitranya. Begitu pula pelaku penabrak sampai sekarang belum juga ditahan oleh pihak kepolisian. Korban sempat kritis di rumah sakit tanpa perhatian dan perlindungan sebagai pengemudi Ojol. Sebagai pengemudi Ojol, Mohamad Nur Irfan dan pengemudi Ojol lainnya sampai hari ini beroperasi melayani para pengguna Ojol tanpa dasar regulasi perlindungan hukum. Mohamad Nur Irfan pun tidak mendapatkan jaminan asuransi dari pihak aplikator karena sedang tidak membawa pengguna atau melayani order dan itu dianggap sedang tidak beroperasi. Ketentuan aneh atau kesepakatan yang merugikan seperti ini bisa ada karena belum adanya peraturan atau regulasi yang menjadi jadi payung hukum Ojol.


Begitu pula perang tarif antar aplikator dan tarif murah terus terjadi sampai saat ini dilakukan antar peruhaan aplikator. Perang tarif ini bukan saja merugikan para pengemudi tetapi juga para pengguna Ojol. Tarif murah membuat para pengemudi Ojol rendah pendapatan dan kesulitan melakukan perawatan terhadap sepeda motornya. Akibatnya adalah para pengguna akan mendapatkan unit sepeda motor yang tidak lain jalan karena kurang dirawat akibat rendahnya pendapatan pengemudi Ojol.


Kondisi ketiadaan regulasi payung hukum Ojol ini sangat berbahaya dan merugikan pengemudi dan masyarakat pengguna Ojol. Ketiadaan regulasi ini sudah berlangsung sejak awal tahun 2016 saat presiden Jokowi mengundang makan beberapa pengemudi Ojol Makan Siang di Istana Presiden. Saat itu sebenarnya presiden Jokowi sudah memerintahkan para pembantunya, menterinya untuk segera membereskan masalah keberadaan Ojol. Begitu pula pada tanggal 27 Maret 2018 kembali menerima 5 orang perwakilan pengemudi Ojol yang aksi di Istana Presiden. Saat itu pun kembali presiden Jokowi meminta agar para pembantunya membereskan masalah tarif dan regulasi Ojol. Tapi sampai saat ini masalah regulasi payung hukum Ojol belum juga diterbitkan atau dibuat oleh pemerintah.


Pemerintah harus berani bersikap, mengakui atau tidak mengakui keberadaan Ojek Online. Jika pemerintah menolak atau tidak mengakui maka segera pemerintah melarang beroperasinya Ojek Online. Tetapi jika pemerintah mengakui keberadaan Ojek Online maka segera terbitkan peraturan Payung Hukum Ojek Online.

Keberadaan Ojek Online sudah terlanjur jadi alat transportasi yang penting dan solusi bagi menembus kemacetan serta mencapai kecepatan perjalanan. Kita tidak bisa menolak keberadaan Ojek Online hanya berpatokan pada pemikiran bahwa kendaraan Roda Dua atau sepeda motor tidak bisa dijadikan alat transportasi umum karena tingkat kecelakaannya tinggi. Semua moda transportasi memiliki potensi kecelakaan tinggi apabila tidak diatur dan diawasi secara ketat. Jika memang sepeda motor dianggap tidak layak menjadi moda angkutan orang karena tingginya potensi kecelakaannya, maka larangan penggunaan sepeda motor di Indonesia.

Presiden Jokowi pernah mengatakan bahwa ojek adalah tradisi kendaraan Indonesia. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa di negara lain tidak ada yang menjadikan sepeda motor sebagai alat transportasi umum sebagai dasar menolak Ojek Online. Atas dasar pemikiran dan sikap presiden ini sudah selayaknya pemerintah segera mengakui Ojek Online atau sepeda motor sebagai salah satu moda angkutan umum untuk mengangkut orang.
Untuk itu, pak presiden Jokowi dan jajaran pemerintah Indonesia, segera terbitkan atau buatkan regulasi payung hukum bagi Ojek Online (Ojol).

 


Jakarta, 30 April 2018
Azas Tigor Nainggolan.
Analis Kebijakan Transportasi dari Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) dan Forum Peduli Transportasi Online Indonesia (FPTOI)



Hari ini: azas tigor mengandalkanmu

azas tigor nainggolan membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "Joko Widodo: Presiden Jokowi segera terbitkan regulasi atau peraturan payung hukum Ojek Online.". Bergabunglah dengan azas tigor dan 347 pendukung lainnya hari ini.