Perlunya kenaikan Tunjangan Jabatan Fungsional Apoteker

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


Dalam lingkup pemerintahan, Apoteker merupakan salah satu Jabatan Fungsional Tertentu. Menurut  PermenpanRB Nomor  PER/ 07 /M.PAN/ 4 /2008 tentang Jabatan Fungsional Apoteker dan Angka Kreditnya, Apoteker merupakan jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada unit pelayanan kesehatan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas PNS Apoteker, dikeluarkanlah PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang  Tunjangan Jabatan Fungsional Apoteker dengan besaran sebagai berikut :

  1. Apoteker pertama (Golongan III/b): Rp  325.000/bulan
  2. Apoteker Muda  (Golongan III/c dan III/d) : Rp  750.000/bulan
  3. Apoteker Madya (Golongan IV/a, IV/b, dan IV/c): Rp  1.200.000/bulan
  4. Apoteker Utama (Golongan IV/d, dan IV/e  : Rp  1.400.000/bulan

Berbeda dengan Kementerian dan Lembaga lain di pusat yang telah menerapkan tunjangan kinerja (konon katanya hingga puluhan kali lipat dari gaji pokok) sebagian besar Pemerintah Daerah belum menerapkan tunjangan kinerja dengan berbagai alasan. Dengan demikian, sumber penghasilan PNS Apoteker yang bekerja di Pemerintah Daerah, hanya berasal dari gaji dan jasa pelayanan dari BPJS Kesehatan sebagai berikut :

  1. Gaji dengan komponen : gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan beras, tunjangan jabatan.
  2. Jasa pelayanan dengan besaran berdasarkan regulasi dari BPJS kesehatan. Pada umumnya berkisar dari Rp. 300.000 - Rp. 500.000/ bulan.

Dengan demikian, seorang PNS Apoteker golongan III/b masa kerja 0 tahun dan belum menikah, dalam sebulan mendapatkan Take Home Pay pada kisaran Rp 3.000.000 - Rp 3.300.000 (gaji pokok + tunjangan beras+ tunjangan jabatan + jasa pelayanan). Nilai yang menurut saya masih kecil dan jauh dari kata sejahtera.

Di sisi lain, Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) dalam hasil Rakernas tahun 2019 menyepakati konsep standar jasa profesi Apoteker berbasis kinerja. Dalam konsep itu dipaparkan bahwa gaji seorang Apoteker minimal sebesar Rp  4.000.000 , belum termasuk professional fee apabila melakukan praktek kefarmasian.

Pertimbangan lain, berdasarkan data dari Bank Indonesia, laju inflasi dari tahun 2007-2018 rata-rata sebesar 5,5% per tahun. Mengingat Peraturan Presiden tentang besar Tunjangan Jabatan Fungsional Apoteker dikeluarkan tahun 2007 (12 tahun lalu), karenanya menurut saya besaran tunjangan yang  ada sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini.

Dengan memperhatikan hal di atas, saya mengusulkan ke para pengambil kebijakan di pusat untuk meninjau kembali Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007 tentang  Tunjangan Jabatan Fungsional Apoteker dengan harapan jumlahnya dapat ditingkatkan, sehingga kesejahteraan PNS Apoteker - khususnya  yang ada di daerah bisa - tercapai.