PETISI TOLAK PENGEMBANGAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI BOLAANG MONGONDOW

0 telah menandatangani. Mari kita ke 500.


PETISI ALIANSI MAHASISWA BOLAANG MONGONDOW RAYA (AMBOR)


Kepada : Yth. Presiden Republik Indonesia
Di Tempat

Assalammu’alaikum Wr. Wb.
Salam sejahtera bagi kita semua.

Semoga perlindungan dari yang Maha Kuasa selalu kepada Bapak Ir. Joko Widodo dalam melakukan aktivitas sebagai pemimpin Negara Kesatuan Republik Indonesia.


Sehubungan dengan Surat ini, Kami Aliansi Mahasiswa Bolaang Mongondow Raya yang terdiri dari paguyuban KPMIBM, KPMKL, FKMIL, FPMIK, DERMAGA-BM, menyampaikan persoalan yang terjadi di tanah kami yang rencana akan diadakan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit di Bolaang Mongondow oleh PT. Anugerah Sulawesi Indah, yang mengancam Perekonomian masyarakat serta Lingkungan di Tanah Bolaang Mongondow.
Adapun rencana Pengembangan Kelapa Sawit berlokasi di Areal Perusahaan Perkebunan atas nama PT. Anugrah Sulawesi Indah (Lahan ex-HGU PT. Mongondow Indah) terletak di sekitaran Desa Lolak, Lolak Tombolango, Padang Lalow, dan Lolak II. Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara.
Rencana Pengembangan Kelapa Sawit di Bolaang Mongondow berdasarkan;


1. Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 31 Tahun 2011 tentang izin Usaha Perkebunan PT. Anugrah Sulawesi Indah.
2. Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 351 Tahun 2015 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet di Kabupaten Bolaang Mongondow oleh PT. Anugrah Sulawesi Indah.
3. Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 352 Tahun 2015 tentang izin Lingkungan Rencana Kegiatan Pengembangan Kelapa Sawit dan Karet di Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara Oleh PT. Anugrah Sulawesi Indah.
4. Sertifikat Hak Guna Usaha atas nama PT. Anugrah Sulawesi Indah seluas 609.91 Ha.
Surat Keputusan diatas menjadi bencana berkepanjangan bagi Masyarakat dan Lingkungan di Kabupaten Bolaang Mongondow yang dikenal sebagai Kabupaten Nyiur Melambai.

Surat Keputusan di atas juga bermasalah sejak awal, dikarenakan tidak memiliki dasar yang jelas dalam mengeluarkan izin/kebijakan tersebut. Mengapa?
1. Izin/kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah tidak melihat kebutuhan masyarakat serta tidak mempertimbangkan penolakan yang selalu disuarakan oleh masyarakat.
2. Dalam konteks negara demokrasi; pemerintah itu dipilih oleh rakyat, maka kebijakan pemerintah harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan dikehendaki oleh rakyat. Tanpa adanya rakyat maka tidak ada yang namanya pemerintah.
3. Pemerintah Daerah dan Masyarakat memiliki posisi yang sama dalam mengoptimalkan tanah HGU, sehingga Pemerintah Daerah tidak bisa mengabaikan suara penolakan dari masyarakat yang menolak investasi sawit di Bolaang Mongondow.


Selanjutnya alasan kenapa Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit di Bolaang Mongondow harus ditolak;
1. Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit terdapat Pohon Kelapa yang masih produktif sebanyak 22.438 Pohon, yang kisaran jumlah produksi rata-rata buah kelapa dalam satu kali panen adlah sekitar 318.375 biji kelapa
2. Persoalan tata ruang, dimana monokultur, homogenitas dan overloads konversi. Hilangnya keaneka ragaman hayati ini akan memicu kerentanan kondisi alam berupa menurunnya kualitas lahan disertai erosi, hama dan penyakit.
3. Kerakusan unsur hara dan air tanaman monokultur seperti sawit, dimana dalam satu hari satu batang pohon sawit bisa menyerap 12 liter air. Dan tumbuhan sawit mesti dirangsang dengan berbagai macam zat kimia lainnya.
4. Munculnya hama migran baru yang sangat ganas karena jenis hama baru ini akan mencari habitat baru akibat kompetisi yang keras dengan tanaman lainnya.
5. Posisi lokasi Perkebunan Kelapa Sawit berada tepat di ibukota kabupaten dan dekat dengan pemukiman masyarakat, sehingga dampak yang akan ditimbulkan langsung dapat dirasakan oleh masyarakat setempat.
6. Watak daripada perusahaan sawit tentunya hanya berbicara keuntungan untuk sebagian orang. Dan tidak akan memperdulikan kerugian serta kesengsaraan yang nantinya dirasakan oleh rakyat.
7. Terjadinya konflik horizontal dan vertikal akibat masuknya perkebunan kelapa sawit, sebut saja bentrokan yang terjadi antara masyarakat dengan aparat pemerintah akibat sistem perijinan dan ancaman lingkunan pekebunan sawit.


Untuk itu, sebelum lebih banyak lagi dampak negatif yang dihasilkan bertambah besar, maka diharapkan kepada pemerintah segera mengeluarkan Surat Pencabutan Izin Perusahaan Kelapa Sawit yang akan beroperasi di Bolaang Mongondow.
Demikian Surat ini kami sampaikan. Terima kasih.
Wassalammu’alaikum, Wr. Wb.
Salam Sejahtera, semoga Tuhan memberkati kita semua.

Aliansi Mahasiswa Bolaang Mongondow Raya (AMBOR)

Tembusan,
1. Staff Khusus Presiden RI
2. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
3. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow



Hari ini: Fachry mengandalkanmu

Fachry Nantudju membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "Joko Widodo: PETISI TOLAK PENGEMBANGAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI BOLAANG MONGONDOW". Bergabunglah dengan Fachry dan 399 pendukung lainnya hari ini.