Presiden Joko Widodo, Selamatkan Masa Depan Pemberantasan Korupsi!

0 telah menandatangani. Mari kita ke 1.000.


Tertutup keramaian Pilpres, masa depan pemberantasan korupsi terancam.

Akhir pekan lalu Presiden Joko Widodo resmi bentuk Panitia Seleksi (Pansel) Pimpinan KPK untuk masa jabatan 2019-2023. Namun sayangnya nama-nama yang dipilih justru dianggap jauh dari semangat pemberantasan korupsi.

Tak berlebihan rasanya jika mengatakan bahwa profil Pansel KPK pada era ini adalah yang terburuk sepanjang sejarah. Berikut rekam jejak anggota Pansel KPK yang dinilai tidak pro terhadap pemberantasan korupsi:

1. Indriyanto Seno Adji. Walaupun pernah jadi Plt Pimpinan KPK, tapi Indriyanto pernah tercatat beberapa kali membela koruptor. Ia merupakan pengacara Gubernur Aceh Abdullah Puteh dalam kasus pengadaan helikopter yang merugikan negara Rp 13 miliar. Selain itu yang bersangkutan juga pernah menjadi kuasa hukum dari mantan Presiden Soeharto.

2. Marcus Priyo Gunarto. Sempat menjadi ahli dari tersangka kasus korupsi pengadaan kapal floating crane PT Dok dan Perkapalan Surabaya, yakni Riry Syeried Jetta. Kasus ini diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp 60 miliar.

3. Hendardi. Ia sempat mendukung Budi Gunawan segera dilantik jadi Kapolri pasca memenangkan praperadilan pada 2015. Padahal secara rekam jejak Budi Gunawan sebelumnya pernah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

4. Harkristuti Harkrisnowo. Sebelumnya ia tergabung dalam Tim Perumus Pembaruan R-KUHP yang justru melemahkan pemberantasan korupsi. Terlihat dari vonis hukuman dalam R-KUHP yang justru lebih ringan dibanding dengan UU Tipikor.

5. Mualimin Abdi. Selain tidak pernah terkait dengan kegiatan anti korupsi, ia juga sempat diberitakan tidak memasukkan polis asuransi sebesar Rp 2,5 milyar dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Padahal LHKPN merupakan sebuah produk hukum yang wajib ditaati bagi setiap penyelenggara negara dengan melaporkan kekayaannya secara jujur, benar, dan lengkap. Selain itu yang bersangkutan juga sempat ramai diberitakan karena mencontek makalah pada saat mengikuti seleksi untuk menjadi Dirjen Peraturan Perundangan.

6. Yenti Garnasih. Ia merupakan mantan Pansel Pimpinan KPK pada era lalu (sembilan srikandi). Faktanya hasil kerja mereka sebelumnya terbukti tidak memenuhi ekspektasi publik.

Untuk itu maka Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi mendesak agar Presiden merombak ulang struktur Panitia Seleksi Pimpinan KPK. Presiden juga harus melibatkan institusi lain seperti KPK untuk melihat rekam jejak setiap calon anggota Pansel Pimpinan KPK.

Petisi ini didukung oleh 29 lembaga dan 11 tokoh publik yang fokus pada gerakan pemberantasan korupsi di Indonesia. Semoga Presiden Jokowi mempertimbangkan suara masyarakat dalam menetapkan Pansel Pimpinan KPK.

Salam Anti Korupsi,

Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi

*Petisi ini didukung oleh organisasi/lembaga maupun individu, diantaranya:

Organisasi/Lembaga:

Indonesia Corruption Watch (ICW), LBH Jakarta, KontraS, Pukat UGM, PUSAKO FH UNAND, Gerakan Anti Korupsi (GAK), Seknas FITRA, Perludem, MAPPI FH UI, PUSKAPSI FH Univ Jember, PBHI, AMAR Law Firm and Public Interest Law Office, Perkumpulan Integritas Padang, Sahdar Medan, Somasi NTB, KRPK Blitar, ACC Sulawesi, Banten Bersih, Institute Servanda Indonesia (INSANI), Media Link, Pusat Kajian Bung Hatta Anti Korupsi FH Univ Bung Hatta, Pusat Kajian Pendidikan Anti Korupsi Univ Nahdlatul Ulama, Pusat Studi Anti Korupsi dan Demokrasi Univ Muhammadiyah Surabaya, Pusat Kajian Anti Korupsi dan Good Governance Univ Lambung Mangkurat, Formasi, Pusat Kajian Anti Korupsi STIH Sultan Adam, Masyarakat Transparansi Aceh, Perkumpulan Integritas Padang, Yayasan Suara Nurani Minaesa Sulawesi Utara

Individu:

Abraham Samad (Ex Komisioner KPK), Busyro Muqoddas (Ex Komisioner KPK), Denny Indrayana (Ex Wakil Menteri Hukum dan HAM), Moch Jasin (Ex Komisioner KPK), Haryono Umar (Ex Komisioner KPK), Abdullah Hehamahua (Ex Penasihat KPK), Abdul Fickar Hadjar (Akademisi Universitas Trisakti), Ray Rangkuti (Direktur Lingkar Madani Indonesia), Alghifari Aqsa (Ex Direktur LBH Jakarta), Alvon K Palma (Ex Ketua YLBHI)